Pelantikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/10/2022). Presiden Joko Widodo melantik tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh anggota badan pelaksana BPKH periode 2022-2027. KOMPAS/HERU SRI KUMORO

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Keuangan Haji akan membicarakan perihal subsidi haji dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Formulasi yang tepat dan adil bagi semua akan dicari sehingga ada keberlanjutan dana haji demi memberangkatkan semua yang terdaftar.

”(Besaran dana subsidi untuk jemaah haji) itu salah satu yang nanti akan kita bicarakan dengan pemerintah dan DPR. Jadi, kita akan coba formulasikan, ya, supaya istilah Anda tadi dalam tanda petik subsidi itu, kita carikan formula yang fair bagi semuanya,” ujar anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027 Amri Yusuf saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Seperti diketahui, bertempat di Istana Negara Jakarta, pada Senin awal pekan ini, Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota BPKH dan Anggota Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027. Anggota BPKH yang dilantik untuk masa jabatan tahun 2022-2027 adalah Fadlul Imansyah, Indra Gunawan, Arief Mufraini, Acep Riana Jayaprawira, Amri Yusuf, Harry Alexander, dan Sulistyowati.

Anggota Dewan Pengawas BPKH yang dilantik untuk masa jabatan tahun 2022-2027, yakni Firmansyah N Nazaroedin sebagai ketua merangkap anggota, yang berasal dari unsur pemerintah. Anggota Dewas BPKH berikutnya yang berasal dari unsur pemerintah adalah Ishfah Abidal Aziz. Adapun anggota Dewas BPKH yang berasal dari unsur masyarakat adalah Deni Suardini, Heru Muara Sidik, Dawud Arif Khan, Mulyadi, dan Rojikin.

Presiden Joko Widodo melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/10/2022). Presiden Joko Widodo melantik tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh anggota badan pelaksana BPKH periode 2022-2027. KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Amri menuturkan isu terkait biaya haji agak sensitif. ”Jadi, kita enggak bisa tergesa-gesa menyampaikan solusinya. Maka. ini perlu dibicarakan dengan stakeholder, dengan pemerintah, dengan DPR, sehingga kita nanti akan menemukan formulasi yang tepat dan adil buat semua. (Hal) yang paling penting buat kita itu dana haji tetap sustain. Sehingga dia bisa memberangkatkan orang yang paling akhir yang terdaftar di sana,” kata Amri.

Maka ini perlu dibicarakan dengan stakeholder, dengan pemerintah, dengan DPR, sehingga kita nanti akan menemukan formulasi yang tepat dan adil buat semua. (Hal) yang paling penting buat kita itu dana haji tetap sustain. Sehingga dia bisa memberangkatkan orang yang paling akhir yang terdaftar di sana.

Amri merinci tiga misi BPKH, yakni meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, membuat operasional haji lebih efisien, dan meningkatkan kemaslahatan umat. BPKH akan kukuh dengan misi tersebut.

Ketika ditanya apakah ada pesan dari Presiden Jokowi agar biaya haji tetap dapat dijangkau masyarakat, Amri mengatakan BPKH sudah menangkap pesan tersebut dan akan membicarakannya bersama-sama dengan Dewan Pengawas BPKH.

Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/10/2022). Presiden Joko Widodo melantik tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh anggota badan pelaksana BPKH periode 2022-2027. KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Harus terjangkau

Hal senada disampaikan anggota BPKH, Harry Alexander. Ia menuturkan bahwa jemaah haji harus mendapatkan dana yang terjangkau. ”Jadi, masyarakat punya akses yang fair dan lain-lain. Saya kira semua warga negara Indonesia punya hak yang sama, dan (demikian) juga jemaah haji. Saya kira ini kita akan bekerja untuk proses pengelolaan keuangan haji yang sustainable agar penyelenggaraan ibadah haji bisa affordable dan kita terus mohon doanya untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik bagi jemaah Indonesia,” katanya.

BPKH pun akan terus bekerja bersama dengan pemangku kepentingan kunci untuk mencari portofolio investasi terbaik. Selain hasil, hal terpenting adalah mengelola secara hati-hati demi menjaga dana titipan umat aman.

Kepengurusan baru BPKH dan Dewan Pengawas BPKH akan bekerja sama lebih dekat, khususnya dengan pemerintah, agar dapat memaksimalkan pendapatan dari nilai manfaat. ”Tentu kita harus melihat dan memaksimalkan sesuai dengan aset kelas, di mana di situ disebut investasi langsung bisa 30 persen. Harapan kita juga itu bisa kita maksimalkan,” kata Harry.

Pada kesempatan tersebut Harry menuturkan bahwa dalam penempatan, tentu investasi harus lebih besar. ”Saya kira nanti dari sisi hukum kerangka kebijakan kita akan terus bekerja dengan DPR dan pemerintah. (Hal ini) agar kerangka hukum jauh lebih kuat, lebih aman, dan tentu ujungnya adalah untuk kesejahteraan jemaah haji,” katanya.

Menurut Harry, dengan situasi per hari ini, BPKH akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan kunci, seperti DPR dan pemerintah; dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, untuk mencari portofolio investasi terbaik.

”Saya kira memang ini menjadi catatan kunci. Kita memang harus tetap optimistis. Bagaimana bangsa ini, negara ini, sangat optimistis. Ekonomi kita pada saat kondisi global yang vulnerable (rentan) kita juga tetap kuat. Inflasi kita juga tetap rendah. Saya kira memang ini tantangan bagi pengurus ke depan untuk bisa memaksimalkan peran BPKH,” kata Harry.

Keberlanjutan keuangan haji, Harry menambahkan, adalah kata kunci. BPKH sudah mendapat dukungan dari pemerintah dan DPR agar keberlanjutan keuangan haji menjadi agenda penting.

Amri Yusuf mengatakan bahwa banyak faktor yang menentukan pilihan apakah akan moderat, konservatif, atau agresif. Faktor paling penting itu adalah eksternal. ”Jadi kalau kondisi ekonomi makronya positif bertumbuh, itu peluang buat kita untuk lebih agresif. Tapi kalau ekonominya sedang konsolidasi, kita juga harus ekstra hati-hati. Portofolio harus kita sesuaikan dengan kondisi,” katanya.

Amri menuturkan, sekarang ini masih dalam suasana rezim suku bunga rendah. ”Jadi, tidak ada instrumen investasi yang seketika bisa double digit, kan. Jadi, yang paling penting buat BPKH itu sebenarnya, selain return, itu adalah supaya dananya aman. (Hal tersebut) karena ini dana titipan umat, dana sejuta umat. Jadi, harus agak ekstra hati-hati mengelolanya,” katanya.

Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/10/2022). Presiden Joko Widodo melantik tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh anggota badan pelaksana BPKH periode 2022-2027. KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Agenda besar

Lebih jauh, menurut Amri, menjadi pekerjaan rumah bersama untuk membangun ekosistem haji yang terintegrasi. Ada dampak berganda besar apabila ekosistem haji terintegrasi tersebut terwujud.

”Dana haji setiap tahun, kan, besar sekali (dan) yang paling besar untuk konsumsi. Kalau kemudian uang haji untuk konsumsi jemaah haji di sana, kemudian sumber konsumsinya itu berasal dari dalam negeri, misalnya ikan, beras, bisa kita integrasikan, akan memberikan balikan yang luar biasa buat ekonomi kita,” katanya.

Sementara itu, dalam keterangannya seusai pelantikan, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N Nazaroedin menyampaikan bahwa dana keuangan haji akan dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah tata kelola yang berlaku.

”Harapan kami ke depan bahwa karena ini dana masyarakat (maka) harus kita kelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan good coorporate governance dan segala macam harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem dan prosedurnya harus baik,” kata Firmansyah.

Harapan kami ke depan bahwa karena ini dana masyarakat (maka) harus kita kelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan good coorporate governance dan segala macam harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem dan prosedurnya harus baik.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi.