Penegakan hukum yang lebih tegas penting untuk melindungi masyarakat di Papua.
JAKARTA, KOMPAS — Kekerasan demi kekerasan masih terjadi di Papua. Karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai penindakan semestinya lebih tegas.
”Kita memang tetap melakukan pendekatan yang humanis, membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum. Namun, karena banyaknya masih ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKB (kelompok kriminal bersenjata), mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi di dalam menghadapinya. Itu memang disuarakan oleh banyak pihak untuk menjaga dan melindungi masyarakat di Papua,” tutur Wapres saat ditanya mengenai harapannya pada Panglima TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Yudo dilantik sebagai Panglima TNI pada Senin (19/12/2022). Serah terima jabatan dari Jenderal Andika Perkasa kepada Yudo Margono dilangsungkan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa pagi.
Wapres Amin menilai, kekerasan bersenjata hanya terjadi di daerah tertentu, bukan di seluruh Papua. ”Papua yang lain itu kondusif dan aman, saya lima hari berputar-putar dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak. Bahkan mereka minta tambah provinsi baru,” ujarnya.
Kunjungan kerja ke tanah Papua terbaru Wapres Amin berlangsung pada 28 November sampai 2 Desember 2022. Wapres mengunjungi beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat, selain Provinsi Papua. Saat kunjungan itu, penembakan terjadi di Yahukimo. Seorang anggota kepolisian meninggal dalam insiden penembakan pada 29 November itu.
Yang terbaru, insiden penembakan terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. KKB juga menutup jalur Jalan Trans-Yapen-Saubeba-Angkaisera di Distrik Yapen Utara. Masyarakat pun berhari-hari tak bisa mengakses layanan masyarakat atau berbelanja kebutuhan Natal dan Tahun Baru.
Kendati penembakan dan insiden terus terjadi, Wapres menilai hal ini terjadi di sekelompok kecil daerah di Papua. ”Saya kira itu, jadi kalaupun ada, itu sebenarnya masih di daerah kelompok kecil saja, tetapi memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi,” ujarnya.
Harapan supaya tindakan yang lebih tegas juga disampaikan Wapres Amin dalam rapat tertutup tentang Papua di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa siang.
Langkah tegas penegakan hukum, menurut Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, seusai rapat, untuk menunjukkan negara hadir di sana dan melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan membahayakan negara.
Negara dinilai harus hadir untuk menjamin warga supaya tetap aman, bisa bekerja mencari nafkah dengan baik.
Selain itu, pendekatan humanis dan pendekatan teritorial mulai dari kodam sampai koramil ataupun polda sampai polsek diharapkan terus dijalankan semua jajaran TNI-Polri ataupun pemerintahan sipil. Hal ini dirasa penting supaya ada langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan pihak keamanan dan pihak sipil guna membangun kesejahteraan di Papua.
Dalam rapat ini hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Masduki seusai rapat, laporan dari Menko Polhukam, TNI, dan Polri yang disampaikan dalam rapat menunjukkan masyarakat Papua menerima dengan baik hasil pemekaran Papua. Sebab, tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua dipahami.
Selain itu, operasionalisasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) akan dijalankan secara bertahap. Pengisian jabatan serta penyiapan kantor dan mekanisme kerja disiapkan. Harapannya, pembangunan di Papua bisa dimonitor dan dievaluasi supaya alokasi anggaran yang ada betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan sesuai harapan masyarakat.