Perry Warjiyo mengungkapkan stance kebijakan Bank Indonesia (BI) 5 tahun ke depan saat menjalani fit and proper test.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bauran atau stance kebijakan bank sentral akan terus diperkuat untuk mendukung perekonomian nasional dan ketahanannya dari dampak gejolak global.

Hal ini menjadi bagian strategi yang akan dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam 5 tahun ke depan.

“Kami akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan BI, stabilitas nilai tukar rupiah, sistem keuangan dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya dalam fit & proper test sebagai calon Gubernur BI untuk periode 2023-2028 di Komisi XI DPR RI, Senin (20/3/2023).

Perry mengatakan, untuk tahun ini dan tahun depan, kebijakan moneter BI akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas.

Sementara itu, empat kebijakan lainnya, yaitu sistem pembayaran, makroprudensial, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Perry menyampaikan, tingkat suku bunga acuan saat ini adalah sebesar 5,75 persen. Dia memandang bahwa tingkat suku bunga 5,75 persen sudah memadai untuk menurunkan laju inflasi.

“Suku bunga, BI rate, sekarang di 5,75 persen, kami pandang sudah cukup untuk menstabilkan inflasi, kami akan banyak fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah,” jelasnya.

Di sektor makroprudensial, Perry menyatakan BI akan terus memperlonggar seluruh instrumen kebijakan untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit sebesar 10 hingga 12 persen.

Hingga saat ini, BI telah menyalurkan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke 42 sektor prioritas, UMKM, KUR, dan sektor hijau.

BI, kata Perry akan terus mendukung pemberian insentif untuk penyaluran kredit, juga untuk perluasan program UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

Pada kebijakan sistem pembayaran, BI juga telah melakukan standardisasi layanan melalui QRIS, BI-Fast, local currency transaction, hingga SNAP sebagai satu bahasa dan layanan sistem pembayaran. Dalam waktu dekat, BI akan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah. BI juga tengah mengembangkan Rupiah Digital.

Terkait kebijakan pendalaman pasar uang, Perry mengatakan BI saat ini dalam proses konsolidasi peserta operasi moneter dan pasar uang untuk mendorong efektivitas kebijakan dan pembiayaan bagi perekonomian yang berkelanjutan.

“Kami sudah bertemu dengan perbankan untuk mulai tahun depan konsolidasi melalui primary dealer. Kami dalam proses juga menerbitkan center counterparty maupun juga infrastruktur pasar uang yang lain dan menerbitkan berbagai produk tidak hanya untuk lindung nilai, tapi juga memperkuat instrumen pembiayaan bagi perekonomian, tentunya berkoordinasi dengan pemerintah,” tutur Perry.