Kemenkeu menyebut kinerja pemerintah dalam menekan defisit hingga di bawah target dalam tiga tahun terakhir relatif berhasil. 

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis realisasi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tidak akan lebih dari target, yaitu 2,84 persen. 

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo mengungkapkan kinerja pemerintah dalam menekan defisit hingga di bawah target dalam tiga tahun terakhir relatif berhasil. 

“Intinya pemerintah selalu berhasil antara target dan realisasinya akan selalu lebih rendah. Pada 2023 kami patok 2,84 [persen], insyaAllah defisit akan lebih rendah,” ungkapnya dalam Diskusi Publik Indef: Urgensi Reformasi Subsidi Energi secara daring, Selasa (14/2/2023).

Wahyu memaparkan, fakta dan data yang terjadi pada 2020, kala pemerintah menggunakan kebijakan pelebaran defisit menjadi 6,3 persen, namun realisasinya hanya 6,1 persen terhadap APBN. 

Begitu pula pada 2021, di mana pemerintah menargetkan defisit sebesar 5,7 persen, sementara realisasi berhasil pada level 4,57 persen. 

Pencapaian lainnya, yaitu bahkan pada 2022 pemerintah berhasil menurunkan defisit di bawah 3 persen dan mempercepat konsolidasi fiskal, yang semula ditargetkan pada 2023. 

“Kalau kami lihat data menunjukkan bahwa tidak pernah defisit melebihi yang ditargetkan APBN,” ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abta Talattov justru melihat pencapaian pemerintah justru dapat menjadi bom waktu. 

Abra menyampaikan bahwa sejak 2017, di mana ada mekanisme kompensasi dalam APBN yang akhirnya mempengaruhi tata kelola fiskal. Mempengaruhi bagaimana risiko yang ada tidak serta merta dapat diselesaikan pada tahun berjalan, namun dengan kompensasi dapat dilakukan carryover pada tahun berikutnya. 

“Di satu sisi dapat menyelamatkan APBN dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat menjadi bom wkatu, dari sisi belanja terus melonjak tetapi dari sisi penerimaan perpajakan tidak dapat mengejar kecepatan pengeluaran,” tutupnya.