Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Presiden Jokowi mengevaluasi keberadaan BRIN karena kerap menimbulkan kontroversi.
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena kerap menimbulkan kontroversi dan tidak menunjukkan prestasi pengembangan ilmu pengetahuan. Dia menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus melihat secara objektif efektivitas kinerja kelembagaan BRIN pascapeleburan seluruh lembaga riset dari kementerian dan non kementerian. Pasalnya, setelah peleburan itu menurutnya muncul banyak kontroversi dari pimpinan atau pegawai BRIN. "Bila penggabungan tersebut hanya melahirkan kasus-kasus kontroversial di tengah masyarakat, sebaiknya Presiden segera membubarkan lembaga tersebut," ujar Mulyanto, dikutip dari situs resmi DPR pada Kamis (27/4/2023). Dia menyebut sejumlah kasus kontroversial yang terjadi di BRIN. Terbaru di antaranya adalah ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah oleh peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin (APH).
Sebelumnya, terdapat pernyataan peneliti BRIN Erma Yulihastin bahwa akan terdapat badai dahsyat karena cuaca ekstrem di Jabodetabek. Mulyanto menyebut bahwa kewenangan untuk mengumumkan secara resmi soal cuaca ada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Mulyanto juga menyebut soal masalah privatisasi Kebun Raya Bogor, penutupan balai riset antariksa Watukosek di Pasuruan, pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya. BACA JUGA Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Peneliti BRIN APH Langgar Kode Etik ASN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, ASN BRIN Jalani Sidang Etik Besok, 26 April 2023 DPR Tuding Profesor Thomas dari BRIN Dinilai Tak Pantas Keluarkan Pernyataan Intoleran Menurut Mulyanto, BRIN tidak menunjukkan prestasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, melainkan terus menunjukkan cerminan kemerosotan kinerja, baik dari aspek penataan sumber daya manusia, organisasi, aset, infrastruktur IPTEK, program, dan anggaran. "Sehingga, menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI, atas masukan dari para begawan iptek dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan raker dengan Kepala BRIN, meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta meminta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN," ujar Mulyanto. Dia mun meminta pemerintah untuk segera mempertimbangkan kembali lembaga iptek seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang terbukti berprestasi secara ilmiah.