Teknologi pemetaan sangat penting untuk penataan laut. TNI AL diharapkan dapat menjaga laut Indonesia yang berkat Deklarasi Djuanda tahun 1957 sehingga seluruh perairan dan kepulauan merupakan bagian dari wilayah RI.
JAKARTA, KOMPAS — Pemetaan digital laut menjadi keharusan saat ini demi pemanfaatan laut yang berkelanjutan. Hal ini perlu jadi skala prioritas dalam mengelola kekayaan laut.
Pentingnya pemetaan digital laut itu ditekankan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri di seminar internasional Hari Hidrografi Dunia 2023 dengan tema ”Hydrography; Underpinning The Digital Twin of The Ocean”, Jakarta, Rabu (21/6/2023). Seminar itu juga turut dihadiri jajaran TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Di kesempatan itu, Megawati menyampaikan bahwa posisi dan jumlah pulau di Indonesia kerap berubah sehingga keberadaannya harus terus dipantau. ”Kita harus sadar sebagai negara kepulauan, laut harus dapat penekanan lebih dari sisi implementasi obyektifnya. Di sini peran hidro-oseanografi sangat besar,” katanya.
Ia juga mengingatkan, teknologi pemetaan sangat penting untuk penataan laut. TNI Angkatan Laut juga diharapkan dapat menjaga laut Indonesia yang berkat Deklarasi Djuanda tahun 1957 sehingga seluruh perairan dan kepulauan merupakan bagian dari wilayah RI.
Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono mengatakan, model digital kelautan sangat penting sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat. ”Implementasi ini untuk semua pemangku kepentingan, peneliti, pembuat kebijakan dan penegak hukum,” katanya.
Menurut Ahmad Heri, pendekatan untuk pemetaan laut tidak hanya berguna dari sisi ekonomi, tetapi juga berguna untuk menjaga ekosistem maritim yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan inovatif.
”Model digital kelautan yang komprehensif dapat diberdayakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya untuk keamanan navigasi, memperkuat sumber daya maritim secara efisien, memperdalam pemahaman lingkungan maritim, serta mengembangkan pemodelan iklim,” katanya.
Menurut Ahmadi, ketika dunia dihadapkan pada kompleksitas keamanan maritim, maka penting bagi komunitas hidrografi global untuk berkolaborasi lebih erat dan melaksanakan pertukaran informasi. Apalagi, lanjutnya, PBB menetapkan tahun 2021 hingga 2030 sebagai dekade ilmu pengetahuan kelautan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. ”Lewat forum ini kita dapat membangun soliditas sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan maritim global secara berkelanjutan,” ucapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, data hidro oseanografi menjadi dasar pemanfaatan kekayaan laut. Sejauh ini, pihaknya telah bekerja sama dengan Pusat Hidro Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), salah satunya untuk penataan kabel dan pipa bawah laut.