Seperti apa respons elite dari tiga poros koalisi pendukung bakal capres terhadap bentrokan dan juga problem di Pulau Rempang?
Oleh NIKOLAUS HARBOWO
Bentrok beberapa hari lalu di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, antara masyarakat dan aparat keamanan, memantik perhatian banyak pihak, termasuk para politisi dari tiga kubu bakal calon presiden. Kritik pedas dilontarkan poros Koalisi Perubahan, sedangkan dua poros lain terkesan lebih bersikap halus menyikapi masalah itu.
Di sela-sela Rapat Paripurna DPR Ke-V Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023), dua anggota DPR secara tiba-tiba mengajukan interupsi. Mereka ialah anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat.
Dalam interupsinya, Farhan menyoroti kasus kekerasan yang dilakukan aparat di Pulau Rempang. Ia mendorong agar kekerasan dihentikan dan aparat lebih mengedepankan dialog dengan masyarakat setempat dalam menyelesaikan persoalan di sana.
”Kami, dengan ini Fraksi Partai Nasdem, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak aparat di Pulau Rempang,” ujar Farhan.
Bentrokan itu merupakan buntut konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang. Konflik itu bermula ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Pulau Rempang yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa. Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang.
Di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080 (Kompas.id, 8/9/2023).
Farhan melanjutkan, hak-hak masyarakat di Pulau Rempang juga perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi. Ia juga mengajak agar DPR menyegerakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
Tak berbeda jauh, Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa Fraksi PKS sangat menyesalkan bentrok fisik antara aparat keamanan dan masyarakat Melayu di Pulau Rempang. ”Kawasan pulau Rempang ini telah dihuni suku Melayu ratusan tahun yang lalu. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara BP Batam baru ada tahun 1970,” katanya sembari mengingatkan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.
Selain mengecam tindakan aparat yang represif kepada masyarakat, ia juga meminta agar Panglima TNI dan Kapolri segera mengusut tuntas pelanggaran standar operasional prosedur yang dilakukan jajarannya. Lebih dari itu, Fraksi PKS tegas meminta pemerintah agar menghentikan sementara Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City sebelum hak masyarakat yang terdampak terpenuhi, serta menjamin akar budaya mereka tidak hilang.
Dari sembilan fraksi di DPR, baru Fraksi Nasdem dan PKS yang berani bersuara. Adapun Partai Nasdem dan PKS telah memutuskan membentuk koalisi dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Semula PKS, Nasdem, dan Demokrat berkoalisi mendukung bakal capres Anies Baswedan. Namun, koalisi itu terpisah setelah deklarasi Anies dan Muhaimin Iskandar oleh PKB dan Nasdem. PKS masih akan rapat untuk menentukan sikap terkait kehadiran Muhaimin sebagai pasangan Anies.
Pada hari yang sama, di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Jakarta, Anies juga menyampaikan kritik keras ke pemerintah atas konflik agraria di Pulau Rempang. Menurut dia, jika pemerintah berbicara mengenai investasi, seharusnya investasi tersebut bukan sekadar memperkaya investor, melainkan juga meningkatkan kesejahteran seluruh rakyat. ”Karena itu, (investasi) harus mengedepankan prinsip keadilan,“ ucapnya.
Namun, jika kegiatan investasi justru memicu penderitaan dan memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Ia mencoba membandingkan dengan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketika ada tindakan-tindakan kekerasaan yang menyangkut penggusuran, itu akan menimbulkan luka sosial yang lama dan mendalam.
”Jadi, kalau kami datang, anak-anak itu tidak pernah lupa atas pengalaman traumatik yang pernah mereka lewati, atas kekerasan yang terjadi. Seperti di Kampung Akuarium dan Kampung Bukit Duri, kami datang ke sana, kami ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Lalu, saya datang ke kampung-kampung itu dan saya bangunkan rumah,” tutur Anies.
Karena itu, menurut Anies, yang paling penting adalah pendekatan dialog. Pemerintah dan aparat perlu membicarakan tujuan proyek itu secara baik-baik ke masyarakat setempat. Apalagi jika proyek tersebut merupakan proyek jangka panjang, proses pembicaraan bersama rakyat pun juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus sampai tuntas.
”Jadi, kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik,” ucap Anies.
Kemudian, Anies kembali membeberkan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, ia harus berdialog panjang dengan warga dalam persoalan-persoalan tertentu. ”Kami punya banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kami harus berdialog dengan warga. Itu panjang prosesnya, melalui fasilitas yang tidak sebentar. Tetapi, begitu tercapai kesepakatan, jalan kedepannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya,” katanya.
Dua poros koalisi lain adalah gabungan parpol pendukung bakal capres Ganjar Pranowo, meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura. Kemudian poros lain adalah gabungan parpol pendukung bakal capres Prabowo Subianto yang disebut Koalisi Indonesia Maju, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Gelora.
Sejauh ini, baik Ganjar maupun Prabowo belum berkomentar apa pun mengenai situasi di Pulau Rempang. Komentar baru tersampaikan oleh para politisi yang berada di koalisinya. Itu pun tidak banyak.
Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR Puan Maharani, misalnya, menyampaikan, sekalipun ada penolakan dari masyarakat adat, semestinya aparat tidak perlu bertindak represif. Aparat harus bisa bersikap lebih humanis dan persuasif untuk berdialog bersama warga.
Sebagai partai pengusung Presiden Jokowi selama dua periode, PDI-P meminta pemerintah agar mencari jalan tengah terkait permasalahan ini, termasuk bagaimana menyikapi respons warga yang menolak direlokasi. PDI-P juga berharap persoalan ini dapat menemukan jalan terbaik untuk semua, baik untuk masyarakat dan pelaksanaan pembangunan Rempang Eco City itu sendiri.
”Kami di DPR akan berkomitmen mencari solusi atas permasalahan ini. Mari kita cari jalan keluar terbaik, yang tidak merugikan masyarakat. Kita upayakan secara persuasif,” kata Puan.
Tak berhenti di situ, Puan juga mengapresiasi langkah pemerintah tentang pengembangan Pulau Rempang yang diharapkan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Kota Batam serta kabupaten atau kota lain di Kepulauan Riau. Namun, pemerintah dan pihak terkait lainnya didorong untuk mengedepankan dialog dan konsultasi yang inklusif dengan masyarakat yang terdampak.
”Ini harus melibatkan rasa karena warga sudah lama tinggal di sana. Dengarkan kegelisahan dan kekhawatiran mereka. Serta apa kebutuhan warga sebagai upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan. Saat masyarakat merasa didengar, biasanya mereka akan merasa lebih terbuka,” tutur Puan.
Tanggapan senada juga disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno. Melalui keterangan tertulisnya, Sandiaga meminta aparat penegak hukum dan aparat pemerintah Pulau Rempang bisa berlaku penuh kasih sayang kepada masyarakat terdampak PSN Rempang Eco City.
Terlepas dari itu, Sandiaga berpandangan, pengembangan kawasan ekonomi kreatif di Pulau Rempang sebenarnya bertujuan untuk kebaikan warga sekitar. Sebab, nantinya, Pulau Rempang akan menjadi pusat ekonomi industri hijau yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Namun, hak-hak masyarakat terhadap kepemilikan lahan juga harus diganti sesuai hukum.
”Misalnya harus ada ganti rugi, ya disesuaikan dulu, misalnya ada uang kerohiman walaupun secara legalitas berhak nanti disosialisasikan," ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.
Poros Koalisi Indonesia Maju kurang lebih juga terlihat tak begitu keras menyampaikan kritik terhadap persoalan di Pulau Rempang. Meski sama dengan suara politisi dari poros lain, yakni meminta pihak-pihak berkepentingan untuk mengedepankan dialog dengan warga, Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengingatkan bahwa tujuan pengembangan wilayah tersebut merupakan tujuan investasi yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
”Duduk lagi bicara lagi, dialog dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat di sana, kemudian selesaikan. Pasti ada masalah-masalah yang belum tuntas. Nah, diharapkan bisa tuntas supaya kalau tujuannya investasi, kan, itu memberikan kesejahteraan. Akan tetapi, kalau itu ternyata awalnya sudah seperti ini, tentunya tujuan utamanya tidak tercapai,” ujar Wakil Ketua DPR ini.
Begitu pula tanggapan dari anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. Fraksinya sebenarnya sangat memahami dan mendukung setiap investasi yang masuk ke Indonesia. Ia menilai setiap investasi yang ada pasti akan menciptakan nilai tambah dan kelak akan bermanfaat bagi masyarakat. Tak hanya itu, pihaknya turut mengerti bahwa pemerintah sebenarnya juga telah memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini.
”Saya baca bahwa Presiden sudah menyatakan bahwa sudah menyiapkan rumah tipe 45 dengan harga pembangunan Rp 120 juta plus tanah 500 meter persegi dan bersertifikat untuk warga tetap. Yang kedua, selama rumah belum selesai, selama sertifikat tanah belum diserahkan, pemerintah memberikan uang kontrak rumah per-KK Rp 1 juta, lalu ada uang tunggu Rp 1.030.000 per bulan per kepala, menurut saya ini sudah win-win solutionyang baik,” ucap Andre.
Untuk itu, anggota Dewan Pembina Dewan Partai Gerindra tersebut meminta pemerintah melalui Kementerian Investasi dapat mengomunikasikan permasalahan tersebut dengan masyarakat sekitar. ”Jadi, harapan kami, coba dengar aspirasi dan ratapan masyarakat. Saya meyakini, pemerintah bisa memperbaiki komunikasi ini dan saya rasa Presiden sudah tepat mengutus Pak Bahlil,” ujarnya.
Adapun Bahlil yang juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan fungsionaris Golkar. Demikian pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, juga merupakan Ketua Umum Golkar.