PEMERINTAH dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Kesepakatan diambil pada rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (31/8).
Dalam rapat kerja tersebut disepakati, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen secara tahunan (yoy) pada 2024, tingkat inflasi dipatok sebesar 2,8 persen (yoy).
Kemudian, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp\15.000 per dollar AS. Lalu untuk suku bunga surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,7 persen.
Sedangkan untuk sasaran pembangunan, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5 - 5,7 persen. Lalu, tingkat kemiskinan ditetapkan sebesar 6,7 - 7,5 persen.
Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem akan berada pada kisaran 0 - 1 persen. Selanjutnya, rasio gini atau tingkat ketimpangan ditargetkan sebesar 0,374 - 0,377. Sementara indeks pembangunan manusia (IPM) berada di 73,99 - 74,02.
Terakhir, untuk indikator pembangunan indeks nilai tukar petani ditarget sebesar 105 - 108. Sementara indeks nilai tukar nelayan sebesar 107 - 110.
Setelah mendengarkan tanggapan dari para anggota komisi dan jawaban pemerintah, Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir mengetuk palu menyetujui angka-angka asumsi dasar ekonomi makro yang diajukan pemerintah.
"Kesimpulan rapat kerja tentang pemabahasan asumsi dasar makro, target pembangunan, dan inidkator pembangunan, serta pembahasan RAPBN 2024 kami nyatakan setuju dan sah," kata Kahar.
Tidak terdapat tanggapan yang menohok dari anggota DPR, sebab perumusan asumsi dasar ekonomi makro hingga indikator pembangunan RAPBN 2024 memang sudah pernah dibahas bersama dalam rapat panja Komisi XI pada Juni lalu, sebelum pembacaan Nota Keuangan pada 17 Agustus kemarin.
Anggota DPR Komisi XI Fauzi Amro mengatakan, pertumbuhan ekonomi di 2024 diharapkan stabil. Sebab di tahun tersebut terdapat pesta demokrasi yaitu pelaksanaan Pemilu 2024 yang diharapkan aman dan kondusif untuk menjaga stabilitas ekonomi sosial dan politik nasional.
Dia meminta pemerintah mengantisipasi jika terjadi pertambahan perlambatan ekonomi akibat Pemilu 2024.
Di sisi lain, ia juga menyoroti anggaran prioritas pemerintah di sektor kesehatan. Menurutnya, bisa ditambahkan poin anggaran untuk meningkatkan kesehatan akibat polusi udara. Sebab polusi udaha khususnya di Jakarta meresahkan serta mengganggu kesehatan terutama penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Pada rapat kerja tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku jika sedang terkena ISPA, hingga dia tidak bisa memenuhi permintaan komisi XI dan kembali meminta wakilnya yaitu Suahasil Nazara untuk memberi tanggapan.
"Suara saya masih belum pak. Ingin bicara tapi nggak bisa, yes ISPA," kata Sri Mulyani. (Z-5)