PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut selama ini negara-negara maju hanya menjanjikan pemberian pendanaan iklim untuk negara berkembang dalam memerangi perubahan iklim, tanpa ada bukti konkret merealisasikan komitmen tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Negara dihadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9).

"Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss and damage (atas konsekuensi perubahan iklim)," kata Jokowi dalam keterangan resmi, Sabtu, (9/9).

Seperti diketahui, saat KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu, Amerika Serikat dan negara maju lain yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) telah menyatakan komitmen memberikan pendanaan iklim lewat program pendanaan kemitraan transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan total dana sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp307 triliun (Rp15.381). Namun, seluruh dana itu tak kunjung cair ke tangan pemerintah Indonesia sampai saat ini.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi untuk mempercepat penurunan emisi di dunia. Ia meramalkan peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

“Bumi kita tengah sakit. Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan," katanya.

"Kami negara berkembang sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” tambah Jokowi.

Selain itu, Presiden menilai pentingnya penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek hijau yang membutuhkan investasi yang amat besar.

“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Skema JETP ini harus diperluas dan diperbesar,” tutup Jokowi.