Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang baru-baru ini telah menangkap seorang pelaku tindak pidana terorisme di Bekasi, Jawa Barat. Wapres menegaskan bahwa strategi penanggulangan terorisme sudah dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga. Ia berharap di masa datang, tak ada lagi teroris yang lolos bekerja baik di kementerian/lembaga maupun badan usaha milik negara.
Pelaku tindak pidana terorisme DE merupakan pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang termasuk BUMN. ”Sebenarnya dalam rangka penanggulangan radikal terorisme itu kita punya strategi untuk dua hal. Pertama, kontraradikalisasi yang terus dilakukan, kemudian juga deradikalisasi,” ujar Wapres Amin dalam keterangan pers seusai melepas ekspor komoditas pertanian bertajuk Merdeka Ekspor di Terminal Koja, Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023) lalu.
Pelaku merupakan pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang aktif melakukan propaganda di media sosial. ”Mungkin ini ada yang lolos, ada yang lolos sehingga saya (harap) ke depan tidak ada lagi yang lolos seperti itu. Oleh karena itu, untuk masuk menjadi pegawai pemerintah atau BUMN atau lembaga itu harus betul-betul dilakukan seleksi,” tambahnya.
Sebenarnya dalam rangka penanggulangan radikal terorisme itu kita punya strategi untuk dua hal. Pertama, kontraradikalisasi yang terus dilakukan, kemudian juga deradikalisasi.
KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers seusai melepas ekspor sejumlah komoditas pertanian, termasuk telur, durian, jahe, dan susu, senilai Rp 12,45 triliun ke 176 negara. Ekspor komoditas pertanian tersebut dilepas pada acara bertajuk Merdeka Ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023).
Wapres bersyukur bahwa pelaku tindak pidana terorisme tersebut akhirnya dapat terdeteksi. ”Sehingga belum banyak, belum terlalu jauh untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif sehingga bisa (ditangani). Kita sampaikan terima kasih kepada pihak keamanan yang sudah bisa secara cepat untuk mengetahui adanya teroris,” kata Wapres.
Terkait pengamanan jelang Pemilu 2024, Wapres Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta aparat keamanan melakukan antisipasi penyebaran paham terorisme yang ada di media sosial. Hal ini karena media sosial menjadi salah satu jalur yang membuat banyak orang terpapar paham radikal terorisme.
Sebagian masyarakat justru terpengaruh paham radikal terorisme melalui pembinaan di media sosial, bukan karena berkomunikasi atau bergaul secara langsung. ”Banyak itu yang terjadi. Kemudian juga terus dilakukan sosialisasi di bawah pimpinan BNPT itu. Masalah-masalah terorisme itu terus dilakukan baik yang sifatnya kontraradikalisasi, juga deradikalisasi yang sudah terpapar,” tambah Wapres.
Wapres menyebut angka terorisme terus menurun dibandingkan sebelumnya. ”Saya kira itu yang kita tahu bahwa terus menurun angka terorisme itu, semakin hari semakin menurun, ya. Tidak seperti sebelumnya terjadi beberapa kali pengeboman atau sabotase,” katanya.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” dinyanyikan pada acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Ke-13 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Acara ini dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menilai perlu ada penguatan pemahaman Pancasila untuk mengantisipasi bermunculannya penganut terorisme, seperti pegawai BUMN yang ditangkap Densus 88. Pendidikan Pancasila, seperti Penataran Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4), akan diterapkan kepada aparatur sipil negara dan pegawai BUMN. ”Akan kita lakukan PEN, pendidikan eksekutif nasional,” kata Yudian kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Program ini akan dimulai pada 12 September dari para pejabat eselon 1. Pelatihan kepada para pelatih (training of trainers) juga akan dilakukan dan penerapannya dilanjutkan kepada guru dan dosen.
Kendati disebut mirip Penataran P4, Yudian menyebut ada pendekatan berbeda pada PEN ini. Untuk para pejabat dan pekerja pemerintah, indoktrinasi dinilai tetap diperlukan. Sebab, kata Yudian, ketika menjadi pegawai negeri sipil atau pejabat, semestinya semua siap menerima Pancasila. ”Kalau tidak tanda tangan, silakan (keluar), kira-kira begitu. Ini konsekuensi perjanjian,” tambahnya.
Kalau tidak tanda tangan, silakan (keluar), kira-kira begitu. Ini konsekuensi perjanjian.
Hal semacam ini dinilai perlu karena sejak reformasi sekitar 20 tahun lalu, lanjutnya, pendidikan Pancasila terabaikan dan hanya menjadi bagian kecil dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Untuk itu, BPIP berharap pendidikan Pancasila bisa kembali menjadi yang paling utama bagi para pelajar dan mahasiswa serta pekerja pemerintah.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Pekerja media berunjuk rasa menolak kekerasan yang dilakukan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS), khususnya kepada wartawan, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (5/9/2014). Dua wartawan tewas dibunuh kelompok NIIS.
Pelatihan untuk pelajar, misalnya, lebih mengedepankan praktik di lapangan ketimbang teori. ”Intinya, kami akan mengembalikan Pancasila sebagai falsafah negara yang mengikat semua warga negara dengan training yang berlapis-lapis,” katanya.
Untuk para siswa mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi, BPIP meluncurkan buku pendidikan Pancasila pada 21 Agustus. Selain itu, pelatihan bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) juga dinilai akan melahirkan anak-anak muda yang menjadi panutan bagi teman-temannya.