Pelaku usaha penerbangan meminta Kementerian Perhubungan menaikkan tarif
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
JAKARTA, KOMPAS — Depresiasi nilai tukar rupiah berdampak pada industri penerbangan yang bebannya banyak dikeluarkan dalam bentuk dollar AS. Hal ini makin membebani maskapai penerbangan, apalagi tarif batas atas dan bawah pesawat tak berubah sejak 2019. Pemerintah akan mengkaji isu ini dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang telah mencapai Rp 15.941 per dollar AS per Jumat (27/10/2023) di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menekan industri penerbangan. Pada saat bersamaan, tarif batas atas dan bawah tak berubah sejak 2019, padahal nilai komponennya telah berubah.
Jisdor adalah harga spot berdasarkan transaksi valuta asing antarbank terhadap rupiah secara real-time di pasar valuta asing dalam negeri yang ditangkap oleh Sistem Pemantauan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Sismontavar) Bank Indonesia.
Baca juga: Sektor Penerbangan Bersiap Sambut Libur Akhir Tahun
Presiden Direktur Lion Air Group Daniel Putut mengatakan, Kementerian Perhubungan perlu meninjau kembali regulasi terkait tarif tiket batas atas dan batas bawah. Hal ini sejalan dengan perubahan nilai tukar mata uang serta harga bahan bakar.
”Namun, kalau kami bicara harga, ada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Ya, kami bermain di situ tadi,” ujarnya dalam Seminar Hari Penerbangan Nasional yang digelar Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) di Jakarta, Jumat (27/10/2023). Dalam acara itu hadir pula perwakilan asosiasi penerbangan lain, yakni Richard Tan sebagai Regional Manager International Air Transport Association (IATA).
Daniel menjelaskan, harga tiket pesawat ditentukan sejumlah komponen. Komposisinya berupa avtur dan pelumas (33-40 persen), suku cadang, pemeliharaan, dan pemeriksaan (20-25 persen), asuransi dan sewa pesawat (17-20 persen), serta lain-lain (gaji pegawai dan awak pesawat, dan sebagainya).
Maskapai juga harus mempertimbangkan daya beli konsumen serta peraturan pemerintah. Faktor lainnya, sebagian besar dalam dollar AS, sehingga kondisi saat ini makin memberatkan maskapai penerbangan.
Ketua Apjapi Alvin Lie mengatakan, depresiasi rupiah menjadi beban serius bagi maskapai penerbangan. Apalagi, maskapai Indonesia banyak bergantung pada rute domestik, bukan internasional.
”Rute domestik penghasilannya rupiah karena tiketnya dijual dalam rupiah, tetapi biaya-biayanya banyak dalam dollar (AS). Jadi, di atas kertas kelihatannya laba, tetapi praktiknya belum tentu laba,” tutur Alvin yang juga pengamat industri penerbangan.
Harga tiket pesawat yang berlaku saat ini tak berubah sejak 2019. Sementara asumsi-asumsi komponennya sudah berubah. Patokan tarif itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Saat itu, Alvin mengingatkan, harga avtur adalah Rp 9.243 per liter di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Adapun nilai tukarnya Rp 14.520 per dollar AS. Sementara harga avtur yang berlaku pada 15-31 Oktober 2023 di tempat yang sama sudah melonjak sekitar Rp 15.000 per liter.
”Kenaikannya sudah sedemikian besar, tetapi harga tiket tidak boleh naik, tarif batas atasnya masih sama. Sementara biaya operasi maskapai penerbangan, termasuk gaji pegawai, sewa gedung, dan sewa fasilitas bandara, juga sudah naik,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Udara Putu Eka Cahyadhi mengatakan akan mengkaji usulan penyesuaian tarif batas atas. Ia menekankan, jangan sampai satu atau dua pihak tertentu mendapat keuntungan lebih dibandingkan lainnya.
Harga tiket dinilai mahal atau murah kembali lagi pada konsumen yang memiliki beberapa pilihan moda transportasi. Komposisi ekosistem penerbangan berbeda dengan transportasi moda lainnya, begitu pula dengan pemain-pemainnya. Pengaturan soal harga juga berbeda. Regulator yang mengatur pun tak sama.
”Pelaku usaha harus di-support dan pemerintah juga melihat kebutuhan masyarakat tadi, keterjangkauan (konsumen),” ujar Putu.
Kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan dalam waktu singkat bisa berupa pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Upaya ini dilakukan guna menyiasati tarif batas atas tiket pesawat yang butuh kajian lebih lanjut.
Daniel mengatakan, PPN tiket yang dibebankan operator penerbangan dapat ditekan meski hanya pada tujuan destinasi wisata superprioritas. Sebab, pihaknya masih harus memenuhi PPN lain, antara lain bahan bakar dan suku cadang.
”Kesimpulannya, memang kami masih mengharapkan ada satu atensi dan grup diskusi yang melahirkan sebuah kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang memang harus dijadikan acuan, paling tidak menekan harga tiket,” tuturnya.
Berdasarkan data 2019-2023, tingkat pemulihan penumpang di seluruh dunia berkisar mulai 80 persen sampai dengan 101 persen. Dibandingkan dengan rata-rata di negara-negara Asia-Pasifik dan Afrika, tingkat pemulihan penumpang Indonesia lebih cepat, yakni 85 persen pada 2023.
Untuk penerbangan dalam negeri, tingkat pemulihan penumpang diproyeksikan 96 persen sampai dengan akhir tahun. Untuk penerbangan luar negeri diproyeksikan sebesar 61 persen.
YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA
Tangkapan layar pemaparan Direktur Angkutan Udara Putu Eka Cahyadhi dalam Seminar Hari Penerbangan Nasional di Jakarta, Jumat (27/10/2023). Ia memprediksi pemulihan industri penerbangan belum pulih sepenuhnya pada tahun 2023.
Kementerian Perhubungan memproyeksikan rencana pembukaan konektivitas luar negeri serta masuknya maskapai penerbangan internasional. Untuk rencana konektivitas luar negeri, setidaknya akan ada enam tambahan rute baru. Dua di antaranya Majalengka (KJT)-Kuala Lumpur (KUL) serta Soekarno-Hatta (CGK)-Kairo (CAI).
Sementara itu, tujuh maskapai internasional diperkirakan akan bergabung dalam industri penerbangan Indonesia. Indigo, misalnya, maskapai asal India ini sudah mulai beroperasi selama satu musim. Selanjutnya, dari negara yang sama, Vistara akan memulai operasinya pada Desember mendatang ke Denpasar, Bali.
”Potensi market kita, kita memang spreading sekarang. Jadi, kami tidak ingin maskapai asing hanya akan masuk di dua lokasi besar, seperti Jakarta dan Denpasar. Kita mendorong mereka untuk melakukan pengembangan rute-rute lain,” kata Putu.
Pihaknya juga mendorong maskapai-maskapai dalam negeri untuk menambah rute-rute baru. Misalnya, Lion Group yang berencana membuka rute penerbangan ke Hong Kong serta Perth, Australia.
Dalam waktu bersamaan, pemerintah berupaya mendukung potensi wisata dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo baru meresmikan Bandara Mentawai, Sumatera Barat, pada Rabu (25/10/2023).
Bandara yang menggantikan Bandara Rokot Mentawai ini diharapkan mengakomodasi wisatawan yang berminat berselancar. Kepulauan Mentawai dikenal sebagai salah satu tujuan peselancar dunia karena menawarkan gelombang laut yang menantang.
Penerbangan-penerbangan perintis di bandara 3T perlahan mulai disentuh pula oleh penerbangan komersial. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 227 rute perintis penumpang, 40 rute perintis kargo, dan 1 rute udara kargo.