Kesejahteraan buruh yang terjamin akan menjadi penopang terwujudnya negara yang sejahtera. Misi inilah yang menjadi cita-cita Partai Buruh yang kelahiran dan ruang geraknya di panggung politik nasional dibangun dengan tidak mudah. Pemilu 2024 menjadi kesempatan kembali bagi Partai Buruh mendulang simpati konstituennya.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah buruh terbesar di dunia. Secara harfiah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata buruh diartikan sebagai siapa pun yang bekerja dan menerima upah dari orang lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2023, tercatat 131 juta orang di Indonesia merupakan buruh atau pekerja.
Namun, besaran jumlah ini masih belum mampu dikonversi menjadi gerakan politik yang konkret melalui wadah partai politik. Hal ini ditandai dengan performa elektoral Partai Buruh di pemilu yang belum mampu memenuhi syarat ambang batas parlemen sehingga partai ini tak bisa mendudukkan wakilnya di parlemen nasional. Padahal, wadah politik ini sudah dibangun lebih dari dua dekade silam, tak lama setelah Orde Baru tumbang.
Dalam Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 4 April 2022 disebutkan, Partai Buruh yang kini dipimpin Said Iqbal merupakan kelanjutan dari Partai Buruh yang dideklarasikan 1 Mei 2005 di Riau. Saat itu Partai Buruh dideklarasikan sebagai kelanjutan dari Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) yang didirikan 1 Mei 2001 di Jakarta.
Sebelum memakai nama PBSD, pada Pemilu 1999, partai ini memakai nama Partai Buruh Nasional (PBN) yang berdiri sejak 1998. Hanya saja, perolehan suara partai ini pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009 belum lolos ambang batas parlemen.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama jajaran pengurus Partai Buruh tiba di Gedung KPU untuk mendaftarkan menjadi calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Pada Pemilu 1999, PBN meraup 140.980 suara atau setara dengan 0,13 persen dari total pemilih. Perolehan ini sedikit membaik di Pemilu 2004 ketika memakai nama PBSD di mana perolehan suaranya sedikit terdongkrak hingga di atas 636.000 atau 0,5 persen dari total suara. Namun, momentum kenaikan ini tidak bisa dipertahankan karena perolehan suara partai turun di Pemilu 2009 menjadi 265.000 suara.
Dalam sejarah pemilu setelah era reformasi sebetulnya juga muncul beberapa partai yang mengatasnamakan kelas pekerja, di antaranya Partai Pekerja Indonesia, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, dan Partai Solidaritas Pekerja. Namun, partai-partai ini tumbang satu per satu.
”Kelahiran” kembali Partai Buruh setelah terakhir mengikuti Pemilu 2009 tidak lepas dari adanya kekosongan representasi buruh di panggung politik nasional. Hal ini terutama dirasakan ketika pemerintah dan DPR melahirkan UU Cipta Kerja. Regulasi ini menuai kritik karena dinilai merugikan buruh dan pekerja. Kondisi ini yang menjadi pemantik semangat aktivis dan serikat buruh serius menggalang suara di pemilu. Melalui kongres nasional Oktober 2021, beberapa elemen buruh bersepakat membangkitkan kembali Partai Buruh.
Kembali lahirnya partai ini didorong sejumlah pihak. Mayoritas merupakan serikat-serikat buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI); Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI); Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI); Serikat Petani Indonesia (SPI); Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP); Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes Reformasi); Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI); dan Gerakan Perempuan Indonesia (GPI). Satu elemen lain adalah pengurus Partai Buruh yang lama.
Selain karena didorong lahirnya UU Cipta Kerja yang dinilai mengancam kelas pekerja, muncul juga beberapa isu lain yang turut diperjuangkan setiap elemen pembentuk Partai Buruh. FPTHSI, misalnya, mendorong adanya perbaikan kesejahteraan para guru honorer. Selain itu, mewakili petani, SPI mengangkat isu-isu terkait perlindungan HAM terhadap petani, kedaulatan pangan, hingga reforma agraria.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Kader dan simpatisan Partai Buruh aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2022). Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam orasi politiknya mengusung 10 tuntutan, antara lain penolakan terhadap Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Buruh juga menolak permasalahan upah minimum, pesangon, karyawan kontrak, jam kerja, tenaga asing hingga PHK.
Berbagai isu yang dikawal oleh elemen pembentuk partai juga tecermin dalam 13 platform yang akan diwujudkan. Demi mewujudkan negara sejahtera (welfare state), partai ini berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat, menambah lapangan kerja, menggalakkan pemberantasan korupsi, memperluas jaminan sosial, mewujudkan kedaulatan pangan, dan reforma agraria.
Partai Buruh juga mendorong perbaikan upah, pajak berkeadilan, kejelasan hubungan industrial, terjaganya lingkungan hidup, HAM dan masyarakat adat, perlindungan terhadap perempuan, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan tenaga pendidik honorer, serta penguatan koperasi.
Tentunya, tak mudah menunjukkan komitmen terhadap perjuangan tersebut. Sebagian besar platform perjuangan di atas menyasar berbagai isu besar dengan kompleksitas persoalan yang rumit. Beberapa, di antaranya reforma agraria dan perlindungan masyarakat adat, yang telah menahun mengendap di ruang legislatif.
Bukan hanya soal arah perjuangan, Partai Buruh juga perlu memikirkan strategi jitu mengonsolidasi massa. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin menyampaikan, partainya merancang program unggulan yang tak ditawarkan partai lain. Salah satunya terkait program jaminan pengangguran bagi mereka yang tidak bekerja tetapi tertib dan patuh membayar pajak, harus diberi jaminan sosial oleh pemerintah agar lebih berdaya (Kompas, 24/8/2023).
Program ini tentu menarik perhatian pemilih, terutama mereka yang butuh lapangan kerja. Strategi ini bisa menjadi upaya menggaet konstituen. Meskipun di atas kertas jumlah konstituen dari partai ini besar, tidak semua kelas pekerja bisa merasa terwakili dengan keberadaan partai ini.
Nyatanya, tak semua bagian dari kelas pekerja memiliki kesadaran kelas dan aktif bergabung dalam gerakan. Laporan BPS tahun 2022 menunjukkan, ada 7,5 juta pekerja di Indonesia tergabung dalam serikat buruh. Angka ini menunjukkan tak sampai 10 persen dari jumlah pekerja di Indonesia yang tergabung dalam gerakan buruh.
Hal ini bisa jadi didorong oleh minimnya kesadaran kelas di tengah pekerja Indonesia. Padahal, perjuangan buruh di Indonesia telah menghasilkan perbaikan kesejahteraan yang dirasakan bersama. Beberapa di antaranya adalah tunjangan hari raya (THR), cuti melahirkan, dan aturan soal jam kerja. Hal ini menunjukkan gerakan buruh yang semakin progresif tentunya akan mendorong situasi pekerja yang makin membaik pula.
FAKHRI FADLURROHMAN
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (tengah) memberikan pernyataan tekait aksi di depan Patung Arjuna Wijaya di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).
Meski begitu, upaya mewujudkan platform ini bisa berubah jadi retorika dalam sekejap apabila Partai Buruh jatuh ke jurang pragmatisme. Memang, tak mudah bagi partai baru untuk menarik massa tanpa mendapat dukungan dari partai lain yang lebih mapan dalam bentuk koalisi. Selain itu, partai ini juga bisa mendapat insentif elektoral dari efek ekor jas ketika mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu.
Namun, insentif elektoral tidaklah gratis. Terlebih lagi, platform kebijakan yang disasar partai ini berkelindan dengan kepentingan para pengusaha dan pemilik bisnis yang juga berpolitik di partai-partai mapan. Tak ayal, Partai Buruh perlu menyadari kekuatan utama dari wadah politik ini adalah konstituen. Alih-alih mendongkrak elektabilitas secara instan, partai ini perlu berupaya mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di kalangan buruh dan kelas pekerja agar dukungan kepada partai ini bisa dicapai secara organik dan optimal.