CIREBON, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai, kesewenang-wenangan sebagian pejabat telah menimbulkan korupsi dan lemahnya penegakan hukum sehingga menyengsarakan rakyat. Ia pun mengajak berbagai pihak agar memilih pemimpin sesuai akal sehat dan hati nurani.

”Sekarang, yang kita hadapi dalam kegiatan sehari-hari adalah kesewenang-wenangan oleh sebagian pejabat yang menimbulkan korupsi,” ujar Mahfud saat berpidato dalam peringatan Hari Lahir Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Ke-XVI di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023).

Mahfud memaparkan, kesewenang-wenangan itu berupa praktik jual beli jabatan, jual beli perkara, dan suap-menyuap. Dia menyebut, perilaku korupsi itu, antara lain, ditemukan dalam sejumlah proyek infrastruktur pemerintah.

Di bidang kesehatan juga terjadi korupsi terkait obat dan alat kesehatan. Bahkan, sektor pertanian pun tidak luput dari rasuah.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Mahfud MD (kiri) menyalami sejumlah mahasiswa saat Peringatan Hari Lahir Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Ke-XVI di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023).

Perilaku sewenang-wenang itu juga berdampak pada lemahnya penegakan hukum. Menurut Mahfud, seringkali ada kasus hukum yang tiba-tiba hilang dan tidak tertangani.

”Polisinya pun diatur, nanti kalau kamu menangani (kasus) ini tolong (pakai) pasal ini. Nanti di kejaksaan lagi, juga ada pesan (pasal) sampai ke pengadilan. Itu mafia,” tutur Mahfud.

Meski tidak merinci kasus yang dimaksud, Mahfud mengatakan, praktik korupsi dan lemahnya penegakan hukum itu telah menyengsarakan masyarakat. ”(Masalah) ini yang harus kita hadapi. Ini juga adalah tanggung jawab Saudara yang masih muda. Mau tidak mau, paling lama 10 atau 15 tahun lagi, negara ini akan diisi oleh Saudara,” ujarnya.

Mahfud menilai, peran pemimpin dibutuhkan untuk mengatasi masalah kesewenang-wenangan pejabat. Oleh karena itu, bakal calon wakil presiden dari PDI Perjuangan tersebut berharap Pemilu 2024 dapat menghadirkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat.

Mahfud juga mengingatkan berbagai pihak untuk mengawal jalannya pemilu. ”Mari laksanakan pemilu ini dengan penuh kejujuran, dengan prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada money politics, pun tidak boleh ada tekanan-tekanan politik,” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun meminta masyarakat memilih calon pemimpin menggunakan akal sehat dan hati nurani. ”Kembalilah ke hati nurani masing-masing. Jangan hanya karena ikut deklarasi, lalu merasa terikat terhadap kejahatan, terikat kepada ketidakbenaran,” ujarnya.

Sekarang, yang kita hadapi dalam kegiatan sehari-hari adalah kesewenang-wenangan oleh sebagian pejabat yang menimbulkan korupsi.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar warga tidak mudah larut dalam janji-janji politisi. Menurut dia, janji yang paling mengikat adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengasuh Ponpes KHAS Kempek, KH Musthofa Aqil Siroj, mengaku prihatin terhadap banyaknya kasus korupsi, termasuk oleh pejabat pemerintahan. Ia berharap Mahfud MD selaku Menkopolhukam dapat menangani masalah hukum, terutama korupsi.

”Sebab, sekarang ini, Anda berada di mana, di situ ada korupsi. Jangankan buat jembatan, buat kuburan ada korupsinya,” ujarnya.