KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menindaklanjuti tambahan kuota haji yang dijanjikan Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota ini dijanjikan saat pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman al-Saud di Riyadh, Arab Saudi.

Sampai saat ini, tambahan kuota tersebut belum masuk dalam aplikasi e-hajj. Oleh karena itu, secara resmi, kuota Indonesia masih sama seperti pada pelaksanaan haji 2023, yakni 221.000 orang.

Terkait hal itu, Presiden meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menindaklanjuti komitmen tersebut. Persiapan pelaksanaan ibadah haji dengan kuota lebih banyak juga diperlukan.

”Tadi diminta saya persiapkan teknisnya. Karena 20.000 tambahan (kuota) itu sampai sekarang belum masuk di e-hajj, sistem yang jadi patokan kami untuk melakukan persiapan,” kata Yaqut seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Senin (6/11/2023).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Jemaah haji berdoa saat menunaikan ibadah wukuf di Jabal Rahmah atau Padang Arafah, tenggara kota suci Mekkah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023).

Dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Pangeran MBS pada 19 Oktober 2023. Presiden sempat menjelaskan antrean haji yang sangat panjang di Indonesia yang berbuah tambahan kuota haji ini. Saat memberikan sambutan pada acara apel Hari Santri Tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur, 22 Oktober 2023, Presiden menceritakan proses mendapatkan tambahan kuota itu.

”Jadi, saat ke Arab Saudi, pada hari Jumat, saya diajak makan siang oleh His Royal Highness, Paduka Yang Mulia, Muhammad bin Salman al-Saud. Diajak makan siang. Saya seneng bukan main karena (saat) makan siangnya, beliau saat itu menyampaikan banyak hal yang berkaitan hubungan Indonesia dan Arab Saudi,” kata Presiden.

Saat itu ia melihat MBS dalam suasana senang hati. ”Saya lihat kok kelihatannya seneng banget ini Pangeran MBS. Kemudian saya sampaikan, ’Paduka Yang Mulia, Indonesia sekarang ini kalau mau haji itu harus nunggu 47 tahun. Ada yang 47 tahun’. Beliau kaget,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, Pangeran MBS kala itu sempat menanyakan kebenaran hal tersebut. Presiden mengiyakan. ”Iya, Yang Mulia. Ada yang harus menunggu sampai 47 tahun. Karena beliau saya lihat seneng, saya masuk, ’Kalau bisa Yang Mulia, mohon ada tambahan kuota haji’,” katanya.

Baca juga: Melawat ke China dan Arab Saudi, Presiden Bahas Investasi hingga Ketahanan Pangan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Siswa Kelompok Bermain Aisyiyah 16 dan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 16 Kota Semarang melakukan tawaf atau mengelilingi kabah dalam rangkian manasik haji di Firdaus Fatimah Zahra, Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/11/2022).

Penambahan kuota haji adalah sesuatu yang sulit. ”(Tapi) karena beliau pas seneng, saya berani ngomong, ’Mohon ditambah kuota hajinya untuk Indonesia karena penduduk Indonesia sekarang 278 juta orang.’ Saya sampaikan. Dan beliau saat itu spontan, Besok pagi-pagi saya beri informasi, Presiden Jokowi, berapa tambahan kuota hajinya’. Alhamdulillah, paginya saya diberi tahu sudah diputuskan Perdana Menteri Pangeran MBS bahwa tambahan kuotanya adalah 20.000,” kata Presiden.

Jumlah 20.000 tersebut dinilai sangat besar sehingga yang menunggu 47 tahun bisa maju menjadi 45 tahun atau 40 tahun. ”Ya, masih lama, tetep masih lama. Tapi paling tidak, maju, ini patut kita syukuri. 20.000 juga bukan angka yang kecil,” ujarnya.

Tes kesehatan

Selain mengurus tambahan kuota, Kementerian Agama juga menyiapkan persyaratan tes kesehatan untuk para calon jemaah haji. ”Supaya tak seperti tahun lalu, jemaah haji banyak sekali yang wafat. Memang tantangan haji keras, ibadah fisik itu. Dan di sana masih musim panas nanti pas tahun depan itu," kata Yaqut.

Untuk itu, akan ada pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat sebelum calon jemaah berangkat. Rencananya, menurut Yaqut, sebelum calon jemaah melunasi pembayaran ibadah haji ada dua kali tes kesehatan. Kalau pada tes pertama ada tanda-tanda sakit, tim pemeriksa kesehatan akan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut.

Pada pemeriksaan kedua, tim pemeriksa menentukan calon jemaah bisa berangkat atau ditunda sampai sehat betul. Bila dinyatakan sehat, calon jemaah haji bisa melunasi pembayaran biaya ibadah haji. ”Kami hanya usulkan regulasinya, nanti pelaksanaan tes kesehatan itu oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Yaqut.

Adapun kriteria khusus calon jemaah haji yang dinyatakan sehat akan ditangani Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana. Selain itu, pengaturan tes kesehatan sebagai syarat mengikuti ibadah haji juga masih akan dibahas dalam rapat dengan DPR, Senin (6/11/2023).

Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, 773 jemaah wafat. Jumlah ini adalah angka tertinggi sejak 2015. Beberapa faktor penyebab tingginya angka kematian jemaah haji tahun ini antara lain banyaknya jumlah jemaah haji yang berusia 65-94 tahun, yakni 67.000 atau hampir sepertiga dari total 203.320 orang jemaah. Faktor cuaca di Arab Saudi yang suhunya mencapai 41-43 derajat celsius juga memperberat situasi.