Seharusnya, Firli Bahuri memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah dan memusnahkan gratifikasi. Ternyata, Firli malah jadi tersangka gratifikasi dan mencoreng KPK.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menjerat Firli, pensiunan jenderal polisi itu, dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Status tersangka diumumkan pada Kamis (23/11/2023) dini hari di Jakarta. Undang-undang itu adalah pegangan utama KPK dalam penanganan aneka kasus korupsi dan gratifikasi.

Sejak Firli terpilih sebagai Ketua KPK, sudah banyak suara sumbang. Salah satunya, tudingan politisasi KPK. Lembaga itu juga dituding tebang pilih dalam penanganan kasus.

Tudingan sejenis juga dialamatkan kepada Malaysia Anti Corruption Commission (MACC). Dalam artikel di Austrian Journal of Southeast Asian Studies pada Januari 2018, Bonn Juego menyebut MACC digunakan sebagai alat politik penguasa untuk menekan oposisi dan lawan politik.

Pemerintah Malaysia dan MACC menyangkal tudingan itu. Kuala Lumpur menegaskan, MACC bekerja secara independen dan setiap kasus diproses sesuai ketentuan hukum.

Sementara di Singapura, Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (CPIB) menjadi pemberangus rasuah yang dihormati secara global. Bersama Komisi Independen Melawan Korupsi (ICAC) Hong Kong, CPIB kerap menjadi contoh lembaga pemberantasan korupsi yang sukses. Dengan nama serupa, di New South Wales, Australia, juga ada ICAC.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Pengunjung berfoto di dekat patung Merlion di kawasan Taman Merlion, Singapura, Jumat (4/11/2022). Singapura dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi paling rendah di kawasan.

ICAC Hong Kong dan New South Wales sama-sama dibentuk karena keprihatinan pada penegak hukum yang korup. Polisi, jaksa, hingga hakim menerima suap dari pihak tertentu. Selain itu, ada juga kolusi dan korupsi di antara para pejabat.

Kasus dan kontroversi

Meski sukses, bukan berarti tidak ada catatan pada lembaga-lembaga itu. ICAC New South Wales berulang kali dituding melanggar hak para saksi. Penyadapan dan tekanan pada saksi untuk memberatkan calon tersangka kerap jadi sorotan.

Adapun ICAC Hong Kong, antara lain, dibelit isu biaya perjalanan dinas. Komisioner ICAC, Timothhy Tong, menghabiskan 500.000 dollar AS untuk biaya perjalanan dinas ke China pada 2013. Tong juga menggunakan anggaran ICAC 36.100 dollar AS untuk memberi hadiah kepada koleganya di luar negeri.

Sementara CPIB digemparkan oleh penangkapan tiga pegawainya pada beberapa waktu terpisah. Pada 2013, seorang pejabat CPIB ditangkap karena kasus korupsi. Pejabat bernama Edwin Yeo itu menilap total 1,7 juta dollar Singapura dan uangnya dihabiskan untuk berjudi. Pengadilan menghukum Edwin 10 tahun penjara.

Ia bukan pegawai CPIB pertama yang dipenjara karena korupsi. Pada 1997, penyelidik senior CPIB divonis setahun penjara. Penyidik bernama Chan Toh Kai itu terbukti mencurangi seorang pengusaha. Sementara pada 2002, giliran Sogamaran Gopal Ramachandran divonis dua tahun. Sebab, ia membocorkan data penyelidikan ke polisi yang sedang diselidiki CPIB.

Kasus Ramachandran mengungkap pandora korupsi aparat di Singapura. Padahal, Singapura selalu dicitrakan sebagai negara paling bersih dari korupsi.

Meski demikian, CPIB dan Pemerintah Singapura bertindak cepat. Kasus segera ditangani dan pelakunya dihukum keras. Langkah itu menjaga citra soal keseriusan Singapura memberantas korupsi.

AFP/ROSLAN RAHMAN

Menteri Perhubungan Singapura S Iswaran dalam acara di Bandara Changi pada Mei 2022. Ia ditangkap Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (CPIB) Singapura karena diduga berkolusi dengan salah seorang konglomerat Singapura.

Citra bersih memang andalan Singapura untuk menjadi pusat bisnis. Tanpa citra itu, sulit bagi Singapura menarik banyak pemodal dan perusahaan besar untuk berbisnis di Singapura.

Langkah China

China lewat Komisi Pusat Pemantauan Kedisiplinan (CCDI) dan Komisi Pemantauan Disiplin (CDI) pada Komisi Militer Pusat juga serius membengarus korupsi. Aparat sipil diurus CCDI, tentara dan polisi ditangani CDI yang dibawahkan Komisi Militer Pusat.

Pada Januari-September 2023 saja, setidaknya 400.000 pejabat Pemerintah China dari daerah sampai pusat dihukum berdasarkan penyelidikan CCDI. Sayangnya, tidak ada data resmi jumlah tentara dan polisi yang dihukum setelah diselidiki CDI. Hanya beberapa orang, termasuk sejumlah jenderal, yang disebut diperiksa CDI.

Hukuman paling ringan bagi yang terbukti bersalah berdasarkan penyelidikan CCDI dan CDI adalah penjara. Sebagian malah divonis mati. Tidak cukup itu, hukuman juga dilengkapi dengan penyitaan aneka aset yang dinilai hasil korupsi. Sudah mati, masih dimiskinkan pula.

Tidak hanya memberantas, Beijing juga berusaha mencegah korupsi. Presiden China Xi Jinping memerintahkan pengawasan ketat oleh Kantor Audit Nasional (NAO) kepada para pejabat. Pengawasan harus dibuat sampai pejabat merasa auditor NAO menempel mereka lebih erat daripada bayangan setiap pejabat itu. Dengan cara itu, diharapkan tidak ada pegawai pemerintah dan BUMN berani korupsi. (AFP/REUTERS)