Potensi kecurangan di tempat pemungutan suara coba dicegah dengan beragam cara, seperti menyiapkan saksi hingga mengoptimalkan penggunaan teknologi.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi potensi kecurangan di tempat pemungutan suara. Selain mengoptimalkan penggunaan teknologi, partai juga telah merekrut saksi dan menyiapkan kamar hitung.
Sementara Partai Nasdem mewajibkan setiap calon anggota legislatif menyiapkan saksi untuk mengawal penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara.
”Tak hanya mempersiapkan para saksi, militansi mereka juga dibangun, pelatihan-pelatihan sudah dilakukan. PDI-P satu-satunya partai yang punya badan partai pemilu nasional yang bersifat tetap dan permanen,” ujar Hasto.
Baca juga: Tak Ingin Suara Dicuri, Parpol Siapkan Dua Saksi di Setiap TPS
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F01%2F73887c75-8fd1-4cc5-ba5f-23d94bc13a23_jpg.jpg)
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Warga melintasi bendera partai politik di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/1/2024). Masa kampanye digunakan partai politik untuk memasang alat peraga kampanye.
Pihaknya juga mengklaim telah menggunakan teknologi terbaru untuk merekapitulasi suara dari seluruh TPS untuk mencegah kecurangan. Hasil rekapitulasi ini bakal dijadikan data pembanding atas rekapitulasi suara oleh penyelenggara pemilu di TPS nanti.
”Kami menggunakan teknologi yang paling mutakhir di dalam melakukan rekapitulasi hasil pemilu, dan itu sudah diaudit pakar IT. Kami telah mempersiapkan badan saksi pemilu nasional dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.
Selain itu, belajar dari pemilu sebelumnya, militansi dari para saksi juga sangat penting. Karena itu, rekrutmen saksi tidak sembarangan dan militansi mereka dilatih. Mereka pun dibekali keterampilan teknis pemilu untuk memahami proses penghitungan dan rekapitulasi suara sekaligus mendeteksi potensi kecurangan.
Baca juga: ”Dunia Hitam” Pasca-pemungutan Suara Pemilu
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F05%2F06%2Fa09847cb-df66-4fc9-81f4-cee2162d0e45_jpg.jpg)
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, bersama para saksi menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Gedung Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Wahana Mandiri, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (6/5/2019).
”Ya tentu saja daerah-daerah yang punya potensi kecurangan yang cukup besar itu kami perkuat dengan kamar hitung, dan saksi-saksi yang militan, juga dengan sistem rekapitulasi berbasis IT,” tutur Hasto.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, saat ini Nasdem masih dalam proses bimbingan teknis untuk saksi dalam pemilu legislatif. Nasdem juga sudah membuat daftar saksi sesuai dengan nama, alamat, dan TPS di beberapa daerah.
Nasdem bertekad mengisi saksi di seluruh TPS yang jumlahnya sekitar 820.000 TPS. Target itu berdasarkan evaluasi atas Pemilu 2014 dan 2019. Persoalan saksi menjadi salah satu kelemahan Nasdem pada saat itu karena belum berhasil menempatkan saksi di semua TPS. Saat itu, Nasdem merupakan partai baru sehingga koordinasi masih lemah. Saat ini, persiapan Nasdem lebih baik karena anggota DPRD dari Nasdem ada 1.862 orang.
”
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F09%2F18%2F1abc5a63-cdce-4de0-b793-7f68b8abf72e_jpg.jpg)
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Hermawi Taslim (kiri) di, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Menurut Taslim, kader Nasdem lebih berpengalaman pada Pemilu 2024. Kader Nasdem yang terlatih juga lebih banyak sehingga Nasdem optimistis semua TPS akan terisi saksi mereka.
Baca juga: Saksi Parpol, Ujung Tombak Pengawal Suara dalam Pemilu
Adapun jumlah saksi Nasdem yang dipersiapkan bervariasi. Undang-undang mengharuskan satu saksi untuk satu TPS. Namun, Nasdem akan menyiapkan dua saksi secara bergantian di TPS tertentu.
Taslim menjelaskan, untuk anggaran saksi diserahkan ke masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem sehingga jumlahnya bervariasi. Sebagian besar DPW Nasdem sudah mandiri termasuk dari sisi keuangan sehingga Dewan Pimpinan Pusat Nasdem sudah tidak memberikan subsidi.