Selain PSI, LADK perbaikan dari PPP dan Gelora juga dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan meski sudah lengkap.

JAKARTA, KOMPAS — Meski telah melalui masa perbaikan, masih ada tiga partai politik yang belum menyerahkan laporan awal dana kampanye atau LADK sesuai dengan ketentuan. Ketiga partai politik dimaksud adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Gelora, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. LADK perbaikan PSI merupakan satu-satunya yang tidak hanya dinyatakan belum lengkap, tetapi juga belum sesuai dengan ketentuan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, melalui keterangan tertulis, Minggu (14/1/2024), menjelaskan, 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 telah menyampaikan LADK perbaikan melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU.

LADK perbaikan disampaikan sesuai ketentuan, yakni lima hari sejak penerimaan tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan LADK dari KPU. KPU menyampaikan hasil pencermatan tersebut pada 6-7 Januari lalu, sedangkan rata-rata parpol menyerahkan LADK pada 11-12 Januari.

Berdasarkan hasil pencermatan KPU dari 18 parpol yang telah menyerahkan LADK perbaikan, PSI menjadi satu-satunya parpol yang dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai ketentuan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kanan) dan salah satu anggota KPU, Idham Holik (kiri), berbincang sejenak di sela-sela menyampaikan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Ruang Konferensi Pers Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (13/11/2023).

Selain PSI, LADK perbaikan dari PPP dan Partai Gelora juga dinyatakan belum memenuhi ketentuan meski dinyatakan sudah lengkap.

Sebelum perbaikan, LADK PSI telah menjadi sorotan publik. Selain karena statusnya yang belum lengkap dan belum sesuai, PSI juga mencantumkan total pengeluaran Rp 180.000 dari total penerimaan dana kampanye yang mencapai Rp 2,002 miliar. Sementara dalam LADK perbaikan, tertulis total penerimaan dana kampanye PSI mencapai Rp 33,05 miliar. Adapun pengeluarannya melonjak hingga Rp 24,13 miliar.

Sementara itu, PPP dan Partai Gelora mencantumkan total pengeluaran dan penerimaan dana kampanye yang sama, baik dalam LADK sebelum maupun sesudah perbaikan. Adapun total pengeluaran PPP adalah Rp 13,15 miliar atas total penerimaan sebesar Rp 20 miliar. Total penerimaan dana kampanye Partai Gelora mencapai Rp 5,80 miliar, sedangkan total pengeluarannya Rp 5,64 miliar.

Selain parpol, masih ada sembilan calon anggota legislatif (caleg) dari lima parpol yang juga tak menyampaikan LADK perbaikan. Jumlah ini menyusut dibandingkan dengan sebelumnya, di mana 119 caleg tak menyampaikan LADK. Dari sembilan caleg dimaksud, 5 di antaranya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta masing-masing 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Garuda, Partai Demokrat, dan Partai Ummat.

”Sebagai informasi, masyarakat juga dapat mengakses LADK peserta tahun 2024 secara berkala selama masa kampanye, yaitu sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 melalui website https://infopemilu.kpu.go.id,” kata Idham.

Namun, belum jelas tindakan KPU terhadap parpol dan caleg yang LADK-nya belum lengkap, belum sesuai ketentuan, atau bahkan tak menyampaikan LADK. Hingga Minggu malam, anggota KPU, Idham Kholik, belum merespons pertanyaan dari Kompas.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, pihaknya sedang berkomunikasi dengan KPU mengenai status LADK perbaikan partainya. Namun, komunikasi masih berlangsung sehingga ia tak menjelaskan, baik hasil maupun penyebab LADK perbaikan PSI dinyatakan masih belum lengkap dan belum sesuai.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (dua dari kiri) menyerahkan surat keputusan pengangkatan Kaesang Pangarep (tiga dari kiri) sebagai Ketua Umum PSI saat acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) : Deklarasi Politik PSI di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengungkapkan, ada dua catatan yang diberikan KPU terhadap LADK partainya. Pertama, terdapat bukti sumbangan barang dari caleg yang belum ditandatangani. Kedua, ada ada saldo negatif atas LADK caleg.

”Kami sudah klarifikasi ke KPU terhadap hal tersebut dan dianggap tidak substansial,” kata Mahfuz.

Kompas juga telah menanyakan soal LADK perbaikan kepada juru bicara PPP, Usman Tokan. Namun, hingga Minggu malam ia belum merespons pertanyaan yang disampaikan melalui pesan singkat.