Kelompok masyarakat sipil dan sivitas akademika menghadirkan sejumlah aplikasi serta laman khusus untuk mengawal pemilu.

JAKARTA, KOMPAS — Gerakan masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024 terus menguat. Sejumlah aplikasi pun dibuat untuk memudahkan pengawasan. Menguatnya gerakan publik tidak lepas dari kekhawatiran pelanggaran pemilu akan lebih masif pada pemilu kali ini.

Di tengah menyeruaknya kekhawatiran tersebut, akun Instagram dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, diretas. Peretas lantas mengunggah video yang bisa mendiskreditkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut.

Salah satu inisiatif publik untuk mengawal pemilu tampak dari dihadirkannya aplikasi JagaSuara2024. Aplikasi ini dirancang oleh belasan organisasi masyarakat sipil, seperti Net Grit, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Aplikasi itu dibuat untuk mengawal rekapitulasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Data rekapitulasi dapat menjadi alat kontrol terhadap rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Eksekutif Net Grit Hadar Nafis Gumay saat meluncurkan aplikasi JagaSuara2024, Selasa (16/1/2024), di Jakarta. Aplikasi itu menjadi media bagi publik untuk mengawal Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Net Grit Hadar Nafis Gumay saat peluncuran JagaSuara2024 di Jakarta, Selasa (16/1/2024), melihat potensi pelanggaran pada pemilu kali ini besar sehingga partisipasi publik sangat penting. Salah satu potensi pelanggaran terjadi pada tahapan rekapitulasi suara. Manipulasi suara bisa terjadi pada tahapan ini.

Namun, selain jejaring dari masyarakat sipil yang melahirkan JagaSuara2024, keterlibatan publik sangat penting untuk mengoptimalkan aplikasi tersebut. Publik diharapkan ikut terlibat dengan mengirimkan foto lembar rekapitulasi suara di TPS dan mengunggahnya di JagaSuara2024.

Perolehan suara dari foto lembar rekapitulasi tingkat TPS akan dijumlahkan secara otomatis oleh sistem. Namun, aplikasi ini hanya untuk rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden dan anggota DPR.

”Dokumentasi rekapitulasi di TPS memberikan peringatan kepada penyelenggara dan siapa pun untuk tidak melakukan kecurangan,” kata Hadar. Sebanyak 204.807.222 orang tercatat sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Mereka akan memilih di 823.220 TPS.

Suasana deklarasi Gerakan Jaga Pemilu oleh sejumlah komponen masyarakat sipil, Selasa (21/11/2023), di Jakarta.

Sebelum JagaSuara2024, sejumlah aplikasi dan laman khusus untuk mengawal pemilu juga dilahirkan oleh kelompok masyarakat sipil lain dan sivitas akademika. Pada Senin (15/1/2023), misalnya, diluncurkan Jagasuaramu.id (Kompas, 16/1/2024).

Sebelumnya, ada Jagapemilu.com dan www.kecuranganpemilu.com. Aplikasi dan laman khusus itu tak hanya mengawal pemilu pada tahapan rekapitulasi suara, tetapi juga untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Iwan Misthohizzaman, partisipasi publik untuk mengawal Pemilu 2024 bermunculan karena besarnya potensi pelanggaran pemilu di tengah konflik kepentingan yang sekarang juga tinggi.

Laporan pelanggaran

Sejumlah kasus dugaan pelanggaran pemilu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemarin, tim pemenangan nasional dari capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, melaporkan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Takalar, Sulawesi Selatan, serta di Batu Bara dan Medan, Sumatera Utara.

Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim (kedua dari kiri), bersama anggota tim lainnya mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim, mengatakan, meski sudah ada pihak yang membantah ketiga peristiwa itu dan menyebutnya sebagai hoaks, Bawaslu tetap harus mengusutnya agar tak menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat. Melalui pengusutan mendalam, Pilpres 2024 diharapkan bisa berlangsung adil dan berintegritas.

Tim pemenangan nasional capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga berencana mengadukan penghentian penayangan iklan kampanye Anies di videotron di Jakarta dan Bekasi ke Bawaslu. Penghentian penayangan dinilai janggal karena dilakukan sebelum berakhirnya masa sewa.

Sementara tim kampanye nasional capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, juga tengah mengumpulkan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilu. Koordinator Fanta Law TKN Prabowo-Gibran, Andi Ryza Fardiansyah, mengatakan, pengumpulan laporan sekaligus untuk menjaga keunggulan elektabilitas Prabowo-Gibran dan demokrasi.

Terkait kasus Medan dan Batu Bara, Bawaslu setempat masih menelusurinya. Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara Saut Boang Manalu mengatakan, pihak-pihak yang diduga tak netral telah dimintai penjelasan. Khusus kasus Batu Bara, Bawaslu mengambil sampel suara dan menyandingkannya dengan suara dalam rekaman yang beredar.

Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (30/1/2021).

”Bawaslu Batu Bara menyimpulkan tidak ada kemiripan antara suara asli para pejabat Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Batu Bara dan suara di audio yang beredar,” kata Saut.

Di Ambon, Bawaslu Maluku menyatakan, syarat materiil dan formil dugaan pelanggaran kampanye oleh Gibran terkait pertemuannya dengan puluhan raja yang juga menjabat kepala desa di sebuah hotel, Senin (8/1/2024), terpenuhi. Selanjutnya, Bawaslu akan mengkaji apakah terdapat unsur pelanggaran dalam kampanye Gibran tersebut.

Sementara itu, akun Instagram Mahfud MD diretas sejak Selasa pagi hingga sore. Peretas mengunggah video tentara Israel main bola yang disertai keterangan berbahasa Ibrani. Staf Khusus Menko Polhukam Rizal Mustary mengatakan, akun @mohmahfudmd berhasil diambil alih oleh tim pengelola, Selasa sekitar pukul 18.00. Pihaknya berkomunikasi dengan Meta untuk pengambilalihan akun.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan, pada masa kampanye, peserta pemilu rentan menjadi sasaran peretas untuk menjatuhkan kredibilitas hingga elektabilitas mereka. Karena itu, semua kontestan diminta lebih hati-hati menjaga akun media sosialnya. (AIN/SYA/DEA/NSA/RAP/WIL)