Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menekankan NU tidak terlibat dukung-mendukung di Pilpres 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, PBNU memiliki aturan terkait seseorang yang menduduki jabatan struktural di organisasi lalu terlibat atau ikut tim kampanye calon presiden-wakil presiden, yakni harus nonaktif dari jabatannya. NU secara organisasi tetap tidak akan terlibat dukung-mendukung di Pilpres 2024.

”Sebentar lagi PBNU akan mengeluarkan SK (surat keputusan) dengan daftar nama yang rinci tentang para pengurus yang dinonaktifkan maupun yang harus mengundurkan diri dari jabatannya karena keterlibatan di dalam pemilu. Kami sudah membuat rincian beberapa puluh pengurus dari berbagai tingkatan di PBNU,” ucap Yahya di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Yahya enggan mengungkapkan detail nama puluhan pengurus yang rencananya dinonaktifkan tersebut. PBNU berjanji menyampaikan atau mengumumkan nama-nama pejabat di struktural organisasi yang dinonaktifkan terkait dengan dukungan kepada pasangan capres-cawapres.

Menurut Yahya, para pejabat struktural pengurusan yang sudah resmi menjadi tim kampanye Pilpres 2024 tidak mewakili sikap PBNU. Walau demikian, PBNU tidak melarang para pengurus di struktural menentukan sikapnya, termasuk menjadi tim kampanye para paslon.

Sebab, lanjut Yahya, PBNU sudah membuat aturan bahwa pengurus di lingkungan PBNU harus nonaktif apabila terlibat secara resmi dalam tim kampanye salah satu pasangan calon sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. Sementara itu, bagi pengurus PBNU yang maju sebagai calon anggota DPRD, DPR, hingga DPD harus mundur dari jabatannya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf saat menggelar konferensi pers sikap PBNU terkait situasi politik terkini di Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Ia menegaskan, PBNU secara organisasi tidak akan terlibat dalam dukung-mendukung para kontestan Pilpres 2024.

Sebelumnya, dalam potongan video siniar atau podcast yang ditayangkan di Youtube dan tersebar di media sosial, Nadirsyah Hosen menyebutkan, PBNU telah mengumpulkan semua pengurus, mulai dari tingkat cabang hingga wilayah seluruh Indonesia di Surabaya. Ia mengatakan, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar turut hadir pada pertemuan tersebut.

Pada pertemuan itu, Nadirsyah mengatakan, ada instruksi tak tertulis untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran. Ia juga mengaku sudah melakukan tabayun kepada para kiai yang hadir pada pertemuan tersebut.

Menanggapi pernyataan Nadirsyah Hosen tersebut, Yahya membantah terkait ada dugaan dukungan PBNU terhadap salah satu pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024. Ia menyampaikan, parameter NU jelas secara lembaga dan keorganisasian, yakni tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung capres dan cawapres.

”Yang dikatakan Pak Nadirsyah itu saya kira prasangka saja karena enggak ada kenyataannya dan enggak ada bukti apa pun bahwa itu terjadi. Saya kira itu prasangka saja. Prasangka itu tidak bisa jadi pegangan,” ujarnya.

Ia meminta agar para pengurus NU di semua tingkatan tidak melakukan kampanye dan deklarasi di kantor-kantor NU sehingga netralitas PBNU tetap terjaga. ”Tidak membawa bendera NU, tidak melakukannya di kantor NU. Misalnya di sini (Kantor PBNU) lalu dikumpulkan di kantor ini, lalu deklarasi. Itu tidak boleh,” katanya.

(dari kedua dari kiri ke kanan) Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Menteri Agama RI KH Yaqut Cholil saat melepas peserta jalan santai dalam rangka Hari Santri di Depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/10/2023),

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi bergabung ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (10/1/2024). Khofifah merupakan salah satu Ketua Pengurus Besar NU dan menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU.

”Soal Bu Khofifah, kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau terdaftar ke dalam tim TKN, kalau sudah terdaftar resmi, maka dia harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat NU,” kata Yahya.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan, PBNU belum menerima surat cuti dari Khofifah ataupun surat pemberitahuan dari TKN Prabowo-Gibran terkait Khofifah menjadi tim kampanye. Khofifah akan dinonaktifkan dari jabatan struktural PBNU setelah surat keputusan penonaktifan dari PBNU itu ditekan dan selesai. Saifullah memperkirakan surat itu akan selesai maksimal pada 21 Januari 2024.

”Surat keputusannya masih diproses. Suratnya masih diinventarisasi dan belum ditandatangani pimpinan, seperti Rais Aam dan Ketua Umum. Kami juga masih menunggu surat cuti dari Bu Khofifah,” katanya.

Saefullah menjelaskan, mekanisme penonaktifan tersebut berlaku bagi semua pejabat struktural NU yang telah berkirim surat mengajukan cuti ataupun yang belum mengajukan cuti karena menjadi bagian dari tim kampanye salah satu pasangan capres-cawapres. Menurut Saefullah, ada sekitar 60 pengurus di jajaran PBNU, baik yang menjabat ketua harian maupun pemimpin lembaga badan otonom NU, yang akan dinonaktifkan.

Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf dalam jumpa pers permulaan peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Ia mencontohkan, Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali yang menjabat Ketua PBNU telah mengajukan cuti sementara karena dalam jajaran pengurus TPN Ganjar-Mahfud. Hal demikian juga berlaku pada Yenny Wahid juga sudah masuk dalam TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Yenny merupakan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU.

”Kami akan keluarkan surat keputusan untuk para pejabat struktural di PBNU yang sudah masuk tim kampanye pasangan capres-cawapres. Keduanya itu juga akan masuk dalam daftar nama pada surat keputusan yang dikeluarkan PBNU bersama dengan para pengurus lain yang jadi tim kampanye,” kata Saefullah.