Mahfud MD akan mengomunikasikan terlebih dulu rencananya mundur dari jabatan Menko Polhukam dengan Presiden Joko Widodo.

SEMARANG, KOMPAS — Mahfud MD tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain komitmennya pada calon presiden Ganjar Pranowo, langkah mundur dari kabinet ini juga diambil untuk menghindari konflik kepentingan.

Rencana mundur dari kabinet disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam. Kepada para peserta Tabrak Prof!, Mahfud menyampaikan bahwa sebelumnya ia memutuskan tak mundur dari kabinet karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara. Meski ikut berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai calon wakil presiden (cawapres), Mahfud mengaku tidak pernah memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk urusan kampanye.

Namun, menurut dia, pihak lain justru menggunakan jabatan untuk kepentingan kontestasi. Bahkan, sejumlah menteri yang tidak ada kaitan dengan politik juga bergabung menjadi tim sukses capres dan cawapres. ”Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya, ya, sudah cukup. (Untuk mundur dari jabatan) Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga,” tuturnya.

Saat pemandu acara Tabrak Prof! menanyakan ulang apakah akan mundur dari Menko Polhukam, Mahfud kembali menegaskan bahwa dirinya tinggal menunggu momentum yang tepat. Menurut Mahfud, dirinya terikat dengan aturan dari partai politik (parpol) pengusung. Di sisi lain, ia juga tak bisa meninggalkan begitu saja amanah dari Presiden Joko Widodo kepadanya pada 4,5 tahun lalu.

Salah satu mahasiswa mengajukan pertanyaan untuk Mahfud MD dalam diskusi dan konsultasi hukum Tabrak Prof! di Borjuis Kafe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Sejak debat pertama

Seusai acara, Mahfud mengutarakan bahwa rencana untuk mengundurkan diri sebenarnya sudah muncul menjelang debat pertama cawapres, 22 Desember lalu. ”Agar lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis jika saya membaca data itu jika saya tidak di pemerintahan,” katanya.

Rencana untuk mundur pun disebutnya telah menjadi bagian dari kesepakatan dengan Ganjar. Hanya, ia masih menunggu momentum yang tepat sambil mempersiapkan masa transisi sebelum akhirnya betul-betul mundur.

”Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu,” ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut kapan momentum yang tepat untuk mundur, Mahfud mengatakan akan membahasnya dengan pimpinan parpol pengusung Ganjar-Mahfud beserta tim sukses Ganjar-Mahfud. Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat tiba dalam Debat Keempat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Selain itu, Mahfud juga berencana berkomunikasi terlebih dulu dengan Presiden sebagai bentuk penghormatan. ”Jadi, tidak colong playu (pergi begitu saja), tetapi akan menyampaikan dengan baik-baik, bukan dengan cara meremehkan atau ngambek karena negara ini harus dikelola dengan cara yang indah demi kepentingan rakyat,” tambahnya.

Pada Minggu (21/1/2024), persisnya seusai debat keempat Pilpres 2024, Mahfud sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Menko Polhukam. Ia pun menyampaikan, banyak pelajaran baru yang telah diserap sejak menjabat sebagai Menko Polhukam.

Ganjar anjurkan mundur

Beberapa jam sebelum pernyataan Mahfud terkait posisinya sebagai Menko Polhukam, Ganjar Pranowo menganjurkan Mahfud untuk mundur dari posisi menteri. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya terkait akun resmi Kementerian Pertahanan di platform media sosial X yang diduga digunakan untuk mengampanyekan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, kasus tersebut bisa terjadi akibat tidak ada ketegasan aturan mengenai mundur atau tidaknya pejabat publik jika mengikuti pilpres. Sebab, jika keputusannya mereka tidak mundur dari jabatan, potensi konflik kepentingan akan selalu ada. Ditambah lagi, sejumlah kejadian belakangan ini, ada pihak yang disebutnya menyalahgunakan fasilitas dan alat transportasi kementerian atau pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye.

Calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri)-Gibran Rakabuming Raka, menyapa pendukungnya saat tiba di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (22/1/2024).

Karena itu, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan adil, Ganjar menyarankan kepada semua pejabat publik yang maju di Pilpres 2024 untuk mundur. Ini berlaku juga bagi Mahfud. Di sisi lain, bisa pula dibuat aturan yang lebih tegas untuk mengatur masalah tersebut.

”Maka, saya sarankan mundurlah. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud. Jadi, saya sudah diskusi dengan beliau soal ini agar (pemilu) fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat, lebih bagus. Pasti rakyat akan lebih senang karena nanti tidak ada yang mengklaim, apakah bantuan sosialnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan, enggak bisa lagi. Semua akan merasa fair,” tutur Ganjar di sela-sela kampanye di Kendal, Jawa Tengah.

Mahfud mengungkapkan, apa yang disampaikan oleh Ganjar tersebut merupakan kesepakatan antara capres dan cawapres. ”Kesepakatan saya sejak awal bahwa pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” katanya.

Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, mundur atau tidaknya pejabat negara yang berkontestasi di pilpres akhirnya menjadi pilihan personal. Sebab, regulasi memperbolehkan mereka untuk tetap menjabat dan hanya mengambil cuti saat berkampanye.

Tiga pasangan capres dan cawapres naik ke panggung di akhir acara Debat Keempat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

”Kalau mempertimbangkan etika dan hati nurani, seharusnya semua (capres dan cawapres yang masih menjadi pejabat publik) melakukan hal yang sama, mengundurkan diri sejak awal dicalonkan, agar kekhawatiran adanya penyalahgunaan fasilitas negara, persoalan netralitas, semua tetap terjaga. Tetapi, regulasinya, kan, memperbolehkan,” katanya.

Dari enam kandidat capres dan cawapres 2024, ada empat orang yang masih menjadi pejabat publik. Selain Mahfud sebagai Menko Polhukam, tiga kandidat lainnya adalah Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Gibran sebagai Wali Kota Surakarta, dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Artinya, kata Aditya, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu tidak bisa dihindarkan. Apalagi bagi mereka yang berada di ranah eksekutif, sumber daya yang bisa dimobilisasi relatif lebih banyak ketimbang lembaga lain.

Untuk menciptakan kontestasi yang adil dan bersih dari penyalahgunaan kekuasaan serta fasilitas negara, pengunduran diri semua pejabat publik semestinya dilakukan sejak awal pencalonan. Namun, jika di tengah masa kampanye seperti sekarang, langkah mundur dinilainya tak serta-merta bisa menutup potensi masalah. Sebab, mundurnya kandidat dari jabatan publik bisa didorong oleh berbagai motif. ”Pengunduran diri menteri bisa jadi bagian dari strategi untuk menciptakan momentum (yang berdampak pada elektabilitas),” ucap Aditya.