JAKARTA, KOMPAS — Dua pekan menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum 2024, sejumlah partai politik terus mematangkan para saksi untuk mengawal pemungutan dan penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim saat dihubungi, Selasa (30/1/2024), menjelaskan, Nasdem telah mengantisipasi semua bentuk kecurangan yang ada di TPS mulai dari perusakan surat suara, manipulasi pemilih ganda, hingga kerawanan lainnya yang menyebabkan hilangnya suara bisa muncul di mana saja. Karena itu, partainya telah mempersiapkan saksi jauh-jauh hari. Di setiap TPS, Nasdem akan berusaha menyiapkan setidaknya dua saksi.

”Kami memastikan semua saksi adalah yang membawa mandat dari partai. Saksi yang telah dilatih dan mudah-mudahan tidak mempan untuk digertak dan disogok,” ujar Hermawi.

Nasdem bertekad untuk mengisi semua saksi di 820.161 TPS. Saat ini, para saksi masih dalam proses bimbingan teknis untuk pemilu legislatif. Nasdem juga sudah membuat daftar saksi sesuai dengan nama, alamat, dan TPS di beberapa daerah.

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, bersama para saksi menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Gedung Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Wahana Mandiri, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (6/5/2019).

”Sampai saat ini saksi-saksi yang sudah siap baru 78 persen. H-7 pemungutan suara, kami targetkan semua saksi mudah-mudahan komplet dan terisi di 820.000 lebih TPS,” katanya.

Hermawi mengatakan, tugas perekrutan saksi di antaranya dibebankan kepada anggota DPR/DPRD dari Nasdem. Setiap anggota wajib menyediakan saksi sejumlah TPS di daerah pemilihannya. Begitu pula untuk penguatan kapasitas para saksi, pelatihannya secara mandiri oleh para anggota legislatif.

Pelatihan itu memuat berbagai materi penguatan saksi yang berhubungan dengan administrasi, seperti memastikan para saksi untuk memahami tugasnya di TPS, mulai dari pengawasan hingga pengumpulan C1 secara valid. Para saksi juga ditekankan untuk memastikan memfoto semua dokumen dan juga mengirimkannya ke posko pemenangan Partai Nasdem.

”Pengelolaan saksi melalui struktur di tingkat DPC kecamatan setempat. Bagi kita, saksi itu jantungnya partai. Saksi yang berkualitas adalah segala-galanya bagi partai,” tutur Hermawi.

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Hermawi Taslim (kiri) jumpa pers di kantor DPP Partai Nasional Demokrat, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Untuk anggaran saksi, kata Hermawi, diserahkan ke setiap Dewan pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem sehingga jumlahnya bervariasi. Sebagian besar DPW Nasdem sudah mandiri, termasuk dari sisi keuangan, sehingga Dewan Pimpinan Pusat Nasdem sudah tidak memberikan subsidi.

Bentuk lembaga saksi

Selain Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga terus memperkuat saksi partai di TPS. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, saksi merupakan bagian penting untuk mempertahankan perolehan suara yang didapat di TPS.

PPP bahkan telah membentuk lembaga saksi partai mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

”Perwakilan para saksi dari seluruh Indonesia telah mengikuti training of trainer (TOT) lembaga saksi partai di tingkat nasional. Kita membekali mereka mengenai pola perhitungan dan pemungutan suara karena disitulah titik rawan suara hilang,” tutur Baidowi.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Sekembalinya ke daerah, perwakilan saksi bisa membagi ilmunya ke saksi yang lain sehingga bisa melahirkan saksi berintegritas dan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

Tugas utama yang ditekankan PPP kepada saksi yakni memastikan suara calon anggota legislatif PPP dari kabupaten, provinsi, dan pusat tidak dicurangi.

Saksi juga telah dipersiapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saksi harus memiliki mental kuat dalam mengawal suara. Saksi harus jeli dan kritis setiap melihat adanya potensi kecurangan di TPS.

Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersorak dalam Puncak Milad Ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Dalam manajemen rekrutmen saksi, PKS menugaskan tiap TPS harus dijaga satu saksi. Tiap 10 saksi akan dimonitor oleh koordinator saksi. Setiap 10 koordinator kemudian diawasi satu supervisor. Lalu, ada satu manajer yang membawahi 10 supervisor. Manajer saksi ini yang bertanggung jawab langsung di tingkat kabupaten/kota.

Para saksi itu telah dibekali tugas dan tanggung jawabnya serta tata cara pelaporan jika terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara. Selain aspek teknis, pelatihan mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dikedepankan oleh saksi-saksi PKS. ”Ini dilakukan agar profesional serta tata kelola para saksi menjadi baik dan memahami semua tugas yang akan dilaksanakan,” ujar Mardani.