Kesejahteraan tenaga pendidik seperti guru dan dosen dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan berkualitas.

JAKARTA, KOMPAS — Ketiga calon presiden di Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, sepakat mengenai pentingnya peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen, serta pengurangan beban administrasi. Namun, ada perbedaan dalam solusi dari ketiga capres dalam mengatasi hal tersebut.

Dalam debat calon presiden kelima yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam, pada segmen ketiga, muncul pertanyaan dari panelis mengenai tanggung jawab guru dan dosen yang semakin berat, sementara kontribusi mereka kurang dihargai. Padahal, terdapat anggaran sebesar 20 persen dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan.

Menjawab pertanyaan itu, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, kesejahteraan tenaga pendidik seperti guru dan dosen adalah kunci mewujudkan pendidikan berkualitas. ”Kita harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik agar konsentrasi. Ini adalah prinsip yang harus dipegang,” kata Anies.

Ia kemudian menyebutkan sejumlah masalah terkait kesejahteraan guru dan dosen. Masalah yang muncul seperti puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Terdapat pula 1,6 juta guru belum mendapatkan sertifikasi. Di sisi lain, terdapat beban administrasi yang membebani kinerja guru dan dosen.

Baca juga: Debat Capres Terakhir di Pemilu 2024

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, dalam debat kelima pada Pemilu 2024 yang digelar Minggu (4/2/2024).

Oleh karena itu, menurut Anies, perlu ada percepatan pengangkatan guru honorer dan sertifikasi guru. Beban administrasi guru dan dosen juga harus dikurangi. ”Selain itu, perlu juga ada beasiswa bagi anak guru dan dosen. Jangan sampai mendidik murid, tetapi pendidikan anak tidak tuntas,” ujar Anies.

Menanggapi jawaban Anies, baik capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, maupun capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sepakat akan pentingnya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik serta mengurangi beban administrasi dosen dan guru. ”Menilai jawaban Pak Anies, bagus, relevan, dan saya setuju. Saya maklum, mungkin karena beliau mantan Menteri Pendidikan,” kata Prabowo mengomentari jawaban Anies.

Namun, menurut Prabowo, ada hal lain yang belum disebutkan Anies, yaitu pentingnya mengkaji sistem yang berjalan dan mengaudit anggaran agar tidak ada kebocoran dana. ”Ini menyangkut masalah mental dan budaya. Banyak pejabat yang harus kita audit. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik,” ujarnya.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat kelima pada Pemilu 2024 yang digelar Minggu (4/2/2024).

Ganjar juga menyebutkan masih banyak guru yang digaji Rp 300.000 per bulan. Oleh karena itu, ia menilai penting meningkatkan pendapatan guru sesuai dengan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota, serta meningkatkan kapasitas guru dan dosen.

”Di Jawa Tengah kami memiliki bimbingan teknis online dan pendampingan (BOLPEN) agar ada pengajaran bermutu. Guru akan bisa kerja baik dan harus bebas dari persoalan administrasi,” ujarnya.

Data kelompok disabilitas

Dalam pertanyaan kedua, panelis mengangkat masalah buruknya pendataan kelompok disabilitas. Menjawab pertanyaan itu, Prabowo mengatakan negara perlu menyediakan pendidikan khusus dan menyalurkan orang dengan kebutuhan khusus untuk pekerjaan yang sesuai.

”Kita harus berpihak pada mereka. Ini adalah komitmen nanti kita rekrut mereka dalam pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintah dan komunitas pertahanan,” ujar Prabowo.

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Simulasi tata cara mencoblos diharapkan meningkatkan kesadaran pemilih menggunakan suaranya, di Lamongan, Jawa Timur, Kamis (22/6/2018).

Menurut Prabowo, ada sejumlah bidang di pertahanan yang bisa menyerap tenaga kerja dari kaum disabilitas. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi, maka kelompok disabilitas juga dapat hidup mandiri dan bekerja seperti kelompok nondisabilitas.

Namun, menurut Ganjar, Prabowo belum menjawab pertanyaan panelis. ”Ini pertanyaannya soal data dan komitmen terhadap disabilitas, kan?” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, program KTP Sakti adalah cara penting untuk menyelesaikan masalah buruknya pendataan kelompok disabilitas. ”Dengan KTP Sakti, maka akan ada profiling termasuk pada kelompok disabilitas,” ujar Ganjar.

Ia menekankan pentingnya pelibatan kelompok disabilitas dalam penyusunan rencana pembangunan sehingga program dan kebijakan pemerintah bisa sesuai dengan kebutuhan kelompok disabilitas.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam debat kelima pada Pemilu 2024 yang digelar pada Minggu (4/2/2024).

Adapun menurut Anies, data komprehensif kelompok disabilitas sangat penting. ”Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas, dan disabilitasnya apa. Membantu penyandang disabilitas bukan charity, tapi pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.