Sebanyak 65 lembaga pemantau ikut mengawasi proses pemungutan suara dalam Pemilu 2024 di Jawa Barat.

BANDUNG, KOMPAS — Dukungan pemantauan diperkuat pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Barat yang memiliki tempat pemungutan suara terbanyak se-Indonesia. Para pemantau dikerahkan mulai dari organisasi masyarakat, kepemudaan, penyandang disabilitas, hingga mahasiswa.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat Nuryamah mengatakan, 65 lembaga pemantau pemilu di Jawa Barat merupakan organisasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota. ”Sebanyak 65 lembaga ini akan melaksanakan pemantauan di 27 kabupaten dan kota,” katanya dalam acara Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Barat, di Bandung, Jumat (9/2/2024). Acara itu diikuti perwakilan media massa dan lembaga pemantau pemilu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dari 65 lembaga ini, 54 di antaranya telah mendapatkan akreditasi dari Bawaslu RI. Lembaga-lembaga ini seperti Pijar Keadilan, Rumah Pemberdayaan Indonesia, serta Perludem dan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia.

Adapun dari data KPU Jabar, terdapat 140.457 tempat pemungutan suara di provinsi tersebut. Jumlah itu merupakan yang terbanyak di Indonesia. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jabar juga tertinggi di Indonesia, yakni 35.714.901 orang.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gedebage dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) merekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum 2019 dari tempat pemungutan suara (TPS) dalam simulasi di lingkungan Kantor Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/10/2018).

Terdapat 983.199 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka akan tersebar di 140.457 TPS.

Menurut Nuryamah, para pemantau tak hanya bertugas saat pemungutan suara. ”Mereka juga melaksanakan tugas pemantauan dalam tahapan kampanye dan masa tenang,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bawaslu akan bersinergi dengan lembaga-lembaga itu saat ditemukan adanya indikasi pelanggaran pemilu. Mereka dapat melaporkannya ke Bawaslu asalkan isi laporan memenuhi syarat formil dan materiil.

Ketua KPU Kota Bandung Suharti menandatangani deklarasi pemilihan umum damai dalam kegiatan Kirab Pemilu 2024 di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/10/2023).

Berdasarkan hasil pemetaan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dari Bawaslu, penyebaran informasi bohong atau hoaks serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan rawan terjadi di enam kabupaten dan dua kota di Jawa Barat dalam Pemilu 2024.

Delapan daerah yang dinilai rawan itu meliputi Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bandung Barat.

Siapkan sukarelawan

Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan, pihaknya mengerahkan tenaga sukarelawan ke TPS di 27 kabupaten dan kota. Upaya ini untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam pemungutan suara.

”Sekitar 1.000 sukarelawan kami yang diterjunkan ke TPS di setiap kabupaten dan kota wilayah Jawa Barat,” kata Neni.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati.

Sekretaris Internal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jabar Ipan Nuralam mengaku, semua anggota PMII cabang kabupaten dan kota turut terlibat dalam pemantauan pemungutan suara di TPS. Total sekitar 24.000 anggota PMII Jabar.

Kiki Syaiful Anam sebagai perwakilan dari Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Jabar menambahkan, pihaknya menerjunkan sekitar 50 orang untuk memantau TPS di 27 kabupaten dan kota.

Salah seorang narasumber di acara itu, Mega Nugraha dari Tribun Jabar, berpendapat, peran dari lembaga pemantau sangat penting dalam Pemilu 2024. Sebab, peranan lembaga pemantau dapat mengungkap adanya pelanggaran yang luput dari perhatian Bawaslu.

Ia optimistis dengan sinergisitas Bawaslu, lembaga pemantau, dan media massa, nilai demokrasi dalam Pemilu 2024 tetap terjaga.