Dalam kontentasi politik, menang dan kalah adalah sebuah realitas yang harus disikapi secara positif.

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan apresiasi kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum, dan semua penyelenggara pemilu, hingga aparat keamanan. Muhammadiyah berpesan agar semua pihak menjaga situasi kondusif dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dan tenggang rasa.

”Kepada pasangan capres-cawapres yang menang, dan para pendukungnya, hendaknya tidak jemawa dan euforia yang berlebihan. Bagi yang kalah hendaknya berjiwa besar dan legawa menerima hasil pemilu,” tulis Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulis, Rabu (14/2/2024) malam.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Haedar mengimbau semua pihak, khususnya partai politik dan para calon anggota legislatif, serta para calon presiden-wakil presiden dan para pendukungnya, agar bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

”Semua pihak hendaknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hasil pemilu berdasarkan quick count yang disampaikan lembaga-lembaga survei,” katanya.

Ia juga mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Ia berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa secara berlebihan sehingga berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam acara peringatan Haul Ke-14 Cak Nur di Jakarta, Kamis (29/8/2019) malam.

Menurut Haedar, pemilu telah berjalan aman, tertib, dan lancar, mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara. Oleh karena itu, ia mengapresiasi banyak pihak, termasuk masyarakat yang sudah menggunakan hak suaranya, KPU, dan aparat keamanan.

”Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan pertolongan kepada bangsa Indonesia sehingga tetap bersatu, berdaulat, dan maju,” katanya.

Apresiasi akan terlaksananya pemilu yang lancar dan tertib juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh. ”Ini merupakan karunia dan nikmat yang harus disyukuri, dan menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Ia memberikan apresiasi kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan juga masyarakat dan menyampaikan harapannya agar proses selanjutnya dapat berjalan lancar, tertib, damai, dan bermartabat, serta rekonsiliatif.

Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 17 di Susteran CB Panti Rapih, Gondokusuman, Yogyakarta, Rabu (14/2/2024). Sebanyak 273 pemilih terdaftar di TPS itu.

Menurut Asrorun, pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. ”Hak suara telah kita tunaikan bersama. Saatnya kembali membangun kebersamaan untuk membangun Indonesia,” katanya.

Ia mengungkapkan, mungkin saja selama kontestasi muncul perdebatan, adu program, adu gagasan, yang berdampak pada ketegangan dan perselisihan. ”Puncaknya, kita telah menunaikan pemilihan. Hasilnya harus diterima dengan lapang dada untuk kemenangan Indonesia,” tuturnya.

Dalam kontentasi politik, kata Asrorun, menang dan kalah adalah sebuah realitas yang harus disikapi secara positif untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ia berharap pihak yang menang tidak jemawa dan menyikapinya dengan rasa syukur. Sementara yang kalah harus bisa menerima sebagai realitas tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum.

”Saatnya rekonsiliasi nasional dan mewujudkan harmoni, menguatkan ikatan persatuan nasional kita, membangun Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur,” katanya.

Petugas mengecek kotak suara yang telah masuk gudang KPU Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kamis (15/2/2024). Masih ada sejumlah TPS yang belum menyelesaikan penghitungan suara.

Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, pihaknya menerima informasi terkait dugaan kecurangan, kekurangan pelaksanaan, kesalahan mekanisme, dan hal-hal lain yang kurang sesuai dengan prosedur yang ada.

”Semua itu tentu harus diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jika ada pelaku kecurangan, pelanggaran, ataupun manipulasi, tetap harus diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada,” katanya.

Menurut Jeirry, apabila dugaan kecurangan itu dibiarkan, hal itu akan menjadi cacat pemilu yang akan mendelegitimasi kemenangan para kandidat dan partai politik.

”Kami berharap proses rekapitulasi dilakukan secara jujur, adil, dan transparan oleh penyelenggara pemilu. Kita semua harus terus mengawal sampai akhir agar pilihan rakyat tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk keuntungan mereka sendiri,” ujarnya.