Pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dinilai sebagai bagian dari politik akomodasi yang disiapkan Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS — Pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadi jembatan di antara kekuatan-kekuatan politik setelah gelaran Pemilihan Presiden 2024 mengindikasikan bahwa langkah politik akomodasi telah disiapkan Jokowi. Hanya, tidak mudah untuk merealisasikannya. Sejumlah partai politik pun kini masih fokus mengawal proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum.

Presiden Joko Widodo seusai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara di Jakarta, Senin (19/2/2024), menyampaikan, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu malam akan sangat bermanfaat bagi kondisi perpolitikan. Pertemuan itu pun disebutnya hanya pertemuan awal.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Nanti kalau sudah final akan kami, nanti.... Tapi, itu sebetulnya, saya itu, kan, hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Saat Kompas memastikan apakah Presiden menjembatani hubungan Partai Nasdem dengan Prabowo Subianto, calon presiden yang diunggulkan dalam hitung cepat Pemilu Presiden 2024 sejumlah lembaga, Presiden menjawab diplomatis. ”Ya, (jembatan untuk) semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai,” katanya.

Presiden Joko Widodo meresmikan RS Pusat Pertahanan Nasional, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Terkait pernyataan tersebut, Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai Presiden Jokowi telah menyiapkan politik akomodasi. ”Ketika Jokowi sudah bicara jembatan, artinya politik akomodasi sudah disiapkan,” ucapnya.

Menurut dia, setelah hasil hitung cepat berbagai lembaga menunjukkan kemenangan untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ada kecenderungan Jokowi tengah berperan untuk mengakomodasi elite politik dari semua kubu untuk merangkul mereka ke koalisi pendukung pemerintahan nantinya.

Meski masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada Oktober mendatang, peran tersebut dinilai hanya bisa dilakukan oleh Jokowi. Rekam jejak dan pengaruh Jokowi dalam mengakomodasi banyak kepentingan elite pascapilpres dinilai masih berpengaruh kuat. ”Jokowi adalah sosok yang bisa merangkul semua kelompok elite. Itu kelebihan yang tidak dimiliki politisi lain, termasuk Prabowo,” tambah Aditya.

Dalam konteks tersebut, Surya Paloh dinilai memiliki posisi penting sehingga dijadikan tokoh yang paling awal ditemui Jokowi. Surya tidak hanya bisa membawa partainya masuk ke koalisi pemerintahan 2024-2029, tetapi juga berkomunikasi dengan partai politik (parpol) lain ke gerbong yang sama.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) menyerahkan potongan tumpeng kepada bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kanan) pada puncak perayaan HUT Ke-12 Partai Nasdem di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Saat ini, Nasdem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Posisi Koalisi Perubahan pun dinilai lebih krusial untuk dirangkul lebih awal dibandingkan kubu pengusung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD. ”Sebab, selama ini mereka bersuara lebih keras mengkritik pemerintah dan kubu 02 (Prabowo-Gibran),” ujar Aditya.

Kendati demikian, menurut dia, langkah mengajak kubu 01 masuk ke koalisi pemerintahan nantinya bukan perkara mudah. Selain terkait parpol, koalisi ini kuat dipengaruhi oleh sosok Anies yang sejauh ini konsisten dengan wacana perubahan. Isu netralitas aparat agar pemilu jujur dan adil yang kerap dikemukakan juga mendapatkan dukungan kelompok prodemokrasi, mulai dari akademisi hingga masyarakat sipil.

Akan tetapi, tidak mudah pula untuk memastikan semua parpol anggota Koalisi Perubahan menjadi oposisi. ”Mungkin sulit bagi Nasdem dan PKB menjadi oposisi karena kedua partai ini belum pernah di luar pemerintahan. Hanya PKS yang relatif tidak ada hambatan untuk menjadi oposisi,” kata Aditya.

Ia menambahkan, jika melihat hasil hitung cepat, perolehan suara parpol di Pemilu 2024 antara kubu Prabowo-Gibran dengan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud relatif tak terpaut jauh. Jika Jokowi kemudian mampu menggaet Nasdem dan PKB, mewujudkan koalisi pemerintahan yang dominan diyakini bakal lebih mudah.

Tetap solid

Namun, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Supomo, yakin Surya Paloh masih konsisten di Koalisi Perubahan, koalisi parpol pengusung Anies-Muhaimin. Surya bersama Nasdem diyakininya menanti hasil resmi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memberikan perhatian pada dugaan kecurangan serta pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

Ia belum khawatir Surya akan menyeberang ke kubu Prabowo-Gibran. ”Terlalu dini kayaknya, tidak itu kayaknya (Surya Paloh ke kubu Prabowo-Gibran). Kan, (pemilu) belum selesai,” kata Supomo.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengingatkan bahwa parpol-parpol anggota Koalisi Perubahan telah membuat kesepakatan tentang langkah yang bakal dilakukan di tengah tahapan pemilu. Koalisi itu membuat konsensus untuk sama-sama mengawal perolehan suara, baik yang terkait pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif, dari setiap partai.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berdiskusi tentang berbagai isu kebangsaan di beranda belakang Istana Merdeka, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Meski demikian, ia menghormati pertemuan antara Surya dan Jokowi karena setiap partai punya kebijakan masing-masing. ”Yang jelas PKB saat ini masih fokus mengawal suara dan mencatat semua dugaan kecurangan selama pemilu,” ujarnya.

Sama halnya dengan PKB, juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan, partainya tengah fokus mengawal perolehan suara Pemilu Legislatif 2024. Posisi politik PKS pada pemerintahan yang akan terbentuk pada periode 2024-2029 baru akan dibahas setelah KPU menuntaskan penghitungan suara.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto justru mengkritisi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh.

”Ini pemilu belum selesai sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers terkait Pemilu 2024 di Gedung DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Jika seluruh proses pemilu berjalan baik, Hasto melanjutkan, seharusnya tidak perlu dilakukan proses konsolidasi pascapemilu. Sebab, semuanya berjalan natural sesuai kehendak rakyat.

”Tetapi, ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark (tanda tanya) yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang dalam masalah besar. Kalau sudah aman dan yakin dengan dukungan rakyat, ngapain harus dilakukan langkah-langkah seperti itu,” katanya.