Tim Ganjar-Mahfud bakal mengungkap "the invisible hand" yang hendak memenangkan salah satu kandidat di Pilpres 2024.

JAKARTA, KOMPAS - Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang telah dibentuk bertujuan untuk menemukan bukti-bukti indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, pada Pemilu 2024, akibat campur tangan kekuasaan. Penemuan bukti-bukti kecurangan itu sesuatu yang penting agar tidak terulang kembali pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, November 2024.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, di Gedung High End, Jakarta, Senin (19/2/2024), mengatakan, dari rapat TPN Ganjar-Mahfud telah disepakati pembentukan tim khusus. Tim ini bertujuan untuk melawan berbagai kecurangan Pemilu 2024, baik melalui jalur hukum maupun politik.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Tim, yang diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud tersebut, langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pengusung Ganjar-Mahfud. Tim juga bergerak di bawah koordinasi Ganjar-Mahfud.

Dua advokat senior ditunjuk sebagai pimpinan Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis (Ketua) dan Henry Yosodiningrat (Wakil Ketua). Sejumlah pakar juga akan terlibat dalam tim hukum tersebut untuk mempersiapkan seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

”Yang dihadapi saat ini adalah kerusakan demokrasi dan Pemilu 2024 telah menjadi pemilu dengan kerusakan paling parah dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa reformasi. Maka, yang diperjuangkan oleh tim khusus ini adalah demokrasi, hukum, dan keadilan itu sendiri,” ujar Hasto.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers di depan Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, setelah pertemuan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Kamis (15/2/2024).

Sejumlah pakar yang dilibatkan dalam tim ini, terdiri dari berbagai bidang, meliputi hukum, audit forensik teknologi informasi, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi. Melalui seluruh pakar itu, tim ingin membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo dengan perilaku pemilih yang secara terstruktur, sistematis, dan masif, juga melanggar hukum, telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, tim juga ingin mengukur sejauh mana keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi. ”Tetapi, fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah, yang saat ini terus-menerus dilakukan, termasuk juga pemilu legislatif,” ujarnya.

Menurut Hasto, demokrasi ini harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya. Jika pengerahan kekuasaan ini tidak dikoreksi, maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November yang akan datang.

”Seluruh perjuangan yang kami lakukan ini tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Hal ini penting dan strategis sekali karena pada November nanti akan digelar pilkada serentak. Jika perjuangan ini tidak kami tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia,” kata Hasto.

Kejahatan demokrasi

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Benny Ramdhani, menambahkan, tim khusus sebenarnya telah mengantongi fakta-fakta kecurangan di lapangan. Nanti pada saatnya tim hukum akan mengungkapkan hal itu kepada publik.

Ia mencontohkan kecurangan-kecurangan itu. Misalnya, the invisible handkekuasaan yang dikapitalisasi untuk memenangkan salah satu calon. Kekuasaan itu kemudian bergerak secara masif di lapangan untuk mengintimidasi para kepala desa dan kepala daerah. Tim pun sudah mengantongi bukti pengakuan mereka yang mendapat ancaman tersebut.

”Semua itu akan menjadi fakta-fakta di persidangan MK. Jadi, ini bukan hanya kejutan. Ini akan menjadi 'ledakan' dalam persidangan MK bagaimana sebuah kejahatan demokrasi benar-benar bisa dibuktikan,” ungkap Benny.