Jika semua ingin jadi menteri, bisa membuat kabinet Prabowo-Gibran tidak efektif dan efisien.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar terbuka jika ada partai politik lain yang ingin bergabung dalam koalisi partai politik pengusung capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah pasangan ini unggul di Pemilihan Presiden 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga.

Hanya, partai politik (parpol) yang baru bergabung diminta tak memaksakan jumlah dan posisi menteri tertentu di kabinet Prabowo-Gibran. Selain itu, muncul usulan posisi menteri tertentu diisi dari kalangan profesional.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan jika ada partai lain ingin bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran, Koalisi Indonesia Maju. Namun, ia mengingatkan, dengan semakin banyak unsur yang bergabung, artinya semua harus menyadaripula ada keterbatasan posisi yang harus diisi dalam kabinet pemerintahan nanti.

”Jangan juga konsep penggabungan itu akhirnya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggabungan ini proporsional saja begitu. Tetapi, semua harus bersepakat untuk itu. Kalau kita bicara konsepnya itu efisiensi dan efektivitas, ya, tidak ada gunanya kalau bergabung itu tujuannya adalah semuanya kepengin jadi menteri,” ujar Firman.

Koalisi Indonesia Maju sudah terdiri dari setidaknya delapan partai, meliputi empat partai yang saat ini memiliki kursi di DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Empat lainnya, partai baru dan nonparlemen, yakni Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda.

Saat menyampaikan pidato kemenangan di Pilpres 2024, Rabu (14/2), Prabowo menyampaikan keinginannya merangkul semua unsur. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pendekatan ke partai politik pengusung capres-cawapres pesaing Prabowo-Gibran, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, untuk bergabung. Ada lima partai pengusung kedua pasangan calon itu, PDI-P, PPP, Nasdem, PKB, dan PKS.

Firman menekankan, pembagian ”kue” kekuasaan tidak hanya selalu harus di kementerian, tetapi bisa di banyak tempat lain. Mereka bisa berpartisipasi melalui legislatif, dunia usaha, atau bahkan di sektor yudikatif.

”Nah, semua, kan, diberi kesempatan yang sama, ayo ini kita kelola bareng-bareng gitu loh. Kalau semua itu bisa dikelola bersama-sama,sit together, duduk bersama, maka semua kebijakan dimusyarawahkan, dimufakatkan, insya Allah, kita akan kuat menghadapi tantangan global ini,” tutur Firman.

Suasana rapat paripurna DPR pada penutupan masa sidang III tahun sidang 2023/2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Terlepas dari itu, ia juga tidak sepakat apabila kekritisan parpol di parlemen nanti, justru menjadi berkurang karena telah bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. Walaupun berada di pemerintahan, parpol tersebut juga boleh mengkritik kebijakan pemerintahan selama isinya obyektif, konstruktif, dan proporsional.

”Jangan lalu kemudian, walaupun kita bergabung di pemerintahan, kalau menteri itu melakukan kebijakan yang salah, kita diam, tidak seperti itu. Check and balances itu, tetap penting,” kata Firman.

Begitu pula bagi partai yang bakal menjadi oposisi, menurut Firman, tidak baik pula jika kemudian mereka ingin menjatuhkan kekuasaan atau pemerintahan. Namun, mereka cukup memberikan peringatan (warning).

”Jangan berlebihan. Jangan dikit-dikit hak angket. Indonesia ini negara yang sangat besar, dengan kemajuan yang sedemikian rupa dan besar. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan semua dibesar-besarkan karena perbedaan pendapat,” tegas Firman.

Suasana saat prosesi pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pendaftaran Pemilihan Presiden 2024 di Ruang Sidang Utama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (25/10/2023). Pasangan Prabowo-Gibran ini datang bersama para ketua umum parpol pengusungnya.

Ia pun mengusulkan agar kursi sejumlah menteri yang bersentuhan dengan masalah publik, seyogianya diberikan kepada kalangan independen. Misalnya, Menteri Dalam Negeri. Dengan begitu, harapannya, tak akan ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul atau intrik-intrik politik di dalamnya.

”Saya mengharapkan sektor-sektor yang bersentuhan dgn masalah publik itu kasih independen lah. Nanti kalau 'digoyang-goyang' malah bahaya,” ujarnya.

Belum dibentuk tim

Secara terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, mengatakan, sampai saat ini, sepengetahuannya, belum ada tim yang dibentuk oleh Prabowo-Gibran untuk menggodok kabinet pemerintahan selanjutnya.

”Sepengetahuan saya sebagai wakil ketua TKN, belum ada tim yang dibentuk oleh pasangan Prabowo-Gibran, masalah tim transisi, tim bayangan atau tim apa pun,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor (kanan) berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri) saat pertemuan kedua partainya di Kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Sebab, sampai sekarang, belum diadakan kembali pertemuan antarelite parpol pengusung maupun TKN bersama dengan Prabowo-Gibran. Menurut Afriansyah, hal itu karena seluruh pihak masih ingin menunggu sampai 20 Maret 2024 ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan hasil perolehan pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.

”Saat ini setiap parpol masih mengawal suara untuk perolehan kursi di DPR dan DPRD, di setiap dapilnya. Sebagian tim kampanye nasional, kan, juga banyak yang menjadi caleg parpolnya masing-masing. Jadi, kami belum ada membuat pertemuan resmi untuk membicarakan hal tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang itu.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran dari PAN, Eddy Soeparno, membenarkan bahwa saat ini semua parpol pengusung Prabowo-Gibran tengah fokus mengawal proses penghitungan suara di KPU sehingga belum berpikir untuk sampai tahap selanjutnya, yakni penggodokan menteri di kabinet baru.

”Perhatian kami saat ini sedang ada di tahapan penghitungan terlebih dahulu,” ujarnya.