Lobi-lobi politik kubu Prabowo-Gibran tak pengaruhi kubu lawan. Usai pertemuan Tim Amin, Paloh dukung hak angket di DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Lobi-lobi politik yang digencarkan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi sikap kubu lawan. Partai politik pengusung calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menegaskan tetap solid, bahkan mendukung apabila ke depan ingin digulirkan hak angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Para ketua umum partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024) siang. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, serta Anies dan Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Seusai pertemuan tertutup selama 2,5 jam itu, Paloh membantah soal adanya tawaran untuk masuk dalam koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, setelah pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu (18/2/2024). Ia menegaskan, Nasdem masih tetap berada di jalur perubahan. Menurut dia, jika ada tawaran datang untuk masuk ke koalisi kubu Prabowo-Gibran, dirinya pasti akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan semua partai di dalam Koalisi Perubahan.

”Saya akan tanya dulu Mas Imin (Muhaimin), saya tanya PKS, terakhir saya baru tanya calon presiden kita, Mas Anies. Mungkin di antara kami semua ada satu kesamaan, tekad. Kami ingin berikan yang terbaik untuk perjalanan proses kebangsaan kita dengan demokrasi sebagaimana mestinya. Insya Allah saya konsisten di jalur perubahan,” ujar Paloh.

Dalam kesempatan itu, Paloh kembali menegaskan sikap Nasdem bahwa partainya tersebut akan siap menjadi partai oposisi di pemerintahan berikutnya. Bahkan, ia mengatakan, partainya siap berada di segala kondisi. ”Siap, kita ini siap di all weather saja,” ucapnya.

Bahkan, Paloh mengatakan, pihaknya mendukung wacana hak angket di DPR yang diajukan oleh Ganjar Pranowo untuk mengusut indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024. Ia menilai, langkah tersebut adalah langkah konstitusional dan wajib dihormati. Ia menyayangkan jika hak angket bagi anggota DPR tidak dimanfaatkan dengan baik.

”Sikap kita dalam hal ini pendukung Anies-Muhaimin dalam Koalisi Perubahan jelas memberikan dukungan. Biarkan dia mengalir secara natural saja,” katanya. Anies saat ditemui usai pertemuan, juga memastikan bahwa pertemuan dirinya dengan partai pengusung ini sebagai tanda bahwa partai politik di Koalisi Perubahan tetap solid.

Pada Kamis (22/2) malam, tiga sekretaris jenderal (sekjen) partai pengusung Anies-Muhaimin juga telah menggelar pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta. Salah satu yang dibahas ialah kemungkinan menggulirkan hak angket di DPR. Ketiga sekjen sepakat untuk menggulirkan hak angket, tetapi tetap harus menunggu langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai terbesar di parlemen dan salah satu partai pengusung Ganjar.

Presiden Joko Widodo bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam. Pertemuan tertutup ini, diduga membahas komposisi kabinet hasil Pemilu 2024.

Komunikasi terus dijalin

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PDI-P sangat solid mengawal proses pemilu agar dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, serta prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Untuk itu, penggunaan hak angket DPR dinilai sebagai langkah penting untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Rencana tersebut pun masih dibahas secara matang di internal PDI-P.

Meski belum bersikap terkait hak angket tersebut, Djarot menyambut positif sikap parpol pengusung Anies-Muhaimin yang juga mendukung pengguliran hak angket di DPR. Menurut dia, komunikasi di antara partai pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3, sangat terbuka karena keduanya memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan pemilu demokratis dan sesuai dengan konstitusi. ”Intinya, proses komunikasi antarfraksi dan antara partai paslon (nomor urut) 1 dan 3, terus dijalin,” ujarnya.

Sementara itu, justru muncul permintaan dari Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Dewan Pimpinan Pusat PPP, untuk tidak ikut mengajukan hak angket. PPP merupakan salah satu dari empat partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur menyebut pengguliran hak angket tidak diperlukan. Seluruh jajaran DPP PPP pun diminta agar lebih bijaksana dalam menyikapi wacana tersebut karena dikhawatirkan akan memicu perpecahan di masyarakat.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengaku bakal menampung saran dari Ketua Majelis Kehormatan Partai tersebut. Saran tersebut akan dijadikan bahan pengambilan keputusan mendatang. Hingga kini, PPP masih disibukkan dengan pengawalan suara partai di Pemilu 2024.

Di sisi lain, Mardiono tak menutup peluang jika dirinya bakal diundang Presiden Jokowi ke Istana. Sebab, selain menjabat Plt Ketua Umum PPP, dirinya juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Presiden Joko WIdodo saat memimpin upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak mendampingi Presiden Jokowi pada upacara yang merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia tersebut.

Adu kekuatan Jokowi dan Prabowo

Di tengah kondisi itu, parpol justru melihat ada adu kekuatan di antara Jokowi dan Prabowo. Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun melihat, masuknya Demokrat dalam barisan koalisi pemerintahan, yang ditandai dengan pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, bisa dilihat sebagai upaya Jokowi mengonsolidasikan kekuatannya. Setelah Jokowi mengambil jarak dengan PDI-P, tak heran Jokowi harus mencari ”kawan baru”. Namun, menurut dia, bukan tidak mungkin, hadirnya Demokrat justru menjadi ”musuh baru” bagi Jokowi.

”Di dunia politik ini, semua bisa jadi kawan, bisa juga jadi musuh. Karena baru berapa waktu lalu, selama 9 tahun, kan, Demokrat berpuasa di luar pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi, sekarang dalam waktu beberapa bulan ini, mereka bergabung. Kan, Demokrat pasti juga punya hitung-hitungan politis. Pak Jokowi juga punya hitungan politis. Jadi ibarat main catur, siapa yang lebih lincah menggunakan strategi itu. Jadi bisa jadi teman baru, tetapi juga bisa menjadi lawan baru,” kata Komarudin.

Sebab, Komarudin juga agak menyangsikan sejauh mana kesetiaan parpol-parpol di koalisi Prabowo-Gibran mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir. Yang diharus diwaspadai oleh Jokowi adalah kepentingan politik koalisi tersebut sudah tercapai. ”Kan, belum tentu juga (mereka setia), karena seperti kita semua tahu bersama bahwa mereka (sejumlah ketua umum parpol di koalisi Prabowo-Gibran) bergabung ke situ, kan, juga karena tekanan-tekanan hukum. Jadi, dalam keterpaksaan itu, mereka juga pasti ada barter-barter politik, mereka juga ambil manfaat dari situ,” katanya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah pertemuan di kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini perpolitikan bangsa.

Perlu diingat, kekuasaan Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024. Ia meyakini, setelah muncul keputusan hasil pemilu, pengaruh Jokowi akan semakin menurun di koalisi tersebut. Dalam konteks itu, Jokowi akhirnya bermanuver dengan merangkul Demokrat di sisa pemerintahan. ”Tetapi, saya kira Demokrat juga bukan orang sembarang. Di sana Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ahli strategi. Jadi, saya hanya ingatkan Jokowi bahwa di dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Saya kira Pak Prabowo juga pasti punya hitung-hitungan. Kan dia tidak mungkin pemerintahannya di bawah bayang-bayang Pak Jokowi,” kata Komarudin.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda juga menangkap gelagat yang serupa. Sejak awal, ia mempertanyakan, mengapa upaya mengajak atau menarik parpol dalam barisan koalisi Prabowo atau Jokowi dilakukan di jauh-jauh hari, sementara pemerintahan Jokowi baru akan berakhir pada Oktober mendatang. Jika ada upaya membangun koalisi, menurut dia, itu baru relevan dilakukan sekitar Agustus atau September setelah KPU menetapkan hasil pemilu.

”Ini, kan, terlihat, Istana ambil inisiatif (menarik dukungan parpol). Prabowo juga mungkin mulai untuk inisiatif serupa. Jadi, ini sudah mulai saling mengambil pengaruh. Saya tuh curiga, kok saya menangkap ada suasana kompetisi baru pasca-pemilu ini,” bebernya.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua TPN-GP Arsjad Rasjid, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (paling kiri ke kanan) saat memimpin rapat rutin ke-6 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Potensi memicu perpecahan

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, berpandangan, perkembangan politik terkini menuntut semua kubu untuk menjaga soliditas masing-masing. Sebab, Indonesia tengah berada dalam tahapan ”bebek lumpuh”, yakni pemerintahan masih berjalan, tetapi presiden mendatang seolah sudah terpilih.

Dinamika politik terkini tak terlepas dari fenomena transisi. Presiden Jokowi berusaha menjaga stabilitas pemerintahannya, khususnya lewat hadirnya Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Agus Harimurti menjadi Menteri ATR/BPN.

”Masuknya Pak Hadi itu untuk menjaga stabilitas politik terkini, sedangkan AHY untuk menguatkan posisi Jokowi di parlemen. Ini semata-mata agar periode transisi bisa dilewati dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, bola panas wacana hak angket DPR tengah bergulir. Setiap ketua umum parpol yang ada di parlemen sangat berpengaruh terhadap wacana tersebut. Partai yang berada di pemerintahan sangat terdampak dengan adanya hak angket. PDI-P, misalnya, terdampak karena berada di pemerintahan, tetapi masih ada kepentingan setelah pergantian pemerintah.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY, kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Presiden Joko Widodo melantik AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hadi ditunjuk presiden menjadi Menko Polhukam yang dijabat sementara oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hak angket, lanjut Mada, merupakan fungsi pengawasan dari DPR terhadap kinerja pemerintah. Apabila dikaitkan dengan pemilu, pengawasan bisa dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar putra Jokowi, Gibran, maju sebagai cawapres. Selain itu, anggaran negara yang mengalir di bantuan sosial juga bisa diselidiki apakah membantu pemenangan pasangan calon tertentu.

Untuk itu, lobi-lobi nasib hak angket bakal ditentukan oleh elite parpol di parlemen. Presiden bisa meningkatkan daya tawarnya dengan membagikan jabatan bagi parpol. Misalnya jabatan untuk PPP, kata Mada, yang mulai goyah ke arah penolakan hak angket.

”Dampaknya sebenarnya akan ditentukan oleh elite politik juga. Pemilu Indonesia itu, secara kasar, adalah dari elite, oleh rakyat, untuk elite. Potensi hak angket yang bisa memicu perpecahan tetap bergantung kepada sikap elite-elite politiknya,” tambahnya.

Menurut Mada, elite-elite politik pasti berkompromi untuk mencegah perpecahan. Sebab, perpecahan berpotensi terjadi apabila elite parpol menolak hasil pemilu dengan pengerahan kader-kadernya untuk demonstrasi.