Golkar mengklaim 78-80 persen pemilih partainya coblos Prabowo-Gibran, bagaimana parpol pendukung Ganjar-Mahfud?

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar mengklaim 78-80 persen pemilih partainya memilih calon presiden-calon wakil presiden yang diusung, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diklaim sebagai keberhasilan Golkar membangun linieritas dari pemilihan legislastif tingkat pusat hingga daerah. Meski demikian, Golkar mengakui tetap ada sejumlah daerah yang perolehan kursi DPRD-nya mengalami penurunan.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, Partai Golkar meraih suara tertinggi kedua dalam Pemilihan Legislatif 2024. Perolehan suara Golkar mencapai 23,2 juta suara atau 15,28 persen. Peraih suara tertinggi di Pileg 2024 masih diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 25,3 juta suara atau 16,72 persen.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Maman Abdurrahman, dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (21/3/2024), mengatakan, berdasarkan hasil jajak pendapat selepas pemungutan suara (exit poll) terhadap basis suara Golkar, didapati 78-80 persen pemilih Golkar juga memilih capres-cawapres Prabowo-Gibran.

”Artinya, kalau kita lihat total suara Partai Golkar itu mencapai 23 juta suara, berarti ada sekitar 17,8 juta suara atau lebih kurang 18 juta suara yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Maman.

Presiden Joko Widodo didampingi ketua umum partai politik pendukung Koalisi Indonesia Kerja, antara lain (tampak dalam foto) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat mendeklarasikan calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo dalam pertemuan koalisi pendukung di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Hal ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya atau setidaknya dalam tiga kali pemilu terakhir, yakni 2009, 2014, dan 2019. Basis suara Golkar dalam mendukung capres-cawapres yang diusung tidak pernah lebih dari 55 persen.

Misalnya, di Pemilu 2019, perolehan suara Golkar saat itu 17 juta suara. Namun, dari 17 juta suara basis Golkar, hanya 55 persen suara yang mendukung Joko Widodo.

”Namun, itu karena situasi internal yang teman-teman (media) sudah ketahui,” sebut Maman.

Dalam konteks ini, Maman melihat, pada Pemilu 2024, Golkar dapat meraih kesuksesan besar. Sebab, basis suara Golkar solid mendukung capres-cawapres yang diusung. Ini disebut lantaran keberhasilan Golkar membangun linieritas dan sinergisitas dari pemilihan legislatif tingkat pusat atau DPR hingga daerah, baik DPRD provinsi, kabupaten, maupun kota.

”Kesuksesan yang diraih Partai Golkar dalam konteks perolehan suara dan presiden karena satu kata besar, yakni linieritas. Alhamdulillah, pada momentum pemilu tahun ini, kami berhasil membangun sinergisitas,” tutur Maman.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menambahkan, peningkatan perolehan kursi secara nasional atau DPR sejalan dengan kenaikan kursi di tingkat DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. ”Jadi, kami menghitung linieritas itu secara keseluruhan. Di semua tingkatan, kami mengalami peningkatan signifikan,” ujarnya.

Walaupun, Doli mengakui, ada beberapa daerah yang mengalami penurunan jumlah kursi, ia enggan mengungkapkan daerah-daerah mana saja yang perolehan kursi Golkar menurun. ”Namun, tidak terlalu banyak. Kalau disebut dengan linearitas itu adalah sebetulnya makin ke atas makin besar perolehannya begitu. Dan itu terjadi,” katanya.

Jika dilihat pengalaman pemilu yang lalu, kata Doli, linieritas itu tak terbangun. Sebab, Golkar mendapatkan suara cukup signifikan di sejumlah kota dan provinsi, tetapi tidak berdampak pada perolehan suara di DPR. ”Nah, ini yang kami evaluasi. Dan, ahamdulillah, kami evaluasi dan kemudian sekarang semua linear,” tuturnya.

Menolak hasil Pileg 2024

Dalam jumpa pers seluruh sekretaris jenderal partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Kamis, di Jakarta, anggota Mahkamah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdullah Mansyur menegaskan, sampai hari ini, PPP menolak hasil Pileg 2024 yang disampaikan oleh KPU semalam.

Abdullah melanjutkan, PPP juga sedang menyiapkan gugatan untuk nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jalur ini ditempuh karena PPP melihat hasil Pileg 2024 untuk PPP yang diumumkan oleh KPU jauh dari perhitungan internal partai.

”Yang diumumkan tadi malam oleh KPU, PPP di angka 3,87 persen. Itu mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen, bahkan 4,04. Makanya, kami cukup terkejut,” ujar Abdullah.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, partainya akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya PPP menggugat hasil Pileg 2024 di MK. Bahkan, PDI-P akan memberikan bantuan data yang diperlukan PPP karena formulir C hasil yang dimiliki oleh PDI-P cukup lengkap.

”Ini supaya keadilan ditegakkan. Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan, membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan. Jangan sampai partai Ka’bah ini dihilangkan sejarahnya karena mendukung Ganjar-Mahfud. Ini sudah kebangetan,” tegas Hasto.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Ramdhani menyampaikan, tak hanya PPP, Hanura juga akan menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke MK. Materi gugatan tersebut kini tengah dipersiapkan oleh tim hukum partai.

”Bahkan secara internal partai Hanura sama dengan PPP, kami juga merasa suara kami dihilangkan, lebih kurang 1 juta suara dari perolehan yang sudah terdata ke kami. Itu juga akan menjadi gugatan tersendiri Partai Hanura, di luar gugatan bersama terkait capres-cawapres,” ujar Benny.

Semua dikecil-kecilkan

Melihat fenomena penggembosan suara yang terjadi pada PPP dan Hanura, menurut Hasto, ini tak terlepas dari masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan suara partai pendukung Ganjar-Mahfud.

”Semua dikecil-kecilkan, termasuk PDI Perjuangan sendiri. Itu telah disampaikan oleh Saudara (Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud) Andi Widjajanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi, jauh sebelum kampanye pemilu presiden dijalankan. Bahwa tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of powerpresiden, tetapi juga PDI Perjuangan pun akan diturunkan kursinya,” ungkapnya.

Hasto menambahkan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima lampiran dari berita acara hasil Pemilu 2024 yang dibacakan KPU semalam. Ia pun mengungkapkan, saksi dari pasangan Ganjar-Mahfud yang ikut hadir dalam acara rekapitulasi hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024) malam, tidak menandatangani berita acara.

”Itu karena kami melihat kecurangan hulu hingga hilir yang terjadi. Dan saksi kami juga telah menyampaikan berbagai bentuk keberatan-keberatan, sekitar sembilan halaman, terhadap seluruh pelaksanaan pilpres,” tutur Hasto.

Untuk itu, terhadap hasil yang diumumkan KPU semalam, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Sebab, Ganjar-Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan gugatan ke MK. Dalam gugatan itu, akan diungkap segala bentuk kecurangan yang ditemukan oleh tim dari hulu hingga hilir.