JAKARTA, KOMPAS — Subsidi listrik tahun ini diperkirakan membengkak Rp 20,65 triliun akibat pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Pembengkakan ini terkait dengan penundaan kebijakan pencabutan subsidi bagi pelanggan listrik rumah tangga golongan 900 volt ampere.

Tahun ini, subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar Rp 38,387 triliun. Namun, rencana pencabutan subsidi bagi pelanggan yang tidak berhak mendapatkan subsidi tertunda.

Pemerintah pun mengajukan tambahan subsidi melalui APBN Perubahan 2016.

Hal itu dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (8/6), di Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII Fadel Muhammad, yang dihadiri Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

"Kami mengusulkan pencabutan subsidi bagi sebagian pelanggan 900 volt ampere (VA) dimulai Juli mendatang. Namun, keputusan sepenuhnya akan dibahas lewat rapat terbatas kabinet," kata Sudirman.

Menurut Sudirman, jika pencabutan subsidi dilakukan sejak Juni 2016, tambahan subsidi yang diperlukan sebesar Rp 18,7 triliun. Penambahan subsidi menjadi lebih besar jika pencabutan subsidi bagi sebagian pelanggan 900 VA baru diterapkan pada Juli 2016, yaitu Rp 20,65 triliun.

"Kenaikan tarif listrik sebagai dampak pencabutan subsidi akan dilakukan secara bertahap. Kami perkirakan mulai awal 2017 tarifnya sudah normal secara keekonomian," ujar Sudirman.





 



 

Ditertibkan

Anggota Komisi VII dari PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, meminta penundaan pencabutan subsidi listrik bagi sebagian pelanggan 900 VA. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menertibkan terlebih dulu data pelanggan yang berhak mendapat subsidi dengan valid.

"Data pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA yang layak disubsidi itu bukan dari Badan Pusat Statistik, melainkan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sinkronkan dulu data tersebut, jangan serta-merta dicabut subsidinya," kata Mercy.

Berdasarkan validasi data pelanggan oleh TNP2K, jumlah pelanggan golongan 450 VA sebanyak 22,8 juta rumah tangga. Adapun jumlah pelanggan 900 VA sebanyak 22,3 juta rumah tangga. Dari semua pelanggan 900 VA, yang benar-benar layak disubsidi sebanyak 4 juta rumah tangga.

Sebagian pelanggan 900 VA yang tak layak disubsidi diminta beralih ke golongan nonsubsidi 1.300 VA. PLN menjamin pembebasan biaya peralihan dari pelanggan golongan 900 VA ke golongan 1.300 VA.

Jika tidak bersedia beralih golongan, pelanggan akan dikenai tarif nonsubsidi. Dengan demikian, tarif yang dikenakan setara dengan golongan tarif 1.300 VA.

(APO)