Berapa jumlah calon gubernur pada Pilkada 2024 di enam provinsi Papua?
Enam provinsi di Papua akan melaksanakan pemilihan gubernur pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024. Keenam provinsi tersebut ialah Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Selain Papua dan Papua Barat, empat provinsi lainnya merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran pada 2022.

Keberadaan provinsi baru ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon-calon gubernur/wakil gubernur. Hal ini karena di wilayah-wilayah tersebut tidak ada petahana atau boleh disebut sebagai daerah tak bertuan. Daya tarik daerah otonomi baru ini terlihat dari pendaftaran 18 pasangan calon gubernur yang akan bersaing di enam provinsi di Papua.

Jumlah pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang paling banyak terdapat di wilayah pemekaran. Di Papua Barat Daya terdapat lima pasangan calon. Maraknya kontestan juga terjadi di Papua Selatan dan Papua Tengah. Di kedua provinsi ini masing-masing terdapat empat pasangan calon yang akan bersaing memperebutkan kursi gubernur/wakil gubernur.

Adapun di dua wilayah lain diikuti dua pasangan calon, yakni di Papua Pegunungan dan Papua. Di luar itu, ada satu provinsi di Papua yang pilkadanya hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon. Pilkada Papua Barat diikuti oleh calon tunggal Dominggus Mandacan-Mohammad Lakotani.

Tak hanya menjadi satu-satuya calon tunggal, pencalonan Dominggus-Lakotani juga merepresentasikan satu-satunya petahana gubernur/wakil gubernur yang kembali berlaga dalam pilkada di tanah Papua. Selain Dominggus-Lakotani, lima kursi gubernur lain di Papua diperebutkan tokoh-tokoh baru.

Sebagai satu-satunya calon di Pilkada Papua Barat, Dominggus Mandacan-Mohammad Lakotani memborong dukungan partai-parta di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Manokwari, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Manokwari Selatan. Terdapat 17 partai pengusung Dominggus-Lakotani, yakni Golkar, PKB, Gerindra, PDI-P, Nasdem, Buruh, Demokrat, PKS, Hanura, Garuda, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, PKN, dan Ummat.

Baca juga: Dominggus-Lakotani dan Kekuatan Calon Tunggal di Pilkada Papua Barat 2024

Warga Papua mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di Kampung Yalinggume, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, 14 Februari 2024. 
GUSTI TANATI
Warga Papua mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di Kampung Yalinggume, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, 14 Februari 2024.

Seperti apa pola koalisi partai di pilkada tanah Papua?
Corak koalisi berbeda ditunjukkan di Pilkada Papua Pegunungan. Di wilayah Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga ini, koalisi Nasdem akan berhadapan dengan koalisi PDI-P dan Demokrat. Hal ini tidak terlepas dari hasil Pemilu Legislatif 2024 di mana Nasdem unggul dengan memperoleh 282.353 suara atau 21,6 persen pemilih. Perolehan Nasdem diikuti PDI-P dengan 151.747 suara, Partai Demokrat 144.465 suara, dan PKS 128.771 suara.

Nasdem berkoalisi dengan PAN, Garuda, PSI, PKN, Gerindra, PBB, PKS, dan Perindo mengusung psangan Befa Yigibalom-Natan Pahabol. Pasangan ini ditantang pesaing tangguh, yaitu John Tabo-Ones Pahabol, yang diusung koalisi Demokrat, PDI-P, Golkar, Gelora, PKB, PAN, dan Partai Buruh.

Berbeda dengan Papua Pegunungan yang hanya muncul dua koalisi, di Papua Barat Daya terdapat lima koalisi partai. Golkar sebagai partai pemenang mengusung calonnya sendiri. Pada pemilu lalu, Golkar meraih 63.559 suara atau 18 persen dalam pemilihan legislatif tingkat DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Dukungan Golkar unggul dibandingkan partai lainnya, seperti Demokrat (49.287 suara), PDI-P (36.220 suara), Nasdem (28.836 suara), dan Gerindra (28.246 suara).

Baca juga: Para Penantang Golkar di Pilkada Papua Barat Daya 2024

Golkar mengusung pasangan Bernard Sagrim-Sirajudin Bauw. Calon Golkar ini akan ditantang koalisi Gerindra, PKB, dan PAN yang mendukung Elisa Kambu-Ahmad Nasrauw. Selain itu, ada pula koalisi PDI-P, PPP, dan Partai Buruh yang mencalonkan Joppye Onesimus-Ibrahim Wugaje.

Pesaing kuat berikutnya datang dari koalisi Demokrat, Nasdem, PKS, dan PSI yang mengusung Abdul Faris Umlati-Petrus Kasihiw. Pesaing terakhir Golkar datang dari koalisi Partai Perindo, Hanura, dan Gelora yang mendukung pasangan Gabriel Asem-Lukman Wugaje.

https://cdn-assetd.kompas.id/V9y7_3R-8Vy3KMjhnSBO9t-BGmg=/1024x800/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F12%2F9f203c19-1f35-4244-85c9-5a4e11f8b641_png.png
Jika Golkar mendominasi Papua Barat Daya, hal berbeda terjadi di Papua Tengah. Di wilayah Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai ini, PD-P unggul. PDI-P berhasil meraup 234.479 suara atau 21 persen dari total suara sah. Disusul PAN yang mendapat 126.550 suara, Nasdem (118.193 suara), Gerindra (72.240 suara), Golkar (70.124 suara), Hanura (66.569 suara), PKB (64.730 suara), dan Demokrat (62.574 suara).

Bangunan koalisi yang terbentuk ada empat, yakni koalisi PDI-P dan PAN yang mengusung Mecky Nawipa-Denis Geley, koalisi Nasdem yang mencalonkan Natalis Tabuni-Titus Natkime, koalisi Gerindra dan PKS yang mendukung John Wempi Wetipo-Ausilius You, serta koalisi Golkar-Demokrat yang mengusung Willem Wandik-Aloysius Giyai.

Baca juga: Pertarungan PDI-P, Nasdem, dan Gerindra di Papua Tengah

Corak koalisi di Papua Barat Daya terulang di Papua Selatan. Di wilayah yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappui, dan Asmat ini, terdapat empat koalisi partai dengan partai pemenang juga diperoleh PDI-P. Hasil Pileg 2024 menunjukkan, PDI-P berhasil meraih 57.068 suara atau 18,48 persen dari total suara sah. Perolehan suara PDI-P unggul diikuti Nasdem (47.592 suara), PKB (36.708 suara), Gerindra (30.635 suara), Golkar (26.280 suara), dan PKS (25.156 suara).

Sebagai kekuatan besar, PDI-P akan berhadapan dengan poros Nasdem, Gerindra, dan PKB. Koalisi PDI-P bersama PKS, PPP, dan PSI mengusung Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa. Sementara koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Perindo mencalonkan Darius Gebze-Petrus Safan. Berikutnya, koalisi Nasdem dan PAN mengusung Romanus Mbaraka-Albertus Muyak. Terakhir, Nikolaus Kondomo-Baidin Kurita yang diusung koalisi PKB.

Baca juga: Pertaruhan Eksistensi PDI-P di Papua Selatan

Warga memasukkan surat suara Pemilu 2024 ke dalam kotak suara usai menggunakan hak pilihnya di TPS 01 di Kampung Aswet, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Rabu (14/2/2024). 
APRILLIO AKBAR
Warga memasukkan surat suara Pemilu 2024 ke dalam kotak suara usai menggunakan hak pilihnya di TPS 01 di Kampung Aswet, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Rabu (14/2/2024).

Persaingan KIM plus vs PDI-P di Pilkada Papua
Corak koalisi terakhir terdapat di Provinsi Papua. Di sini terjadi persaingan antara PDI-P melawan koalisi besar KIM plus untuk memperebutkan kursi gubernur Papua. Daerah pemilihan Papua saat ini meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, dan Mamberamo Raya.

Pada Pileg 2024, Golkar berhasil memenangi DPR Papua dengan meraih 108.003 suara atau 16,5 persen dari total suara sah. Perolehan suara Golkar diikuti oleh PDI-P (75.045 suara), Nasdem (73.726 suara), Demokrat (59.365 suara), dan PAN (45.046 suara).

Baca juga: Persaingan PDI-P Melawan Koalisi Besar KIM Plus di Pilkada Papua 2024

Meski memiliki parta-partai yang kompetitif dan potensial mengajukan calonnya, namun sebagian besar partai lebih memilih membangun koalisi besar dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. KIM plus merupakan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dengan sejumlah partai lain di luar pendukung Prabowo-Gibran.

KIM plus yang terdiri dari 17 partai, termasuk 10 partai di parlemen Papua, sepakat mengusung pasangan Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen. Sementara PDI-P mengusung sendiri pasangan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai.

Lanskap Kota Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (26/7/2024). Pilkada 2024 di Provinsi Papua mempertemukan calon dari KIM plus melawan PDI-P.  
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Lanskap Kota Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (26/7/2024). Pilkada 2024 di Provinsi Papua mempertemukan calon dari KIM plus melawan PDI-P.

Pilkada 2024 dan persaingan para bupati di tanah Papua
Melihat bangunan pola koalisi, pilkada di tanah Papua mencerminkan keragaman koalisi di Indonesia mulai dari persaingan KIM plus dan PDI-P, munculnya calon tunggal, poros dua koalisi, hingga poros empat koalisi di wilayah yang sangat cair.

Selain pola koalisi yang beragam, hal menarik lainnya dari pilkada di enam provinsi di Tanah Papua adalah persaingan para bupati/wali kota untuk naik ke jenjang pengabdian lebih tinggi sebagai gubernur. Pencalonan para bupati ini menjadi simbol regenerasi kader pemimpin daerah yang berjalan di Papua.

Baca juga: Pilkada 2024 Papua Pegunungan Menjadi Persaingan Nasdem dan Demokrat

Di Papua Tengah ada nama Mecky Nawipa (Bupati Paniai), Denis Geley (Wakil Bupati Puncak Jaya), Natalis Tabuni (Bupati Intan Jaya), John Wempi Wetipo (Bupati Jayawijaya), dan Willem Wandik pernah menjadi Bupati Puncak. Di Papua Selatan terdapat sosok Romanus Mbaraka yang pernah menjabat Bupati Merauke dua periode.

Para bupati yang mencalonkan di Papua Barat Daya ialah Bernard Sagrim (Bupati Maybrat), Elisa Kambu (Bupati Asmat), Abdul Faris Umlati (Bupati Raja Ampat), Petrus Kasihiw (Bupati Teluk Bintuni), dan Gabriel Asem (Bupati Tambrauw).

Di Papua Pegunungan terdapat Befa Yigibalom (Bupati Lanny Jaya), John Tabo (Bupati Tolikara dan Bupati Mamberamo Raya), dan Ones Pahabol (Bupati Yahukimo). Adapun di Provinsi Papua, ada nama Benhur Tom (Wali Kota Jayapura) dan Yermias Bisai (Bupati Waropen).

Pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/2/2024).
ARSIP ALIANSI DEMOKRASI UNTUK PAPUA
Pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/2/2024).

Sistem noken dan ciri khas pilkada di tanah Papua
Selain faktor ketokohan lokal yang banyak muncul, proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken juga memberikan ciri khas tersendiri di tanah Papua. Sistem noken adalah sebuah sistem dalam pemilihan umum yang telah diakui secara legal di Indonesia. Sistem ini mengacu pada proses pemilihan berdasarkan kesepakatan.

Secara aklamasi, masyarakat bersama tokoh adat memutuskan untuk memilih tokoh tertentu dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah. Surat suara yang dicoblos kemudian dimasukkan ke dalam noken atau tas anyaman untuk diserahkan pada panitia pemilu.

Indonesia mengenal dua pola dalam penggunaan noken. Pertama, pola bigman, yakni perwakilan pemberian suara oleh ketua adat atau kepala suku. Pola kedua adalah noken gantung. Dalam pola ini, masyarakat dapat melihat secara langsung suara masuk ke kantong yang telah disepakati sebelumnya.

Sistem noken diterapkan dengan pertimbangan sistem budaya dan geografis Papua. Struktur kepemimpinan di Papua yang masih begitu menghormati ketua adat atau kepala suku serta wilayah geografis di Papua yang sulit untuk dijangkau.

Seusai menggunakan hak suaranya di TPS Eroma 1, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, pemilih memasukkan surat suara ke dalam noken atau tas kantong tradisional, 8 Juli 2009.
KOMPAS/ARYO WISANGGENI GENTHONG
Seusai menggunakan hak suaranya di TPS Eroma 1, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, pemilih memasukkan surat suara ke dalam noken atau tas kantong tradisional, 8 Juli 2009.

Dalam Pemilu 2024, penggunaan sistem noken termaktub di dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam beleid ini disebutkan bahwa tidak semua daerah di Papua dapat menggunakan sistem noken dalam pelaksanaan pemilu.

Dari seluruh daerah otonomi baru, hanya dua provinsi di antaranya yang diizinkan untuk menggunakan sistem noken/ikat, yakni Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kedua provinsi ini merupakan daerah yang pada gelaran pemilu sebelumnya menggunakan sistem noken/ikat. Oleh sebab itu, penggunaan sistem noken dalam pemilihan umum tahun ini kembali diizinkan.

Pada Provinsi Papua Pegunungan, sistem noken/ikat digunakan pada enam dari delapan kabupaten. Hanya Kabupaten Yalimo dan Pegunungan Bintang yang tidak menggunakan sistem noken. Kedua wilayah ini menyelenggarakan pemilu seperti umumnya melalui bilik suara.

Dari enam kabupaten penyelenggara sistem noken, hanya Kabupaten Nduga yang menjadi satu-satunya wilayah dengan penerapan sistem noken pada seluruh TPS. Sementara lima kabupaten lainnya, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Tolikara melaksanakan sistem noken pada sebagian wilayah.

Pada Provinsi Papua Tengah, sistem noken diterapkan pada enam dari delapan kabupaten. Sebanyak dua kabupaten yang tidak menerapkan sistem noken adalah Nabire dan Mimika. Sementara seluruh TPS pada enam kabupaten lainnya, yakni Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai, masih menggunakan sistem noken. Dibandingkan Papua Pegunungan, jumlah kabupaten yang menggunakan sistem noken secara menyeluruh di Papua Tengah jauh lebih banyak. (LITBANG KOMPAS)