JAKARTA, KOMPAS — Anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, Muhammad Akbar Supratman, terpilih sebagai pimpinan Majelis Permusyawarakatan Rakyat dari unsur Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD dari Sulawesi Tengah ini mengalahkan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Fadel Muhammad.

Akbar Supratman mengalahkan Fadel melalui dua putaran pemilihan yang digelar dalam Sidang Paripurna DPD, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pemilihan berlangsung sejak Rabu (2/10/2024) malam hingga Kamis (3/10/2024) dini hari.

Di putaran kedua, Akbar Supratman meraih 93 suara, sedangkan Fadel 50 suara. Putaran kedua pemilihan harus digelar karena di putaran kedua tidak ada satu pun dari enam kandidat yang meraih lebih dari 50 persen suara. Di putaran pertama, Akbar memeroleh 45 suara, sedangkan Fadel 38 suara.

Adapun empat kandidat lainnya adalah AA Ahmad Nawardi dari Jawa Timur, Daud Yordan dari Kalimantan Barat, Agustin Teras Narang dari Kalimantan Tengah, dan Maya Rumantir dari Sulawesi Utara.

Saat pemaparan visi dan misi sebagai pimpinan MPR dari DPD, Akbar Supratman yang kini berusia 26 tahun ini berjanji akan memperjuangkan penguatan DPD setelah terpilih. Tak hanya itu, ia juga berkeinginan menjadikan MPR sebagai rumah kolaborasi lintas generasi. Untuk itu, dibutuhkan spirit kebersamaan yang akan dibangunnya setelah terpilih.

Selain itu, ia juga berjanji akan mengawal bonus demografi agar betul-betul bisa dioptimalkan. Janji ini sekaligus janjinya kepada masyarakat di daerah pemilihannya di Sulawesi Tengah.

”Harapan saya, minta izin, jangan lihat saya sebagai pendatang baru, tetapi saya mohon kolaborasi bersama dan jadikan saya sebagai jalan untuk penguatan lembaga DPD,” katanya saat berbicara selama sekitar 3,5 menit dari durasi 5 menit yang diberikan.

Dikutip dari profil daftar calon tetap DPD milik KPU, Akbar Supratman saat ini menjabat sebagai Direktur PT Celebes Elaeis Indonesia dan Komisaris PT Alat Kesehatan Indah Jaya. Lulusan Universitas Trisakti pada 2022 itu juga terlihat aktif di organisasi kepemudaan. Pada 2021-2024, ia menjabat Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia DKI Jakarta.

Sebelumnya, ia pernah menjabat Sekretaris Sapma Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan Ketua Umum Permuda Sulawesi Tengah. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi kader Tunas Indonesia Raya (Tidar), organisasi sayap dari Partai Gerindra. Bapak Akbar Supratman, Supratman Andi Agtas, juga politisi dari Gerindra yang lama menjabat sebagai anggota DPR sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penetapan pimpinan MPR

Dengan telah disetujuinya pimpinan MPR dari unsur DPD, lengkap sudah paket pimpinan MPR 2024-2029. Dalam rapat gabungan MPR yang digelar, Rabu malam, delapan fraksi partai politik (parpol) telah menyepakati komposisi pimpinan MPR dari kedelapan parpol itu.

Kesepakatan dimaksud, Ahmad Muzani, anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, sebagai Ketua MPR periode 2024-2029.

 

Politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani melambaikan tangan setelah mengikuti Sidang Paripurna MPR pertama periode 2024-2029 di Ruang Paripurna I DPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2024). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani melambaikan tangan setelah mengikuti Sidang Paripurna MPR pertama periode 2024-2029 di Ruang Paripurna I DPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Selain kesepakatan soal ketua MPR, rapat gabungan pimpinan MPR yang digelar secara tertutup, Rabu malam, menyepakati tujuh wakil ketua MPR dari parpol yang memiliki wakil di MPR. Ketujuh wakil ketua MPR itu adalah Bambang Wuryanto (PDI-P), Kahar Muzakir (Partai Golkar), Lestari Moerdijat (Partai Nasdem), Rusdi Kirana (Partai Kebangkitan Bangsa), Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera), Eddy Soeparno (Partai Amanat Nasional), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Partai Demokrat).

Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah mengatakan, setelah disepakati di rapat gabungan, delapan nama unsur pimpinan MPR dari parpol serta satu unsur pimpinan dari DPD akan dibawa ke Sidang Paripurna MPR yang digelar pada Kamis (3/10/2024) untuk dimintakan persetujuan dari semua anggota MPR.

”Penetapan susunan pimpinan MPR akan dilakukan pada Kamis (3/10/2024) sekitar pukul 10.00,” ujar Basarah seusai rapat gabungan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu malam.