Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah (FR PTMA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana yang bertema ”Strategi Menuju Indonesia Maju dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Rabu(2/1 )dan penutupan  di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Kamis (3/10).

Kegiatan yang diselenggarakan secara khusus bertajuk ”Sumbang Pemikiran Rektor PTMA untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Rakernas Forum Rektor PTMA” itu dihadiri para  Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah seluruh Indonesia. Turut hadir pula Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM Bahlil Lahaladia. 

Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Dr Gunawan Budiyanto mengutarakan tujuan kegiatan ini, pertama, untuk menyampaikan gagasan pemikiran Rektor PTMA dan membantu memberikan solusi kepada pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara terkait dengan pendidikan, politik, penegakan hukum,  kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam secara hijau dan mandiri, serta peran BUMN dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan UMKM. 
Kedua, merumuskan program kerja Forum Rektor PTMA periode 2023-2025. "Rekomendasi dan usulan kami berbentuk  naskah akademik kepada pemerintahan baru.Karena kita  berasal dari masyarakat akademik, maka produk naskah akademik yang kita sumbangankan dari  pemikiran akademisi Muhammadiyah kepada presiden terpilih Prabowo Subianto,"ungkap Gunawan Budiyanto kepada wartawan usai penutupan Rakernas Forum Rektor PTMA di BSD,Tangsel, Kamis (3/10).

Pihaknya  juga memberikan sejumlah masukan dan pandangan tentang arah demokrasi Indonesia. "Tetapi lebih detailnya  kepada hal hal yang sangat berhubungan dengan pendidikan," tegas Gunawan yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dikatakan Forum Rektor PTMA diantaranya menyoroti masih banyak  kebijakan yang justru memberikan suasana kurang kondusif dan menguntungkan kalangan swasta terutama dalam bidang pendidikan.
"Kita melihat Pak Prabowo tokoh yang terbuka maka kami  Forum Rektor perguruan tinggi Muhammadiyah melihat  masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki, terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan," cetusnya.

Baca juga : Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Resmikan Forum Rektor

Dia mencontohkan Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 tentang  Akreditasi, dalam hal status institusi universitas atau perguruan tinggi, kriteria unggul, sangat baik, dan baik dihilangkan, dan digantikan menjadi terakreditasi dan tidak terakreditasi.

"Nah bagi kami, bagi swasta, khususnya bagi perguruan tinggi Muhammadiyah ini merugikan, karena upaya kami untuk menjadi unggul itu luar biasa besarnya dari  sudut biaya, tenaga, pikiran dan sebagainya. Manakala hanya disamakan dengan sebuah perguruan tinggi baru, yang dia juga terakreditasi, kami juga terakreditasi itu menjadi tidak spesifik. Artinya upaya dari perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah puluhan tahun mengelola dengan sungguh sungguh membantu pemerintah, didalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih gemilang, itu menjadi terabaikan.Sebab disamakan engan perguruan tinggi yang baru berumur lima tahun, karena sama sama punya status terakreditasi, itu yang akan kita berikan masukan kepada presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto," papar Gunawan.

Jam Terbang
Selain itu,FR P MA menyoroti kalangan swasta  yang mengabdi melalui dunia pendidikan dan berperan membantu pemerintah, tetapi kenyataannya dibebani pajak. "Padahal kami ini institusi yang mandiri, yang dengan sukarela ikut membantu pelaksanaan program  pendidikann sebagai konsekuensi amanat konstitusi kepada pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka janganlah kami dianggap sebuah perusahaan" tukasnya.

Secara keseluruhan  perguruan tinggi swasta  institusi yang nirlaba, yang  orientasinya bukan bisnis tetapi pendidikan. Hal Ini merupakan bagian dari konstribusi rasa kecintaan kepada NKRI ini,  walaupun  harus mencari biaya sendiri. "Umumnya  perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, karena kami sudah berbuat jauh hari sebelum republik ini ada," tandasnya.

Gunawan melanjutkan Forum Rektor PTMA berharap kepada presiden terpilih untuk memilih calon pembantu pembantunya sesuai dengan track record dan jam terbang. "Janganlah sosok pembantu presiden diambil mereka yanh  tidak tahu tentang budaya, tidak tahu tentang pendidikan, kemudian dia disitu, yang tidak tahu tentang kesehatan, ditunjuk menjadi menteri kesehatan. Jadi kami merekomendasikan agar supaya jam terbang itu diperhatikan," pungkas Gunawan.(H-2) 

Menurut Asep, KPK bakal memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus itu, dalam beberapa hari ke depan. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan.

“Dan beberapa hari ke depan juga masih akan ada beberapa pemeriksaan dilihat saja,” ucap Asep.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah berupa fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Total, tujuh orang menyandang status hukum tersebut.

Status hukum itu diberikan usai KPK menggelar rapat ekspose pada 26 Juli 2024. KPK enggan memerinci nama-nama tersangka sampai penahanan dilakukan.

KPK juga sudah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM memberikan status pencegahan kepada tujuh orang itu. Mereka semua kini tidak bisa ke luar negeri sampai upaya paksa itu dicabut. (Can/P-3)