Baca Berita Seputar Pilkada 2024
Pahami informasi seputar Pilkada 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Pangan adalah salah satu isu dalam debat Pilkada Kalteng. Sayangnya, semua pasangan calon masih minim gagasan.
Jawaban semua pasangan calon terkait isu pangan dalam debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dinilai hambar. Tidak ada terobosan baru untuk program pangan selain mengikuti arahan Program Strategis Nasional.
Hal itu tersaji dalam debat pertama paslon gubernur dan wakil gubernur Kalteng, Senin (14/10/2024) malam. Ada empat paslon yang berkontestasi. Mereka adalah paslon nomor urut 1 Willy M Yoseph-Habib Said Ismail, Nadalsyah-Supian Hadi (nomor urut 2), Agustiar Sabran-Edy Pratowo (nomor urut 3), dan Abdul Razak-Sri Suwanto (nomor urut 4).
Dalam debat itu, salah satu pertanyaan dari panelis adalah terkait food estate atau lumbung pangan yang dihubungkan dengan wisata. Food Estate merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang digagas pemerintah pusat. Tujuannya, menjadikan Kalteng dan daerah lainnya sebagai lumbung pangan nasional.
CUPLIKAN LAYAR DEBAT DI KPU KALTENG
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng nomor urut 2, Nadalsyah-Supian Hadi, saat debat di Kota Palangka Raya, Kalteng, Senin (14/10/2024).
Saat diminta menjawab kaitan antara Food Estate dan wisata, semuanya menjawab hampir seragam. Habib Said Ismail, misalnya, setuju dengan program itu. Dia menambahkan, masih ada infrastruktur yang harus dilengkapi di wilayah-wilayah tempat program itu digelar agar menjadi daya tarik wisata.
Willy M Yoseph mengatakan, seharusnya Food Estate tidak hanya mengakomodasi tanaman pangan saja, tetapi juga tanaman khas Kalteng. Ia bahkan menyebut tanaman anggrek dan tanaman hutan lain juga perlu dimasukkan dalam program tersebut.
CUPLIKAN LAYAR DEBAT DI KPU KALTENG
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng Nomor Urut 3, Agustiar Sabran-Edy Pratowo, saat menjawab pertanyaan dalam debat perdana yang diselenggarakan KPU Kalteng di Kota Palangka Raya, Kalteng, Senin (14/10/2024).
Adapun Supian Hadi menghubungkan PSN tersebut dengan pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kalteng sebagai daerah penyangga harus siap memenuhi kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ditambahkan Nadalsyah, tak hanya tanaman pangan, tetapi juga semua kebutuhan IKN harus bisa dipenuhi. Kalteng harus bisa ambil bagian dalam pembangunan IKN.
”Produksi apa pun, termasuk sumber daya alam, bisa kita kirim ke sana (IKN),” ujar Nadalsyah.
Serupa meski tak sama, Edy Pratowo mengungkapkan kembali sejarah datangnya Food Estate ke Kalteng dengan tujuan menjadi lumbung pangan nasional. Jawaban itu ditambahkan Agustiar Sabran dengan menyebut, jika terpilih, akan membuat rencana jangka pendek, yakni membangun jalan.
”Rencana jangka panjangnya kita bangun kereta api,” kata Agustiar.
CUPLIKAN LAYAR DEBAT DI KPU KALTENG
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng Nomor Urut 4, Abdul Razak-Sri Suwanto, saat debat di Kota Palangka Raya, Kalteng, Senin (14/10/2024). Debat perdana itu diselenggarakan KPU Provinsi Kalteng.
Abdul Razak juga menyepakati komentar pasangan lainnya dan sepakat dengan program lumbung pangan tersebut. Namun, menurut dia, masih banyak yang harus dilengkapi dan disempurnakan.
”Jika kami terpilih, semua kekurangan ini akan dilengkapi, mulai dari infrastruktur dan yang lainnya,” kata Abdul Razak.
Melihat debat itu, Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi mengungkapkan, pertanyaan panelis yang dikaitkan dengan Food Estate bisa diartikan untuk melihat analisis para pasangan calon terkait isu pangan. Sayangnya, jawaban empat pasangan calon yang berdebat itu terasa hambar.
Mereka, kata Habibi, tidak punya konsep baru yang ditawarkan. ”Yang mereka tahu hanya Food Estate, tapi tidak tahu bagaimana proses dan hasilnya. Kalau kita lihat Food Estate yang berjalan beberapa tahun lalu, tidak ada hasil yang jelas dalam peningkatan ketahanan pangan kita, khususnya di Kalteng,” katanya di Palangka Raya, Selasa (15/10/2024).
Baca juga: Kekerasan Negara Atas Nama ”Food Estate”
JURNASYANTO SUKARNO GREENPEACE
Seorang aktivis lingkungan menarik spanduk besar yang bertuliskan ”Food Estate Feeding Climate Crisis” di kawasan Food Estate untuk penanaman singkong di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Kamis (10/11/2022).
Habibi menambahkan, dengan hasil yang belum jelas, pemerintah kemudian mengganti istilah food estate dengan optimasi lahan dan cetak sawah. Konsep yang sama, bahkan lahan yang serupa, tetapi dengan istilah berbeda.
”Semua paslon hanya menyatakan dukungan terhadap proyek pusat itu. Seharusnya ada ide baru soal ketahanan pangan dari para paslon, misalnya soal berladang yang lebih baik dibandingkan proyek yang pendekatannya dengan program,” tutur Habibi.
Baca juga: Sudah Lumrah, Dinasti Politik di Pilkada Kalimantan Tengah