Pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN sudah mencapai 95 persen. Pada 2025, diharapkan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif bisa dimulai.

Oleh Willy Medi Christian Nababan

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN masih mengikuti ketentuan dan rancangan era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ini terlihat dari kompleks perkantoran hingga rumah dinas. Dalam waktu dekat, konsep bangunan di kawasan ibu kota baru itu bakal disesuaikan dengan kebutuhan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Rabu (30/10/2024), menjelaskan, pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN secara keseluruhan sudah mencapai 95 persen. Pembangunan itu meliputi gedung Sekretariat Presiden, Istana Garuda, Istana Negara, lapangan upacara, dan kantor kementerian.

Adapun kompleks kantor kementerian koordinator (kemenko) dan rumah tapak menteri tetap mengacu ketentuan di era Presiden Jokowi. Di masa pemerintah Presiden Jokowi, terdapat empat kemenko dari jumlah total 34 kementerian. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan jumlah kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo yang mencapai 48 kementerian.

”Kami ini akan menyesuaikan dengan kabinet sekarang. Masalah bangunannya, penyesuaian yang lama dengan yang baru ini juga pastinya akan menjadi tanggung jawabnya kami,” kata Danis seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dengan jumlah 48 kementerian yang ada saat ini, lanjut Danis, maka pembangunan IKN nantinya bakal menyesuaikan kebutuhan pemerintahan Prabowo. Hal itu termasuk kemungkinan penambahan kantor ataupun jumlah rumah.

Walaupun bangunan kantor yang disiapkan di IKN terbatas untuk empat kemenko, sesuai jumlah kemenko di pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi di kompleks kantor kemenko di IKN itu didirikan 16 bangunan. Menurut Danis, bangunan-bangunan itu dapat leluasa digunakan sesuai kebutuhan kemenko di pemerintahan saat ini.

Sementara itu, untuk rumah tapak menteri, Otorita IKN hanya mengerjakan sesuai proyek kontrak yang telah disepakati.

Selain itu, pergantian pemerintahan menuntut banyaknya pekerjaan yang harus disesuaikan, misalnya proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN). ”Jadi sabar ya, ini kami baru awal dan banyak penyesuaian yang memang harus kami lakukan karena ini kabinet baru,” tambah Danis.

Eksekutif hampir selesai

Danis menambahkan, Otorita IKN kini fokus menyelesaikan target untuk 2025 yakni bangunan untuk eksekutif. Setelah itu, pembangunan kebutuhan legislatif dan yudikatif bisa dimulai. Dia pun optimistis bangunan dua lembaga negara itu bisa dikerjakan pada 2025.

Secara spesifik, bangunan pemerintahan di pusat sudah hampir selesai. Di antaranya, Sekretariat Presiden (94 persen), Istana Garuda (99,1 persen), Istana Negara dan lapangan upacara (87,6 persen), Kantor Kementerian Sekretariat Negara (99,1 persen), Kemenko I (85,5 persen), Kemenko II (61,2 persen), Kemenko III (85,4 persen), Kemenko IV (92,1 persen).

Selain itu, rumah susun (rusun) Polri dan Badan Intelijen Negara (91,4 persen), dan rumah tapak menteri (93,9 persen). Adapun untuk rusun ASN dibangun dalam empat klaster dengan total bangunan sebanyak 47 menara (tower). Untuk klaster rusun ASN I (87,7 persen), rusun ASN II (78,6 persen), rusun ASN III (79,5 persen), rusun ASN IV (83,9 persen).

Keseluruhan rusun ASN diharapkan selesai pada Desember 2024. ”Diharapkan sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai dan sebagian sudah digunakan. Satu tower terdiri dari 12 lantai yang mampu menyediakan 60 unit apartemen. Satu unit apartemen luasnya 98 meter persegi yang terdiri dari tiga rumah,” terangnya.

Bangunan baru masih dibicarakan

Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan, pihaknya menyediakan aplikasi IKNOW dan sejumlah teknologi informasi untuk persiapan proses pemindahan ASN ke IKN. Kantor dan tempat tinggal bakal berada di lingkungan pusat pemerintahan.

Di sisi lain, Otorita IKN terus konsolidasi bersama masyarakat sekitar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk sinergi dalam hal pembebasan lahan dan lainnya. Antusiasme tinggi dari segala pihak bakal diakomodasi lewat fasilitas kunjungan.

Dia pun mengungkapkan masih ada proses pembangunan baru yang memasuki pembicaraan. Namun, Bimo enggan mengungkap apa saja pembangunan yang dimaksud. ”Untuk yang baru-baru, nanti semuanya masih dibicarakan. Untuk pembangunan fisik yang baru, semuanya masih dibicarakan, didiskusikan,” tuturnya.