Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT
Jumat, 1 November 2024 10:03 WIB
-
Bagikan
Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster saat memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan komisinya akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dia juga memastikan Komisi XIII yang membidangi reformasi regulasi dan HAM akan mengawal pembahasan RUU tersebut hingga tuntas.
“Komisi 13 akan memperjuangkan RUU PPRT ini dan kami akan segera membahasnya dalam waktu dekat,” kata Willy saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.
Menurut dia, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT. Sebab, dia menilai, keberadaan regulasi yang bisa memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga adalah salah satu wujud pemenuhan hak asasi manusia.
“Pentingnya pengesahan RUU PPRT ini karena menyangkut kepentingan para pekerja rumah tangga yang selama ini kerap mendapatkan kekerasan,” kata dia.
Politikus NasDem ini mengatakan ketiadaan regulasi yang mengatur tentang pekerja rumah tangga membuat mereka rentan tidak mendapatkan hak dan kewajiban sebagai pekerja. Di lain sisi, Willy melihat semangat RUU tersebut sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“DPR akan menjadi garda terdepan melalui fungsi legislasi agar bisa melindungi para pekerja rumah tangga yang selama ini diabaikan,” ujar Willy..
