SEMARANG, KOMPAS — Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, berjanji bakal mendorong pemberian insentif bagi sektor usaha untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Adapun calon gubernur nomor urut 2, Ahmad Luthfi, berkomitmen memperbanyak balai latihan kerja serta mendorong kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kerja.

Gagasan itu mengemuka dalam debat ketiga Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang, Jateng, Rabu (20/11/2024) malam. Pilgub Jateng diikuti dua paslon, yakni pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) serta pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Pada segmen kedua, kedua pasangan diminta memberikan gagasan perihal ketenagakerjaan menyambut era bonus demografi serta kondisi pendidikan kelompok disabilitas di Jateng.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jateng sebesar 4,78 persen, menurun sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Akses jalan baru yang menghubungkan menuju kawasan industri di Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2020). Dalam beberapa tahun ini kawasan industri terus berkembang di sejumlah daerah di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Demak, Kendal dan Semarang.
 

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Akses jalan baru yang menghubungkan kawasan industri di Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2020). Dalam beberapa tahun ini, kawasan industri terus berkembang di sejumlah daerah di Jawa Tengah, antara lain, Kabupaten Demak, Kendal, dan Semarang.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 21,35 juta orang, bertambah 0,28 juta orang dibandingkan angkatan kerja pada Februari 2023. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat menurun sebesar 0,11 persen poin, menjadi 72,22 persen pada Februari 2024.

Mendapat kesempatan pertama untuk menjawab, Luthfi menuturkan, jika terpilih sebagai Gubernur Jateng, dirinya akan memperbanyak balai latihan kerja (BLK) di provinsi itu. Ia pun menyoroti sejumlah daerah pusat industri di Jateng yang belum memiliki BLK.

”Contoh, ada usaha garmen di Ungaran (Kabupaten Semarang). Namun, BLK-nya ada di (Kabupaten) Kendal,” ujar Luthfi.

 

Selain itu, mantan Kapolda Jateng ini juga menjanjikan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Ia menyebut, banyak lowongan kerja di Jateng, tetapi terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM).

Luthfi juga berkomitmen akan memberikan kemudahan bagi usaha mikro di Jateng. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan diberikan pendampingan pemodalan hingga penjualan.

Kandindat nomor urut satu pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan nomor urut dua pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen saat hadir dalam debat terbuka Pilkada Jateng 2024 di Muladi Dome, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2024). Pada sesi debat publik yang terakhir ini bertema sosial, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan. Penyelenggaraan debat tersebut menjadi pendidikan politik dan mengenalkan lebih dekat kompetensi para calon untuk memimpin Jawa Tengah. Kompas/P Raditya Mahendra Yasa 20-11-2024
 

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pasangan nomor urut satu, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, dan pasangan nomor urut dua, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, mengikuti debat terbuka Pilkada Jateng 2024 di Muladi Dome, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2024).

Menanggapi hal tersebut, Andika berpendapat perlu ada terobosan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan menghadapi bonus demografi. Ia menawarkan, pemberian insentif pada sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja.

”Sehingga mereka punya ruang fiskal maupun anggaran untuk melakukan ekspansi. Kalau kita kurangi beban mereka, baik sifatnya pajak, retribusi, perizinan, kita berharap semakin banyak usaha yang hadir menyerap tenaga kerja,” ucap mantan Panglima TNI tersebut.

Kelompok disabilitas

Gagasan insentif tersebut kembali dikemukakan oleh Andika saat memberikan pandangan terkait kondisi pendidikan kelompok disabilitas di Jateng. Menurut dia, kebutuhan fasilitas pendidikan tidak cukup dipenuhi oleh pemerintah provinsi dan lembaga pendidikan swasta.

Andika menilai, pemberian insentif kepada sektor usaha akan mendorong perusahaan-perusahaan juga memberikan kontribusi sosial bagi kelompok disabilitas.