Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Wamenhut Sulaiman Umar menjalani rapat kerja perdana bersama Komisi IV DPR RI. Dalam agenda ini Kementerian Perhutanan meminta adanya penambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 3,67 triliun. Rapat terselenggara di ruang Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto. Dalam raker perdana ini, Raja Juli meminta adanya tambahan anggaran belanja negara Kemenhut sebesar Rp 3,67 triliun untuk tahun 2025. Adapun sebelumnya anggaran belanja Kemenhut ditetapkan senilai Rp 5,1 triliun.
"Perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran bapak, ibu sekalian, untuk tahun 2025 sebesar Rp 3,67 triliun," ujar Raja Juli dalam rapat. Ia menyebut anggaran belanja sebesar Rp 5,1 triliun diperuntukan untuk tiga program, yakni dukungan manajemen Rp 3,3 triliun, pengelolaan hutan berkelanjutan Rp 1,6 triliun, dan program pendidikan serta pelatihan vokasi Rp 112,9 miliar. Sedangkan, katanya, tambahan anggaran Rp 3,67 triliun diperuntukan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor kehutanan. Ia menyebut anggaran itu akan digunakan untuk swasembada pangan terkait penyediaan lahan untuk food estate, pengembangan SDM dan pendidikan untuk menjadikan sekolah menengah kejuruan kehutanan menjadi unggulan. Pihaknya juga mendorong afirmasi pendidikan sekolah negeri kehutanan gratis untuk anak-anak petani hutan.
Tambahan itu juga untuk melakukan digitalisasi seluruh layanan perizinan di lingkungan Kemenhut, pembayaran nontunai pada penerapan tarif baru wisata di 57 kawasan taman nasional, 134 wisata alam, dan 85 suaka margasatwa. Diharapkan hal ini bisa meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat. "Kami sangat optimis bahwa sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi pendorong dalam kedaulatan pangan nasional, menjaga sumber daya air, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditepian hutan," ungkapnya.