JAKARTA, KOMPAS — Setelah menuai kritik, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS akan diangkat paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan dilakukan paling lambat Oktober 2025.

Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta menindaklanjuti keputusan dengan menyusun perencanaan pengangkatan bagi para CASN tersebut.

Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (17/3/2025). Prasetyo didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk CPNS, pengangkatan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan PPPK diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025.

 

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Prabowo Subianto didampingi (dari kiri ke kanan) Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Tenaga Kerja Yussierli saat akan mengumumkan pemberian tunjangan hari raya untuk pengemudi daring di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), total ada 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK yang harus diangkat. Seleksi CPNS telah dilaksanakan mulai Agustus 2024, PPPK tahap 1 mulai September 2024, dan PPPK tahap 2 pada Januari 2025.

”Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dan instansi,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo memerintahkan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menganalisis serta melakukan simulasi pengangkatan CASN dengan tetap mempertimbangkan kesiapan setiap instansi. Hal itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan sehingga dapat sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan tersebut.

Terkait penerimaan PPPK 2024, lanjut Prasetyo, hal itu merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Selanjutnya, pengangkatan ASN akan dilaksanakan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan.

”Bapak Presiden menekankan bahwa proses tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Pemerintah tetap meminta kepada semua CASN untuk tetap tenang. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para CASN. ”Sekali lagi, Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi ASN adalah pengabdian dalam melayani masyarakat,” ujar Prasetyo.

Menpan dan RB Rini Widyantini menambahkan, pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang diperlukan oleh setiap kementerian/lembaga dan pemda. Kementerian, lembaga, dan pemda harus telah memproses seleksi bagi peserta yang mendaftar dan mengikuti sertai dinyatakan lulus bagi CASN. Untuk CPNS, instansi terkait telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau dalam pemberkasan.

 

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Bagi PPPK, instansi mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK. Saat ini sedang dalam pemberkasan. Selanjutnya, instansi mendapatkan penerbitan NIP CPNS dan nomor induk PPPK.

Kemudian, peserta membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN dan instansi menyiapkan anggaran yang tertuang dalam DIPA kementerian/lembaga dan pemda, sarana-prasarana instansi pemerintah untuk mengangkat calon ASN yang akan diangkat.

”Semua kementerian/lembaga dan pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan calon ASN melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan kepada BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan,” kata Rini.

Sebelumnya tuai polemik

Pengangkatan CASN tersebut sebelumnya menuai polemik setelah ada keputusan penundaan seusai rapat Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB serta BKN beberapa waktu lalu. Kala itu, Menpan dan RB Rini Widyantini menyampaikan pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026.

 

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

ASN mengikuti upacara HUT Ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 29 November 2024.

Sebelum ada keputusan penundaan, pengangkatan CPNS sudah dijadwalkan digelar pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Adapun peserta PPPK tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025.

Menurut Rini, ada sejumlah alasan hingga diputuskan pengangkatan CPNS digelar secara serentak pada 1 Oktober 2025. Pertama, selama ini ia melihat penetapan terhitung mulai tanggal (TMT) setiap instansi berbeda-beda sehingga para PNS dalam satu angkatan pun terkadang tidak memiliki TMT yang sama.

Alasan kedua adalah faktor teknis. Rini mengungkapkan bahwa sejumlah instansi masih memerlukan waktu untuk penyelarasan data CPNS mereka. Sampai sekarang saja ada beberapa instansi yang belum menyampaikan data lengkap CPNS ke BKN. Bahkan, ada juga daerah yang meminta penundaan atau pengunduran TMT pengangkatan CPNS karena masih memerlukan waktu penyesuaian, apalagi daerah-daerah baru menuntaskan pilkada. Setidaknya ada 213 instansi yang mengusulkan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan dan kebutuhan tersebut.

 

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (kanan) seusai memberikan keterangan pers terkait pemberian tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

”Bahwa instansi bisa siap di waktu yang telah disepakati yang lalu, yakni CPNS di Oktober 2025, PPPK pada Maret 2026. Ini murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, di lapangan dalam pengangkatan calon ASN yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan menjamin kepastian pengangkatan,” katanya.

Namun, dengan adanya aspirasi dari masyarakat dan masukan dari Presiden Prabowo, pihaknya menemukan formulasi percepatan. Hasilnya, pengangkatan CPNS paling lambat dilakukan pada Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya paling lambat Oktober 2025.

Terkait masih adanya rentang waktu tiga bulan bagi calon PNS dan tujuh bulan bagi PPPK, Rini mengatakan, waktu yang tersedia itu bisa dimanfaatkan oleh instansi untuk memanggil calon ASN guna mengikuti kegiatan orientasi. Namun, jika instansi sudah siap melakukan pengangkatan pada April 2025, maka hal itu bisa dilakukan segera mungkin.

 

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025), untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

”Ini kan secara bertahap. Kalau mereka bisa sudah siap untuk mengangkat pada April, misalnya, kalau memang mereka betul-betul sudah siap, kan, tidak ada persoalan begitu, ya. Tapi, kalau memang mereka belum siap mengangkat, nanti instansi pemerintah mungkin bisa melakukan pemanggilan, memberikan orientasi, dan lain sebagainya,” kata Rini.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat pengangkatan CPNS dan PPPK akan diselesaikan serentak pada 2025. Keputusan itu diambil setelah pimpinan DPR bertemu dengan pemerintah dan memberikan masukan terkait jadwal pengangkatan calon ASN tersebut. DPR meminta agar pengangkatan dipercepat dari jadwal yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

”Alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah secara serentak akan melakukan (pengangkatan) di 2025. Namun, CPNS-nya apakah setelah Lebaran pada bulan apa, dan kemudian PPPK-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentu pihak pemerintah yang berwenang menjawab ini,” ujar Dasco.