Perubahan perilaku ekonomi masyarakat menyumbang turunnya antusiasme mudik pada Lebaran 2025.

Oleh Antonius Purwanto

Perubahan perilaku ekonomi masyarakat menyumbang turunnya antusiasme mudik pada Lebaran 2025.

Mudik bagi masyarakat Indonesia menjadi semacam ritual sosial, yakni penanda pergerakan jutaan manusia dari pusat-pusat ekonomi tempat mereka mengais rezeki menuju tanah kelahiran untuk sementara waktu.

Secara sosial, mudik merupakan sendi utama penopang ikatan primordial di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, juga sebagai momen indah untuk berbagi rezeki, cerita sukses ataupun cerita duka, serta romantisisme masa kecil dengan handai taulan di kampung halaman.

Namun, tak sekadar kumpul bersama sanak saudara, mudik juga dipandang sebagai perjalanan ekonomi yang memiliki dampak luas. Setiap tahun, arus mudik memicu lonjakan aktivitas ekonomi, baik di sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, maupun konsumsi rumah tangga.

Perantau yang kembali ke kampung halaman membawa serta aliran uang yang meningkatkan daya beli masyarakat desa. Pasar tradisional ramai, bisnis kuliner meningkat, dan jasa transportasi mengalami lonjakan permintaan.

Bahkan, mudik massal menjadi ceruk potensial yang mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga ratusan triliun rupiah. Tingkat perputaran uang sangat masif dan cepat atau dalam teori ekonomi disebut velocity of money akan mendorong kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, terutama sektor ekonomi riil. Pengalaman pada Lebaran sebelumnya menjadi cerminan bahwa nilai ekonomi yang tumbuh pada 2024 mencapai Rp 157,3 triliun.

Namun, nuansa Lebaran yang pada tahun sebelumnya mampu menggerakkan perekonomian secara masif, tetapi pada Lebaran tahun ini tampaknya akan cenderung melandai dan menunjukkan kondisi sebaliknya. Sebab, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan turun dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), angka pemudik tahun ini diperkirakan 146,48 juta atau 52 persen dari total penduduk Indonesia. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan jumlah pemudik tahun lalu yang menyentuh angka 193,6 juta pemudik. Artinya, terjadi penurunan 24 persen atau 47,12 juta.

 

KOMPAS

Berkurangnya jumlah pemudik tahun ini merupakan anomali karena secara historis selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data 10 tahun terakhir, Kemenhub memproyeksikan ada kenaikan jumlah pemudik setiap tahun. Terkecuali pada 2020 dan 2021 saat pemerintah melarang untuk  mudik karena pandemi Covid-19.

Tercatat pada 2022, jumlah pemudik Lebaran mencapai 85,5 juta orang saat mudik kembali diperbolehkan oleh pemerintah. Tahun berikutnya, 2023, jumlahnya melonjak menjadi 123,8 juta orang dan pada 2024, jumlah pemudik naik lagi hingga 193,6 juta orang. Meskipun turun, jumlah pemudik pada 2025 ini masih menempati urutan kedua tertinggi dalam kurun satu dekade terakhir.

Padahal, tahun ini, pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus fiskal agar daya beli warga meningkat saat Lebaran. Stimulus itu antara lain diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, pencairan tunjangan hari raya, dan penyaluran bantuan sosial atau bansos.

Penurunan jumlah pemudik tahun ini tentu akan berdampak luas dan dirasakan oleh sejumlah daerah yang menjadi tujuan utama pemudik. Mulai pada ekonomi lokal; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); tempat-tempat wisata; dan sektor informal yang menggantungkan harapan pada momentum mudik. 

Penyebab turunnya pemudik

Meskipun Kemenhub mengakui bahwa survei tidak mendalami penyebab penurunan jumlah proyeksi pemudik tahun ini, tetapi ada sejumlah faktor penyebab mengapa tahun ini pemudik Lebaran diproyeksikan turun.

Salah satu di antaranya tidak terlepas dari perubahan perilaku ekonomi masyarakat akibat lemahnya daya beli dalam beberapa bulan terakhir. Momen Lebaran biasanya diwarnai dengan aktivitas belanja, tetapi transaksi belanja ini bisa jadi berkurang karena daya beli masyarakat yang menurun.

Susutnya daya beli masyarakat itu tecermin dari deflasi yang terjadi pada awal 2025. Meskipun pemerintah menganggap deflasi sebagai tanda keberhasilan pengendalian harga, para ekonom justru menilai kondisi ini lebih mencerminkan lemahnya konsumsi masyarakat.

Fenomena deflasi tengah melanda Indonesia beberapa waktu terakhir. Pada Januari tahun ini, deflasinya mencapai minus 0,76 persen, dan Februari minus 0,48 persen. Bahkan, deflasi tahunan pada Februari 2025 (minus 0,09 persen) merupakan yang pertama dalam 25 tahun terakhir. Hal ini berarti harga barang cenderung turun, tapi daya beli juga melemah.

Anomali konsumsi masyarakat itu mengindikasikan ada ketidakberesan ekonomi di dalam negeri.  Dengan kata lain, kondisi ekonomi belakangan ini tengah menekan pendapatan masyarakat yang bakal merayakan Lebaran.

Tekanan ekonomi itu bisa jadi membuat sebagian masyarakat terpaksa tidak mudik ke kampung halaman, tak terkecuali kelompok kelas menengah. Dengan kondisi ekonomi saat ini, masyarakat cenderung menghemat (saving) pengeluaran.

Terlebih lagi dalam beberapa bulan ke depan akan memasuki tahun ajaran baru, di mana tuntutan pembayaran daftar ulang sekolah atau uang masuk sekolah menjadi kewajiban yang harus disegerakan. Dampaknya, mudik lebaran ke kampung halaman tidak menjadi pilihan liburan. Sebab, ketika mudik Lebaran ada banyak konsekuensi ekonomi yang terkadang dilakukan secara tak terkendali yang berpotensi menguras uang tabungan.

Pelemahan daya beli juga tecermin dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang anjlok pada Januari 2025. Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan PPN dalam negeri turun menjadi Rp 2,58 triliun pada awal 2025. Angka tersebut turun hingga 92,75 persen dari realisasi PPN DN pada Januari 2024 senilai Rp 35,6 triliun.

 

TANGKAPAN LAYAR

Selain karena permasalahan teknis implementasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan, pelemahan daya beli masyarakat ditengarai menjadi penyebab lain turunnya penerimaan PPN dalam negeri.

Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia juga menunjukkan penurunan. Pada Februari 2025, IKK mencapai 126,4 atau turun dari Januari yang sebesar 127,2. Hal ini mengindikasikan konsumen cenderung lebih hati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Jadi, meskipun ada euforia Lebaran, banyak yang memilih menahan diri.

Selain pelemahan daya beli tesebut, sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan, turunnya jumlah pemudik tahun ini dipengaruhi pula kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Konsumsi rumah tangga turut menurun akibat efisiensi anggaran itu.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan, baik di lingkup industri, perhotelan, ritel, maupun beragam jenis usaha lainnya juga menjadi penyebab lain turunnya jumlah pemudik tahun ini.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, per Januari 2025, angka PHK sebesar 3.325 orang. Angka ini tidak jauh berbeda dengan Januari tahun 2024. Namun, perlu diketahui bahwa tahun lalu, PHK sangat masif terjadi hingga sepanjang tahun. Angkanya mencapai 77.965 atau meningkat 22 persen (yoy).

Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terkena PHK, kemampuan atau daya beli masyarakat pun akan menurun. Di tengah kerentanan ini, tentu masyarakat yang terdampak PHK akan berpikir ulang untuk membelanjakan uangnya untuk kegiatan ritual keagamaan, seperti mudik Lebaran. 

Dampak penurunan pemudik Lebaran

Beragam persoalan tersebut seolah menjadi cerminan adanya perubahan pola mobilitas masyarakat menjelang Lebaran tahun ini. Selain itu, bisa menjadi sinyal pelemahan dari dinamika ekonomi nasional. Dampaknya tentu tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga memberikan efek berganda dalam cakupan yang lebih luas.

Penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025 sekitar 24 persen, sebagaimana dilansir dalam Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub, akan berdampak signifikan terhadap perputaran uang saat Lebaran tahun ini.

Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dibandingkan Lebaran 2024 yang perputaran uangnya bisa mencapai Rp 157,3 triliun, tahun ini diperkirakan  mengalami penurunan hingga 12,28 persen atau susut menjadi sekitar Rp 137,97 triliun.

Akibatnya, aliran uang yang biasanya mengalir ke pembelian tiket, konsumsi di jalan, belanja kebutuhan Lebaran, dan tunjangan hari raya (THR), diprediksi menyusut cukup signifikan.

Berdasarkan perhitungan, jika 46,5 juta orang tidak mudik dengan estimasi pengeluaran rata-rata Rp 2 juta hingga Rp 5 juta per orang, maka potensi kontraksi peredaran uang bisa mencapai Rp 93 triliun hingga Rp 232 triliun.

Penurunan perputaran uang Lebaran tentu menjadi tantangan bagi sektor usaha di daerah-daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan momen Lebaran untuk meningkatkan penjualan.

Sektor informal, seperti pedagang kaki lima di terminal atau pasar tradisional di daerah tujuan mudik, diperkirakan juga akan merasakan dampak nyata. Selain itu, kunjungan wisata domestik di beberapa daerah di Indonesia diperkirakan turun seiring penurunan jumlah pemudik tahun ini.

 

KOMPAS

Secara geografis, daerah dengan perputaran uang tertinggi selama Lebaran umumnya berada di wilayah yang menjadi tujuan mudik, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, akan merasakan dampak terbesar. Daerah ini tidak hanya menerima pemudik dari Jakarta dan kota besar lain, tetapi juga menjadi pusat distribusi belanja kebutuhan Lebaran.

Di luar Jawa, Sumatera (terutama Lampung dan Sumatera Utara) serta Sulawesi Selatan, termasuk wilayah dengan sirkulasi uang yang tinggi selama Lebaran, juga disinyalir akan merasakan hal serupa. Sementara itu, daerah dengan basis ekonomi lokal kuat, seperti Bali atau Yogyakarta, diperkirakan akan lebih resilien karena aktivitas pariwisata atau konsumsi domestik yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemudik.

Menanggapi kondisi ini, pemerintah tampaknya perlu melakukan rekayasa kebijakan dan inovasi regulasi yang diperlukan agar dampak ekonomi dari Lebaran tetap terjaga meskipun jumlah pemudik berkurang.

Terlepas dari penyebab dan dampak turunnya pemudik Lebaran tahun ini, tradisi mudik Lebaran tetap menjadi momen pendistribusian sebaran uang yang merata dari kota hingga pelosok desa, sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian di beberapa daerah. (LITBANG KOMPAS)