Pada 31 Oktober 2024, ketika bersama Douglas Baker—pendiri dan Chairman Cintana Education yang juga pendiri dan mantan CEO of Laureate Education—dengan timnya beraudiensi dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Stella menuturkan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan universitas-universitas terkemuka berkelas dunia di Indonesia.
Kehadiran universitas-universitas terkemuka berkelas dunia itu diharapkan dapat mendorong universitas-universitas dalam negeri menjadi universitas bereputasi di dunia (world class university/WCU).
Baker membawa jaringan global Arizona State University (ASU) Cintana untuk beraliansi dengan perguruan tinggi (PT) di Indonesia.
Baker dinilai telah berhasil membesarkan Laureate International Universities (LIU) sebagai jaringan universitas bereputasi terbesar di dunia, tersebar di sejumlah negara, di lebih dari 70 universitas berkelas global yang kini memiliki lebih dari sejuta mahasiswa.
Pada 2010-2015, LIU dipimpin Presiden Bill Clinton sebagai honorary chancellor yang kemudian digantikan oleh Ernesto Zedillo, mantan Presiden Meksiko (LIU, 2024).
Kehadiran jaringan kerja sama ASU-Cintana dan LIU di Indonesia tentu akan memberi nilai tambah bagi pemajuan PT di Tanah Air, baik negeri maupun swasta, yang kini jumlahnya sudah mencapai 4.523 (PP Dikti, 2023) atau empat kali lebih besar dibandingkan dengan semua PT di Afrika (54 negara) yang hanya 1.225 (uniRank, 2020).
Dengan menggunakan kriteria QS World University Ranking (WUR 2025), di antara sekitar 28.000 PT seluruh dunia (UNESCO, 2021), yang menempati peringkat empat teratas: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Imperial College London, University of Oxford, dan Harvard University.
Untuk Indonesia, di antara 4.523 PT, hanya lima yang masuk 500 besar WCU, yakni Universitas Indonesia (206), UGM (239), kemudian disusul ITB (256), Universitas Airlangga (308), dan IPB (426).
Indikator QS WUR 2025, antara lain, academic reputation dengan bobot 30 persen, employer reputation 15 persen, faculty student ratio 10 persen, dan citations per faculty 20 persen. Indikator international faculty ratio, international student ratio, international student research network, employment outcomes, dan sustainability masing-masing berbobot 5 persen.
Jika indikator pemeringkatan PT terbaik di dunia berdasarkan prestasi perolehan Nobel, pada 2023 Harvard University adalah peringkat pertama dengan perolehan 161 Nobel, disusul Columbia University 111 Nobel, dan University of Cambridge 110 Nobel (All University Info, 2023).
Columbia University sebagai WCU dapat dijadikan model bagi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) kita untuk mandiri secara finansial dengan tetap unggul secara akademik di tingkat global.
Pada 2007, sebagai visiting fellow for international conflict resolution di Columbia University (CU), saya berkesempatan menikmati tradisi akademik universitas ini secara lebih dekat. Waktu itu, CU sudah meraih 76 Nobel, dan pada 2025 meningkat menjadi 111 Nobel.
Pada 2007, anggaran tahunan (annual budget) CU sebesar 2,54 miliar dollar AS untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya. Namun, pada 2022, angka itu meningkat menjadi 5,8 miliar dollar AS. Sebesar 59 persen dari jumlah itu dibelanjakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan administrasi; 15 persen untuk kedokteran; serta selebihnya untuk perpustakaan dan kegiatan operasional lainnya.
Di sisi lain, pada 2007, CU ini memperoleh pendapatan 2,71 miliar dollar AS. Sebanyak 24 persen dari jumlah itu bersumber dari hibah dan kontrak kerja sama dengan institusi pemerintah, 19 persen dari uang kuliah mahasiswa, 15 persen dari hasil penelitian, 15 persen dari rumah sakit, 11 persen dari keuntungan kegiatan bisnis kampus, 12 persen dari kontrak dengan pihak swasta, dan 4 persen dari sumber lainnya.
Pada akhir Juni 2007, CU mempunyai dana abadi (endowment) 6 miliar dollar AS dan meningkat menjadi 13,3 miliar dollar AS pada 2022. Jika dijumlahkan, CU mengelola 19,1 miliar dollar AS (setara Rp 315 triliun, dengan kurs Rp 16.490 per dollar AS) setahun. Jumlah ini 3,2 kali lebih besar dibandingkan dengan total anggaran Kemendikbudristek Rp 97,7 triliun pada 2024 (Kompas, 1/9/2023).
Saat ini, di antara 125 perguruan tinggi negeri (PTN) kita, terdapat 24 yang sudah berstatus PTNBH yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber dayanya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, serta memiliki otoritas untuk membuka dan menutup program studi.
PTN jenis ini beroperasi mirip perusahaan-perusahaan BUMN (Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014.
Setelah melewati seperempat abad sejak kelahirannya pada 26 Desember 2000—diawali dengan penetapan UI, UGM, IPB, dan ITB sebagai PTN badan hukum milik negara (BHMN)—PTNBH semestinya sudah mandiri secara finansial dan bereputasi secara akademik di tingkat global, misalnya sudah ada yang meraih Nobel.
Dengan segala dinamikanya, berikut adalah gambaran kemandirian PTNBH kita.
Pertama, dari 21 PTNBH, rata-rata 47,91 persen sumber dananya masih mengandalkan kontribusi uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) mahasiswa. Yang paling rendah ketergantungannya pada UKT adalah ITB (26 persen), disusul IPB 29 persen, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 36 persen, dan Universitas Syiah Kuala (USK) 37 persen.
Meski masih di bawah rata-rata, PTNBH dengan ketergantungan pada UKT mahasiswa yang masih cukup besar adalah UGM dan Universitas Andalas dengan masing-masing 40 persen, Universitas Padjadjaran 41 persen, ITS 42 persen, Universitas Negeri Padang (UNP) 43 persen, dan Universitas Hasanuddin (Unhas) 44 persen, UI 47 persen, dan Universitas Sumatera Utara 49 persen.
Yang amat tinggi ketergantungannya pada UKT adalah Universitas Negeri Malang 50 persen, UNS 51 persen, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) 52 persen, Unair 54 persen, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Diponegoro (Undip) masing-masing 57 persen, Universitas Brawijaya (UB) 62 persen, Universitas Negeri Semarang (Unnes) 63 persen, dan Universitas Terbuka (UT) 86 persen.
Data ini memperlihatkan hanya ITB dan IPB yang sumber pendapatannya dari UKT paling kecil, yakni di bawah 30 persen. Sebaliknya, yang paling besar ketergantungan pada UKT, yakni di atas 60 persen, adalah UT, Unnes, dan UB.
Kedua, secara rata-rata semua PTNBH hanya mampu memperoleh 20,14 persen sumber pendanaannya dengan usahanya sendiri. Yang paling besar sumber pendanaannya di luar UKT mahasiswa adalah ITB (56 persen), disusul UI 34 persen, IPB 33 persen, dan ITS 30 persen. Sementara UGM, UPI, dan Unpad masing-masing mencapai 25 persen.
Yang paling kecil adalah Unesa (3 persen), UT dan Unnes masing-masing 4 persen, UNY 7 persen, dan UNP 9 persen.
Ketiga, secara rata-rata semua PTNBH masih bergantung pada dana APBN 31,9 persen. Yang paling sehat, paling kecil ketergantungan dari APBN adalah UT yang hanya memperoleh porsi 9 persen, disusul ITB 18 persen, UI 19 persen, Undip 23 persen, Unair 24 persen, UNS dan UB masing-masing 26 persen, dan ITS 28 persen.
Kelompok menengah adalah Unhas dan Unnes masing-masing 34 persen; UGM, Unpad, dan USU masing-masing 35 persen; UNY 36 persen; IPB 38 persen; dan UPI 39 persen.
Kelompok yang amat bergantung pada APBN adalah UNP dan USK masing-masing 47 persen, disusul Unesa 45 persen dan Unand 40 persen.
Dengan memperhatikan potret suram PTNBH dalam lintasan perjalanan sejarahnya yang panjang, Dikti kelihatannya perlu segera melakukan evaluasi dan restrukturisasi menyeluruh dan pendampingan pada PTNBH yang bermasalah.
Jika ada PTNBH yang gagal konsisten, Dikti dapat mengembalikan statusnya ke PTN satuan kerja atau PTN badan layanan umum (PTN BLU).
Dikti perlu membantu PTNBH keluar dari pola ”padat karya” yang hanya bergantung pada donasi mahasiswa dengan keringat dosen dan tenaga kependidikannya, dengan membangun model bisnis kampus yang lebih modern dan bermartabat sesuai keunggulan masing-masing dan berkelanjutan sekaligus menyehatkan perkembangan perguruan tinggi swasta (PTS) kini dan ke depan.
Hafid Abbas, Senior Advisor Laureate Education in Asia 2005-2016