Ekonom Faisal Basri pernah mengingatkan, sampai kiamat proyek Kereta Cepat Indonesia-China tak akan balik modal. Bom waktu utang Woosh ternyata datang sangat cepat.

Oleh Redaksi

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi simbol lompatan teknologi transportasi Indonesia itu terus merugi. Beban utang dan bunga terus membengkak. Kondisi ini membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PTPN VIII—yang bersama-sama melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60 persen saham KCIC—harus menanggung bebannya.

Pada 2024, kerugian PT PSBI mencapai sekitar Rp 4,2 triliun. Tahun ini, sampai paruh pertama, kerugian tercatat Rp 1,65 triliun. Dari angka itu, Rp 951,5 miliar jadi beban KAI yang memegang 58,6 persen saham PT PSBI.

Negara, melalui Danantara, dipaksa turun tangan. Restrukturisasi utang KCIC pun ditempuh. Sebab, jika tidak, keuangan KAI dan tiga BUMN lainnya akan semakin berdarah-darah.

Sejak awal, proyek yang terkesan terlalu dipaksakan di era pemerintahan Joko Widodo itu memang sudah memicu polemik dan kontroversi. Biaya konstruksi membengkak dari Rp 86 triliun menjadi Rp 118,37 triliun sehingga menjadi beban APBN dan pemerintah harus memberikan jaminan terhadap utang KCIC. Sebesar 75 persen dana pembangunan KCIC ini berasal dari utang ke China Development Bank.

Dengan tingkat okupansi hanya 40-50 persen dari target pesimistis, pendapatan dari tiket Rp 1,5 triliun per tahun tak mampu menutup biaya operasional dan kewajiban utang. Untuk bunganya saja, KAI harus membayar Rp 2 triliun per tahun.

Kita belum tahu skema yang akan ditempuh Danantara. Selain restrukturisasi utang, beberapa gagasan untuk menekan kerugian adalah termasuk menggenjot okupansi, ekspansi layanan, crowd funding melalui penerbitan obligasi untuk menutup utang, dan mencari investor strategis (yang berarti pemerintah harus melepas sebagian kepemilikan di KCIC).

Negosiasi ulang dengan Pemerintah China secara G-to-G mungkin juga jadi salah satu opsi. Prinsipnya, jangan sampai penyelesaian utang KCIC justru menimbulkan masalah baru dan menambah lagi beban APBN yang sudah megap-megap. Keberlanjutan KCIC dan pelayanan penumpang juga harus menjadi pertimbangan penting dalam restrukturisasi.

KCIC, dan sejumlah proyek PSN lain yang terkesan dibuat secara ugal-ugalan, menjadi pelajaran pahit. Sebab, jika tak hati-hati, kita bisa masuk dalam jebakan utang (debt trap), seperti dialami beberapa negara yang pernah bekerja sama dengan China membangun proyek infrastruktur masif, seperti Sri Lanka dan Djibouti. Mereka gagal bayar sehingga proyek akhirnya berubah menjadi milik China. Proyek dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan itu disinyalir menjadi salah satu penyebab kebangkrutan ekonomi Sri Lanka pada 2022.

Kasus KCIC juga harus menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Prabowo yang berambisi melanjutkan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Jangan sampai beban berat fiskal yang harus menyangga berbagai program populis Presiden memaksa pemerintah terus menambah utang serta mengorbankan hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas.