Menhan sebut indikasi kegiatan ilegal di Morowali, sementara Menteri ESDM masih menunggu laporan.

Oleh Nina Susilo, Kurnia Yunita Rahayu

JAKARTA, KOMPAS — Menanggapi polemik keberadaan bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, yang diduga ilegal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia enggan banyak berkomentar. Namun, ia memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan, termasuk PT IMIP, telah dilaksanakan sesuai prosedur. Adapun pertambangan ilegal bakal ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/1/2025), mengatakan, polemik bandara yang berada di PT IMIP bukan kewenangan kementeriannya, melainkan kementerian teknis lainnya. Kementerian ESDM hanya bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT IMIP.

Bahlil tidak menampik adanya dugaan penambangan ilegal di kawasan PT IMIP. Namun, ia mengaku masih menunggu laporan dari tim yang bekerja di lapangan.

Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Pihak mana pun yang menambang secara ilegal akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

”Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi, yang kurang pas dan atau melanggar hukum,” kata Bahlil.

Uji kesiapan pengamanan

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memantau simulasi pertahanan terintegrasi TNI di Morowali, Sulawesi Tengah. Latihan operasi udara ini, seperti dituliskan di situs Kementerian Pertahanan 20 November 2025, sekaligus uji kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara terutama di area obyek vital nasional (obvitnas), seperti Bandara PT IMIP yang terletak dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III).

Menhan sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan saat itu menilai terjadi beberapa anomali di Morowali. Sebab, kata Sjafrie, Bandara PT IMIP tidak memiliki perangkat negara.

”Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas dalam bandara tersebut merupakan hal yang anomali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus kita menegakkan regulasi,” tutur Sjafrie seperti ditayangkan Kompas TV.

Sjafrie menambahkan, ini adalah celah yang membuka kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Hal ini juga bisa berpengaruh terhadap stabilitas nasional.

Karena itu, Sjafrie pun menyebut beberapa latihan simulasi itu dilakukan dalam rangka menghentikan (intercept) kegiatan yang terindikasi ilegal. Adapun hal ini dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI.

”Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” tambah Sjafrie.

Hasil pemantauan ini dilaporkan kepada Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (23/11/2025). Saat itu, menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi.

”Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa ’Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperjuangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’,” tulis Teddy.

Pertambangan nikel di Sulawesi berlangsung sejak lama. Pertengahan tahun 1960-an, Inco mulai mengoperasikan pertambangan nikel di Morowali. Tahun 2013, perusahaan Tsinghsan Group dari China bekerja sama dengan PT Bintang Delapan Investama mendirikan PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Indonesia untuk mengembangkan tambang nikel seluas hampir 47.000 hektar di Morowali.

Kedua perusahaan kemudian sepakat mendirikan pabrik pemurnian nikel di Morowali pada Juli 2013. Adapun pendirian kawasan IMIP awalnya disepakati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China Xi Jinping saat Forum Bisnis Indonesia-China di Jakarta, 3 Oktober 2013. Dua tahun kemudian, 29 Mei 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan berdirinya kawasan IMIP di Bahodopi (Kompas.id 29 Agustus 2025).

Dalam pertemuan dengan Presiden, Bahlil juga melaporkan mengenai pembangkit listrik tenaga surya yang akan dibangun. ”Tadi kami membahas detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi, terkait dengan satu desa satu megawatt,” tuturnya.

Saat ini, menurut Bahlil, pemerintah masih membahas skema pembiayaannya.