Banjir dan longsor kali ini menandai krisis ekologi dan tata kelola ruang di Sumatera, yang memperparah kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Oleh Ahmad Arif

Besarnya skala banjir dan longsor di Sumatera bagian utara sepekan terakhir bukan sekadar bencana hidrometeorologis yang dipicu tingginya intensitas hujan, tetapi juga menandai krisis ekologi dan tata kelola ruang di Sumatera. Bencana ini jadi momentum mengaudit industri ekstraktif dan deforestasi di area ini yang memicu malaadaptasi pada krisis iklim.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, hingga Minggu (30/11/2025), setidaknya 442 orang meninggal dan 402 orang hilang akibat bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jumlah korban terbanyak ada di Sumut dengan 217 orang meninggal dan 209 orang hilang.

Di Sumbar, menurut data BNPB, korban jiwa mencapai 129 jiwa dan 118 orang hilang. Sementara itu, korban jiwa di Aceh tercatat 96 korban meninggal dan 75 orang hilang.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, siklon Senyar memicu hujan lebat sampai ekstrem di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Intensitas hujan tertinggi terjadi di Aceh, yakni Kecamatan Kuala, Bireuen, dengan intensitas 411 milimeter (mm) per hari, 25 -26 November 2025, seperti diutarakan Kepala Stasiun Klimatologi Aceh Muhajir.

Siklon Senyar mendarat di wilayah Aceh pada hari itu sebelum kemudian berbelok kembali ke Selat Malaka dan memasuki wilayah Malaysia.

Pada hari itu, lima daerah di Aceh mengalami hujan ekstrem di atas 370 mm. Selain Kecamatan Kuala, curah hujan hingga 397,4 mm terekam di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang; 382 mm di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa; 376,6 mm di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan; dan 376,6 mm di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

Hujan ekstrem di atas 150 mm juga terekam di sejumlah wilayah Aceh, mulai dari pesisir utara-timur Aceh, Kota Sabang, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Kota Subulussalam.

Di Sumut, rekor hujan mencapai 386 mm per hari pada 26-27 November di Pos Hujan Cempa, Kabupaten Langkat, seperti dilaporkan Kepala Stasiun Klimatologi Sumut Wahyudin. Pada hari itu, hujan ekstrem di atas 300 mm juga tercatat di Kota Medan, Kota Binjai, Deli Serdang, Batubara, dan Humbang Hasundutan.

Intensitas hujan hingga di atas 380 mm per hari, bahkan dalam kasus di Aceh melebihi 400 mm per hari ini, merupakan tertinggi yang tercatat di wilayah ini, termasuk juga tertinggi di Indonesia.

Sebagai perbandingan, rekor hujan di Jakarta, yang terekam dalam 150 tahun pencatatan sejak era kolonial, terjadi pada Tahun Baru 2020 sebesar 377 mm per hari di Bandara Halim Perdanakusuma. Rekor hujan saat itu memicu banjir besar di Jakarta.

 

Ismawadi

Sementara siklon tropis Cempaka yang berada di dekat Pulau Jawa pada 2017 lalu menyebabkan rekor hujan lebat di beberapa wilayah, seperti di Pacitan sebesar 383 mm per hari pada 27 November. Adapun siklon Seroja pada 2021 memicu rekor hujan hingga 332,1 mm per hari di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada April 2021.

Rekor intensitas hujan di Indonesia hampir selalu terjadi dengan fenomena siklon tropis. Menurut Direktur Meteorologi BMKG Andri Ramdhani, siklon ini merupakan anomali karena terbentuk pada lintang rendah, 4,5 derajat Lintang Utara di Selat Malaka, wilayah yang secara klimatologis seharusnya tak mendukung pembentukan siklon tropis.

Ada serangkaian anomali atmosfer, seperti penguatan monsun Asia, konvergensi besar di Selat Malaka, suhu laut hangat; perubahan mendadak kecepatan atau arah (shear) angin rendah; penguatan konvektivitas dari fenomena skala regional seperti MJO, Kelvin, dan Rossby Wave; serta pengaruh geografi selat yang sempit. Hal ini menciptakan kondisi bibit siklon berkembang di wilayah yang selama ini dianggap aman.

Peneliti iklim BMKG, Siswanto, menambahkan, seiring dengan memanasnya lautan karena perubahan iklim, wilayah Indonesia kini tidak lagi sepenuhnya terlindungi dari ancaman siklon tropis, baik dari arah barat, utara, maupun selatan.

Fenomena siklon tropis melewati daratan Indonesia, yang dulu terjadi puluhan hingga ratusan tahun, bisa terjadi dalam hitungan tahun. Sebelum siklon Senyar, sebelumnya pernah muncul siklon tropis Vamei di kawasan ini pada 2001 dan siklon Seroja yang melewati NTT pada 2021.

Dengan ancaman sumber bahaya yang meningkat ini, Indonesia seharusnya beradaptasi dengan meningkatkan kapasitas untuk menurunkan risiko bencana hidrometeorologi.

Peningkatan kapasitas bisa dilakukan dengan meningkatkan daya dukung lingkungan ataupun kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi bencana banjir dan longsor, termasuk memperbaiki sistem peringatan dini.

Krisis ekologi

Faktanya, daya dukung lingkungan kita menurun, padahal ancamannya meningkat. Country Director Greenpeace untuk Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, kedahsyatan dan luasnya tingkat kerusakan dalam bencana itu harus jadi alarm bahwa kerusakan masif terjadi pada fungsi lindung ekologi di Sumatera, khususnya di daerah aliran sungai, perbukitan, dan daerah rawan lainnya.

”Daya dukung lingkungan Sumatera sudah kritis karena hutannya ditimpa dan dirobek-robek oleh ribuan izin industri ekstraktif,” kata Leonard. Di lain sisi, anomali iklim akibat penghangatan ekstrem di perairan Selat Malaka dalam bentuk siklon tropis Senyar membuktikan krisis iklim nyata terjadi.

”Bencana Sumatera harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk segera bertindak menghentikan pendidihan global yang akan menghasilkan rangkaian cuaca ekstrem dan bencana-bencana baru pada masa depan,” tuturnya.

Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang diolah Jaringan Tambang (Jatam) memperlihatkan Sumatera banyak dibuka untuk tambang mineral dan batubara (minerba). Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektar.

Kepadatan izin ini terkonsentrasi di Bangka Belitung (443 izin), Kepulauan Riau (338), Sumatera Selatan (217), Sumatera Barat (200), Jambi (195), dan Sumatera Utara (170). Sementara provinsi lain seperti Lampung, Bengkulu, Aceh, dan Riau juga dijejali puluhan hingga ratusan izin di darat dan laut.

Menurut Jatam, tekanan terhadap ekosistem Sumatera tak berhenti pada tambang minerba, tetapi pembukaan hutan untuk berbagai alasan lain, termasuk pembangkit listrik. Sedikitnya 28 proyek 

pembangkit listrik tenaga air (PLTA) beroperasi atau dikembangkan di pulau ini dengan sebaran terbesar di Sumut sebanyak 16 unit, diikuti Bengkulu (5), Sumbar (3), Lampung (2), dan Riau (2).

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menilai dampak banjir bandang Sumatera sangat mungkin diminimalkan jika perusahaan dan pemerintah mengkaji setiap izin, proyek, serta bukaan hutan secara menyeluruh dan transparan.

”Banyaknya korban jiwa harus jadi pengingat pemerintah untuk benar-benar memulihkan bentang alam yang rusak, mengecek kembali serta meninjau ulang izin perusahaan perusak lingkungan,” kata Andi.

Sumut menjadi daerah yang paling parah terdampak. Areanya meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Sibolga. Di Tapanuli terdapat ekosistem Batang Toru atau biasa disebut Harangan Tapanuli dengan kekayaan biodiversitas tinggi.

Saat ini ekosistem tersebut dikepung berbagai megaproyek ekstraktif, seperti tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources, PLTA Batang Toru, PLTMH Pahae Julu, PT SOL yang mengoperasikan geotermal, perusahaan kertas PT Toba Pulp Lestari, serta perkebunan kelapa sawit PT Sago Nauli dan PTPN III Batang Toru.

Data Satya Bumi menunjukkan konsesi PT Agincourt Resources seluas 130.252 hektar. Seluas 40.890,60 hektar di antaranya tumpang tindih dengan area ekosistem Batangtoru yang merupakan rumah orangutan tapanuli. Lahan konsesi seluas 30.630 hektar juga tumpang tindih dengan hutan lindung di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Sementara dari keseluruhan luas ratusan ribu hektar itu, Agincourt telah membuka 603,21 hektar hingga Oktober 2025. Perusahaan berencana membuka 195 hektar lagi untuk membangun fasilitas penampung limbah (tailing management facility/TMF).

”Hal yang paling mengkhawatirkan yakni TMF dibangun di hulu sungai DAS Nabirong dan berpotensi menyebar ke DAS Batangtoru. Selain itu, Martabe dibangun di daerah dengan aktivitas kegempaan tinggi,” kata Andi menambahkan.

Jumlah orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis), spesies kera besar terlangka sedunia, kini kurang dari 800 ekor. Jaringan konservasi alam International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada 2017 menetapkan orangutan tapanuli dalam kategori terancam punah (critically endangered).

Praktik malaadaptasi

Dengan laju perubahan iklim saat ini, adaptasi seharusnya jadi kunci untuk menjamin kelangsungan hidup. Meski demikian, ada banyak contoh praktik adaptasi keliru atau disebut dalam laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2022 sebagai malaadaptasi.

Malaadaptasi didefinisikan IPCC sebagai tindakan yang bisa menyebabkan peningkatan risiko terkait iklim, termasuk lewat peningkatan emisi gas rumah kaca, peningkatan kerentanan pada perubahan iklim, atau penurunan kesejahteraan, saat ini atau pada masa depan. 

Para ilmuwan iklim penyusun laporan ini juga memberikan beberapa contoh malaadaptasi, misalnya pembangunan bendungan, baik untuk pengairan maupun sumber listrik. Pada tingkatan tertentu, kebijakan ini seolah bermanfaat.

 

Ismawadi

Namun, jika hal itu merusak akses masyarakat lokal pada sumber daya lahan dan hutan, intervensi tersebut mengakibatkan sebagian orang menjadi lebih rentan terhadap dampak iklim, selain dampaknya terhadap biodiversitas.

Untuk penambangan dan deforestasi demi perkebunan monokultur kelapa sawit, jelas itu merupakan bentuk malaadaptasi. Di tengah perubahan iklim, kita membutuhkan pembangunan lebih ramah lingkungan dan tidak menambah risiko yang seperti kita lihat di Sumatera saat ini mesti ditanggung masyarakat.