Di tengah upaya pemerintah mengakselerasi program pembangunan, sebagian publik melihat perlunya peningkatan aspek perencanaan, termasuk perspektif kebencanaan.

Oleh Rangga Eka Sakti/Litbang Kompas

Masih perlunya perbaikan perencanaan dalam program pemerintah ini tecermin dari hasil jajak pendapat Kompas yang digelar pada 10-13 November 2025. Di satu sisi, separuh lebih responden (55,4 persen) memandang berbagai program pemerintah selama ini telah direncanakan dengan matang. Di sisi lain, masih ada 41,3 persen responden yang belum yakin dengan perencanaan program pemerintah.

Terdapat lima aspek yang dicermati publik dalam pelaksanaan program pemerintah, yakni perencanaan program, pelibatan tenaga ahli, penganggaran, relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, serta respons terhadap kendala program. Dari lima aspek itu, pelibatan ahli menjadi poin yang paling diapresiasi publik.

Hasil jajak pendapat menunjukkan, sebagian besar responden (62,4 persen) meyakini perencanaan program pemerintah telah melibatkan berbagai ahli di bidangnya. Keterlibatan para ahli ini menanamkan keyakinan di benak masyarakat bahwa program-program pemerintah akan berjalan makin efektif dan akuntabel.

 

KOMPAS/ARIE

Jajak Pendapat Proyek dan Program Pemerintah

Hal lain yang juga dilihat positif oleh publik adalah soal penganggaran program. Sebanyak 56,6 persen responden mengaku yakin program yang dijalankan pemerintah anggarannya sudah direncanakan dengan baik. Walakin, ada 39,9 persen yang merasa aspek anggaran masih perlu diperhatikan masak-masak ke depan.

Munculnya kekhawatiran publik ini selaras dengan persoalan keuangan yang terjadi pada program pemerintah. Salah satunya adalah di kasus pembiayaan kereta cepat yang berlarut. Miskalkulasi akibat bengkaknya biaya pembangunan dan rendahnya pendapatan nyaris membuat PT KAI selaku pelaksana proyek ini pailit. Untungnya, komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjamin akan menuntaskan persoalan keuangan perusahaan tersebut via APBN menjawab keraguan publik akan masa depan proyek ini.

Mitigasi dan relevansi

Kendati demikian, terkait program yang tengah dijalankan pemerintah, publik memberikan sorotan lebih kepada dua hal. Pertama, aspek kuratif dari penyelenggaraan program pemerintah. Berdasarkan hasil jajak pendapat, 54,9 persen responden belum yakin dengan kemampuan pemerintah merancang mitigasi apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program.

 

KOMPAS/ANDRI

Data Pengungsi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar*

Pandangan masyarakat ini tentu bukan tanpa alasan. Masih lekat dalam ingatan, sedikitnya 5.626 siswa yang diduga mengalami keracunan seusai menyantap program Makan Bergizi Gratis sejak awal Januari hingga 19 September 2025. Atas berulangnya insiden itu, pemerintah kemudian meminta maaf serta melakukan evaluasi menyeluruh dan mitigasi ketat terhadap standar pelaksanaan program (Kompas, 26/9/2025).

Keraguan lain juga muncul terhadap relevansi program dan proyek pemerintah bagi masyarakat. Di mata publik, masih terdapat beberapa program yang dinilai belum relevan dengan kebutuhan mereka. Sebanyak 40,7 persen lebih responden tidak yakin pemerintah merencanakan program untuk kepentingan publik.

Meski sebagian warga skeptis, modal sosial pemerintah untuk bisa memperbaiki perencanaan program dan proyek ke depannya masih relatif besar. Hal ini tecermin dari sekitar tiga perempat responden (73,3 persen) yakin jika pemerintahan mampu merencanakan proyek-proyek besar dengan baik di masa mendatang.

Tentunya, modal kepercayaan ini perlu diimbangi langkah konkret pemerintah memperbaiki aspek perencanaan. Beberapa hal yang perlu dimatangkan ialah aspek penganggaran, relevansi dengan kebutuhan warga, serta langkah mitigasi saat pelaksanaan proyek terkendala.

Perspektif kebencanaan

Perlunya peningkatan perencanaan program terutama pada aspek penganggaran dan mitigasi ini seakan menemukan momentumnya saat terjadinya musibah bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sudah bukan rahasia jika Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 2024 terjadi 3.472 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Ancaman bencana berlanjut hingga tahun ini. Per 15 Oktober 2025, terjadi 2.590 bencana dengan mayoritas kejadian (99,03 persen) ialah bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta kebakaran lahan dan hutan. Maka, aspek mitigasi bencana ini sangat perlu dimasukkan sebagai variabel utama yang dipertimbangkan oleh pemerintah ketika menggodok program ke depan.

Setidaknya terdapat dua hal penting yang mendesak dilakukan pemerintah dalam hal mengintegrasikan aspek kebencanaan pada perencanaan pembangunan. Pertama, dukungan anggaran yang menjadi bukti konkret dari keinginan politik pemerintah. Tercatat pada 2025 pagu anggaran untuk BNPB dipangkas lebih dari separuh, yakni dari Rp 4,92 triliun menjadi Rp 2,01 triliun (Kompas, 2/12/2025).

 

KOMPAS/GUNAWAN

Riset kehilangan hutan primer Indonesia 2010-2024.

Dalam hal ini, pemangkasan anggaran penanggulangan bencana bisa memberikan sinyal pengurangan komitmen pemerintah dalam memikirkan aspek mitigasi risiko bencana. Maka, komitmen terhadap anggaran kebencanaan yang memadai menjadi sebuah keniscayaan bagi wilayah dengan tingkat kerentanan bencana.

Faktor kedua, tidak dapat dimungkiri, salah satu penyebab parahnya bencana di Sumatera bagian utara ini karena adanya variabel kerusakan alam. Walaupun bencana hidrometeorologi ini dipicu anomali siklon Senyar, dampak dari bencana akan lebih minimal apabila tidak terjadi perusakan alam sebelumnya. Tak ayal, perencanaan proyek dan program pemerintah ke depan perlu lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan alam demi melindungi masyarakat dari dampak berganda bencana ekologis yang menyengsarakan masyarakat.

Pada akhirnya, program pemerintah haruslah berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kepercayaan publik pada penyelesaian program pemerintah ke depan adalah modal sosial yang cukup untuk memulai lagi perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan dan berperspektif kebencanaan.