Sebanyak 41,6 persen responden jajak pendapat Litbang ”Kompas” menyatakan, komitmen pemerintah menangani bencana Sumatera masih lemah.

Oleh MB Dewi Pancawati

Hampir tiga pekan setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor, penanganan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan. Pemerintah terus bekerja keras memulihkan setidaknya 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut.

Kendati tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bencana di Sumatera merupakan prioritas nasional yang mendapat jaminan dana dan logistik nasional yang tersedia secara penuh dan total. Presiden juga menegaskan penanganan bencana Sumatera menggunakan dana siap pakai (DSP). Pemerintah pusat juga mengeluarkan payung hukum yang memperbolehkan kepala daerah menghibahkan dana APBD secara langsung ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Pemerintah juga menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Presiden Prabowo bahkan tiga kali mengunjungi wilayah terdampak serta memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.

Kecepatan respons

Komitmen pemerintah ini diakui publik jajak pendapat Litbang Kompas yang diwawancara melalui telepon pada 8-11 Desember 2025. Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden di 38 provinsi percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai agenda prioritas nasional. Bahkan, seperempat responden menilai komitmen tersebut sangat kuat. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah menangani bencana Sumatera cukup diketahui oleh publik.

Sementara itu, 41,6 persen responden lainnya menilai komitmen tersebut masih lemah. Angka yang tidak kecil karena mendekati separuh responden. Sikap responden ini mengisyaratkan masih adanya keraguan masyarakat, terutama terkait lambannya eskalasi status bencana atau respons awal pemerintah.

ARIE

Infografik Jajak Pendapat Seberapa Kuat Komitmen Pemerintah Pusat Menjadikan Penanganan Bencana Sumatera sebagai Agenda Prioritas Nasional

Hal ini tergambar dari penilaian publik yang juga cenderung terbelah terhadap kecepatan respons pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menangani bencana. Separuh responden (51,6 persen) menilai pemerintah sudah bergerak cukup cepat. Sementara  37 persen responden menilai lambat dan 10,3 persen responden lainnya menilai sangat lambat. Hal ini menjadi potret persepsi publik yang menangkap masih terdapat kendala koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.

Dari persepsi publik ini terekam sebuah pesan, publik sudah menangkap komitmen pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera, tetapi kecepatan kerjanya masih dianggap belum optimal. Ada gejala publik yang merasakan ketidaksigapan di fase awal bencana, terutama untuk wilayah terpencil yang terisolasi.

Kendala penanganan

Namun, tak dimungkiri, bencana dahsyat yang menyapu desa, merusak fasilitas umum, serta memutus akses listrik, jalan, dan komunikasi itu membuat eksekusi penanganan mengalami kendala. Situasi pun terus memburuk dari hari ke hari sehingga banyak penyintas di wilayah terisolasi  belum mendapat bantuan karena sulit dijangkau.

Rusaknya infrastruktur disebut 37,4 persen responden sebagai kendala utama upaya penanganan bencana Sumatera. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan, 63 ruas jalan dan 145 jembatan di tiga provinsi terdampak bencana rusak dan tidak bisa diakses. Sebagian kini dalam perbaikan. Kondisi tersebut menghambat bantuan tiba di lokasi.

Berikutnya, 12 persen responden menilai cuaca ekstrem menjadi hambatan pemberian bantuan dan menyulitkan evakuasi. Sementara 10 responden lainnya menyebut kurangnya logistik menjadi kendala utama. Lambannya penanganan dan kurangnya koordinasi juga mendapat sorotan 9,6 persen dan 9,2 persen responden lainnya sebagai faktor penghambat penanganan bencana.

Optimistis memulihkan

Meskipun demikian, keyakinan terhadap kapasitas pemerintah cukup tinggi. Dua pertiga responden yakin pemerintah mampu menangani bencana hingga tuntas tanpa bantuan asing. Pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan BNPB agar setiap jam dan setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Hingga Kamis (11/12/2025), TNI telah mengerahkan lebih dari 33.000 personel untuk mempercepat pemulihan dan mendistribusikan 2.190 ton logistik. Total 76 alutsista masih aktif beroperasi mengantar logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Alutsista itu terdiri dari 23 pesawat angkut, 35 helikopter, 16 KRI, dan 3 kapal Angkatan Darat. Polri juga menerjunkan 12.000 personel.

Pemerintah mulai menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun. BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai Rp 51,81 triliun. Rinciannya, Rp 25,41 triliun untuk Aceh, Rp 12,88 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp 13,52 triliun untuk Sumatera Barat. Kementerian Keuangan memastikan anggaran bencana aman, yakni berasal dari dana efisiensi Rp 60 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi karena kerusakan yang terjadi sangat berat. Merujuk data BNPB per 14 Desember 2025 pukul 15.45 WIB, jumlah korban 1.015 jiwa meninggal, 214 jiwa hilang, dan 7.600 jiwa luka-luka. Sementara tercatat 158.000 rumah, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 290 gedung kantor, dan 434 rumah ibadah rusak.

Melihat beratnya kerusakan yang terjadi, sepertiga publik menyuarakan agar pemerintah mengutamakan perbaikan pada infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, juga ketersediaan listrik dan air. Sebanyak 26,6 persen responden berharap pemerintah juga segera memulihkan ekonomi masyarakat yang sempat lumpuh.

Perbaikan bisa dilakukan paralel dengan memperbaiki rumah sakit, puskesmas, dan sekolah-sekolah yang disebut 24,2 persen responden supaya pelayanan kesehatan dan pendidikan berjalan kembali. Di samping itu, hunian sementara bagi warga terdampak mulai dibangun. Tak kalah penting adalah dukungan psikososial akibat trauma saat bencana terjadi.

Optimisme publik akan kapasitas pemerintah dalam menangani bencana seberat apa pun itu menjadi penyemangat bahwa bangsa Indonesia mampu menuntaskan pemulihan secara menyeluruh. Apalagi, dukungan solidaritas dari berbagai pelosok negeri yang terus mengalir turut membangkitkan asa masyarakat Sumatera.