Tren kehilangan hutan primer di Papua meningkat sekitar 10 persen dari tahun ke tahun. Penolakan terhadap deforestasi di Papua pun terus bergema.

Oleh Pradipta Pandu Mustika

Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan setelah menyampaikan pernyataan yang mendorong agar wilayah Papua ditanami kelapa sawit untuk mewujudkan swasembada energi. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah dari Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) sore.

”Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan BBM (bahan bakar minyak) dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mendorong agar Papua dapat mengembangkan tanaman tebu dan singkong sebagai bahan baku etanol. Dengan langkah ini, dalam lima tahun ke depan, setiap daerah diharapkan mampu mencapai swasembada pangan sekaligus swasembada energi.

Pernyataan Prabowo tersebut kemudian mendapat sorotan publik. Sebab, laporan dari sejumlah lembaga telah menunjukkan bahwa perluasan perkebunan sawit menyebabkan deforestasi signifikan hingga memicu bencana ekologis di sejumlah wilayah.

Apalagi saat ini wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berjuang menghadapi bencana banjir dan longsor. Padahal, pemerintah menyatakan bencana di wilayah tersebut dipicu oleh hilangnya tutupan hutan secara masif untuk kegiatan industri.

Merujuk laporan sejumlah lembaga, kondisi hutan di Papua juga semakin tertekan. David Gaveau, pendiri The TreeMap dalam tulisan berjudul ”Land Clearing in Papua: 2024-2025 Trends and Drivers” mencatat, tren kehilangan hutan primer di Papua meningkat sekitar 10 persen dari tahun ke tahun. Pada 2023, sebanyak 22.500 hektar hutan hilang, lalu naik menjadi 25.300 hektar pada 2024.

Melalui analisis citra satelit, David dan tim mengidentifikasi pendorong utama kehilangan hutan primer di Papua, salah satunya adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke. PSN Merauke merupakan bagian dari agenda pembangunan skala besar dalam kerangka program ketahanan pangan, swasembada bioenergi, dan agribisnis.

Dari analisis tersebut, PSN Merauke menjadi salah satu faktor penyebab deforestasi yang menyumbang 24 persen dari total kehilangan hutan primer seluas 5.936 hektar. Hingga Juni 2025, PSN Merauke telah melakukan pembukaan tambahan seluas 3.899 hektar hutan.

Sementara data dari Greenpeace Indonesia menunjukkan, sepanjang 2001-2023, hutan Papua mengalami deforestasi seluas 722.256 hektar. Dari total deforestasi tersebut, wilayah Papua Selatan mengalami kehilangan hutan paling besar hingga mencapai 196.650 hektar. Kemudian disusul Papua Barat (145.439 hektar), Papua (112.098 hektar), Papua Tengah (99.202 hektar), Papua Barat Daya (9 Alih-alih menyelesaikan persoalan lingkungan, proyek bioenergi dari pemerintah justru akan menghancurkan hutan dan merampas hak-hak masyarakat adat di Papua. Dari penghitungan Greenpeace, pembukaan lahan seluas 560.000 hektar vegetasi alami di Papua dapat melepaskan 221 juta ton karbon dioksida atau setara 48 juta emisi mobil dalam setahun.

Penetapan area seluas 380.000 hektar di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel untuk memproduksi bahan bakar biodiesel B50 juga bisa menghasilkan emisi yang signifikan. Jika dikonversi, lanskap tersebut akan melepaskan emisi setara 162 juta ton gas CO₂ ke atmosfer.

Menolak deforestasi

Kondisi hutan Papua yang semakin tertekan ini mendorong Greenpeace Indonesia dan perwakilan masyarakat adat dari Papua menggelar aksi damai kreatif di depan halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Aksi tersebut menyuarakan perjuangan masyarakat adat yang wilayah kehidupannya dirampas atas nama PSN Tebu Merauke. Mereka mendirikan instalasi seni berbunyi ”STOP PSN” menggunakan banner dan batang tebu yang didaur ulang serta pesan ”Stop PSN Merauke”, ”Save Forest, Stop Sugarcane”, dan ”Papua Bukan Tanah Kosong”.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba mengatakan, PSN Tebu Merauke merupakan proyek deforestasi terbesar di dunia saat ini dengan potensi kerusakan ekosistem kunci yang luar bisa besar di ekoregion Papua bagian selatan.3.921 hektar), dan Papua Pegunungan (74.944 hektar).

”Kita baru saja menyaksikan besarnya dampak krisis iklim dan kerusakan ekologis terjadi di Sumatera akibat deforestasi besar-besaran yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Bencana serupa berpotensi sangat besar mengintai Papua jika pemerintah masih bersikeras mengejar ambisi ketahanan pangan dan energi dengan cara merusak alam,” tuturnya.

Dalam laporan terbaru, Greenpeace Indonesia menemukan konsesi seluas 560.000 hektar telah ditetapkan pemerintah untuk proyek perkebunan tebu raksasa di Merauke. Dari total luas konsesi di atas, 419.000 hektar di antaranya adalah hutan alam. Sementara lahan lainnya merupakan lahan basah seluas 83.000 hektar dan sabana seluas 34.000 hektar.

Vincen Kwipalo, perwakilan Masyarakat Adat Yei, yang turut ikut dalam aksi tersebut mengatakan, pemerintah mengklaim berfokus pada pembangunan, tetapi tidak memperhatikan nasib masyarakat adat yang tanahnya digusur. Hal ini kian menunjukkan bahwa negara belum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

”Kehadiran perusahaan di kampung juga malah melahirkan konflik horizontal, tetapi pemerintah tidak melihat itu. Pemerintah hanya mau kejar pembangunan tanpa melihat dampaknya bagi kami. Pembangunan dari pemerintah ini justru membuat kami masyarakat adat menderita,” katanya.

Penopang kemandirian

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dan energi, termasuk di Merauke, dengan cara yang benar.

Zulkifli menyatakan, kawasan Wanam di Merauke akan dikembangkan sebagai penopang kemandirian melalui produksi komoditas pangan utama, seperti beras. Selain itu, kawasan ini juga dirancang untuk menghasilkan etanol dari tebu dan singkong serta B50 berbahan sawit yang disertai pembangunan industri pengolahannya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menambahkan, seluas 474.000 hektar lahan yang masuk dalam PSN Merauke sudah dilepas dari status kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, di 451.000 hektar telah terbit peta bidang tanah.

Nusron menyebut bahwa lahan PSN Wanam di Merauke merupakan kawasan hutan dan tidak ada yang bermukim. Artinya, status lahan tersebut merupakan tanah milik negara dan tidak perlu dilakukan pembebasan tanah.