Jangankan menyelesaikan pembukaan akses yang putus, bantuan logistik untuk penyintas bencana hingga kini belum menyasar 100 persen. Banyak warga masih terisolasi.

Oleh Adrian Fajriansyah

BANDA ACEH, KOMPAS — Puluhan ribu warga di Aceh masih terisolasi akibat bencana ekologis. Masih banyak akses jalan dan jembatan putus yang belum diperbaiki. Besarnya masalah itu sulit teratasi hingga menjelang berakhirnya tanggap darurat bencana fase kedua pada 25 Desember 2025.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, jangankan menyelesaikan pembukaan akses yang putus, bantuan logistik untuk penyintas bencana hingga kini belum menyasar 100 persen. Sebab, banyak warga yang masih terisolasi.

”Akan sulit untuk menuntaskan masalah itu hingga masa tanggap darurat kedua ini berakhir. Tanpa dukungan dari pihak-pihak lain, itu tidak akan teratasi dalam waktu singkat,” ujar Muzakir yang akrab disapa Mualem saat ditemui di Banda Aceh, Aceh, Kamis (18/12/2025).

Mualem mengatakan, ada sejumlah wilayah terdampak yang masih terisolasi. Di antaranya pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Begitu pula sebagian wilayah terpelosok di kawasan tengah atau pegunungan Aceh masih terisolasi. Misalnya di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah per 17 Desember 2025, ada 54.480 warga yang masih terisolasi. Mereka tersebar di 80 kampung di 7 kecamatan.

Di Bener Meriah, BPBD setempat per 16 Desember mendata, ada 36.045 warga yang masih terisolasi. Mereka tersebar di 59 kampung di 6 kecamatan. Adapun BPBD Gayo Lues per 14 Desember menyebutkan ada 6 kecamatan yang masih terisolasi. Diperkirakan, ada ribuan warga di sana.

Mualem melanjutkan, kehidupan warga di wilayah yang masih terisolasi itu sudah sangat terdesak. Sebab, mereka belum mendapatkan bantuan logistik, baik makanan, air bersih, hingga obat-obatan maupun layanan medis.

Kabar menyebutkan, ada sejumlah warga yang akhirnya memutuskan berjalan kaki puluhan kilometer demi mencari dan mendapatkan logistik tersebut. Sebaliknya, tidak mudah bagi tim dari pemerintahan ataupun sukarelawan untuk menjangkau lokasi mereka melalui jalur darat.

Akses darat dari dan menuju wilayah terisolasi itu sangat sulit dilalui. Jalanannya terjal berbukit atau bergunung-gunung, harus melintasi sungai lebar atau berarus deras, dan berjarak sangat jauh.

”Satu-satunya cara untuk mendistribusikan bantuan ke sana hanya dengan jalur udara, antara lain menggunakan helikopter. Sebab, banyak jalan darat dan jembatan dari dan menuju wilayah terisolasi itu yang masih putus. Proses pengerjaan pemulihan akses darat itu juga sangat berat untuk dilakukan,” kata Mualem.

Butuh dukungan penuh

Melihat tantangan yang sangat berat tersebut, Mualem tidak menafikan bahwa sulit rasanya menuntaskan semua masalah itu dalam waktu dekat. Bahkan, dia pesimistis masalah itu bisa teratasi hingga masa perpanjangan status tanggap darurat bencana berakhir pada 25 Desember 2025.

”Sulit kita mengatasi semua masalah itu dalam waktu dekat. Maka itu, kami butuh dukungan penuh dari semua pihak agar pengerjaan selama masa tanggap darurat bencana bisa diselesaikan dengan cepat, khususnya pendistribusian bantuan kepada semua warga terdampak,” tuturnya.

Sukarelawan Pemuda Gayo-Banda Aceh Miko Munthe mengatakan, kondisi warga terdampak di wilayah terisolasi itu nyaris tidak diketahui secara pasti. Itu karena jaringan komunikasi di sana lumpuh.

Warga yang berada di wilayah terisolasi sempat memberikan kabar dengan memanfaatkan internet Starlink yang menjadi inventaris kantor desa. Starlink itu hidup karena ada mesin genset yang masih bisa dinyalakan dengan bahan bakar minyak (BBM) yang tersisa.

Akan tetapi, setelah itu, hubungan komunikasi dengan mereka terputus. Boleh jadi, itu karena mereka sudah tidak memiliki BBM untuk menyalakan mesin genset guna menghidupkan Starlink.

”Mereka sempat mengabarkan bahwa stok makanan dan air bersih mereka semakin menipis. Mereka juga nyaris tidak memiliki stok obat-obatan. Seiring berjalan waktu, mungkin semua stok logistik mereka sudah habis. Dampaknya pasti akan sangat berat,” ungkap Miko.

Dengan dampak bencana sangat besar dan semakin meluas, banyak pihak yang mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Hal itu sangat penting agar semua elemen nasional bisa memberikan dukungan penuh untuk percepatan penanganan tanggap darurat bencana. Mereka pun berharap pemerintah pusat membuka keran bantuan asing.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau memberikan respons secara gamblang. Jusuf Kalla hanya menuturkan, status bencana nasional adalah urusan pemerintah. ”Pemerintah memiliki pertimbangannya sendiri,” ujarnya saat ditemui di Banda Aceh.

Terlepas dari itu, Jusuf Kalla menyampaikan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh selama masa tanggap darurat bencana. ”Bencana apa pun, kami akan bantu penanganannya,” katanya.

Jusuf Kalla turut mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu daerah terdampak bencana. Saat ini, salah satu permasalahan utama yang harus segera dituntaskan ialah pembersihan sisa material bencana yang masih menutupi akses jalan dan permukiman warga.

”Semua permasalahan yang timbul dari dampak bencana bisa diselesaikan secara bersama-sama. Asalkan semua unsur kompak bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat,” ujarnya.