Untuk kedua kalinya Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan militer yang sangat presisi, rahasia, dan melibatkan langsung pengawasan dari sang presiden.

Oleh M Toto Suryaningtyas

Serangan itu menggambarkan terjadinya perubahan politik luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam hubungan dengan negara-negara yang dianggap menimbulkan ancaman atau kerugian bagi kepentingan AS. Kini militer AS tak segan-segan melakukan intervensi langsung terhadap negara yang dianggap merugikan kepentingan AS meski harus melanggar hukum dan norma internasional.

Serangan yang pertama adalah pengeboman besar-besaran terhadap fasilitas nuklir terbesar Iran di Fordow pada 21 Juni 2025 yang melibatkan tujuh pesawat pembom siluman B-2 yang menjatuhkan 14 bom GBU-57, bom terbesar penembus bunker AS. Serangan itu didukung dua kapal induk, 125 jet tempur AS termasuk F-35 dan F-22, dan melibatkan pengecohan informasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Hasilnya, fasilitas nuklir Iran yang dipercaya sudah siap untuk memproduksi bahan bakar nuklir (uranium U-235) dengan tingkat pengayaan berkualitas senjata nuklir mengalami kehancuran total. Laman White House, 25 Juni 2025, memberitakan, citra satelit menunjukkan adanya kawah besar dan lubang masuk bom berwarna abu-abu biru yang menyelimuti area sekitar fasilitas. AS meyakini bahwa fasilitas tersebut mengalami kerusakan parah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa kembali beroperasi.

Serangan kedua AS yang ”gila-gilaan” adalah penyerbuan terbaru ke kediaman pribadi Presiden Venezuela Nicolas Maduro di ibu kota Caracas pada Sabtu lepas tengah malam, 3 Januari 2026. Serangan bertajuk Operation Absolute Resolve atau Operasi Keteguhan Tekad itu berhasil menangkap Presiden Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, tanpa mampu dicegah oleh para pengawalnya ataupun angkatan bersenjata Venezuela.

Dari segi operasi militer, operasi penangkapan Maduro itu merupakan keberhasilan gilang gemilang dari sebuah intervensi militer AS paling besar di Amerika Latin sejak invasi Panama 37 tahun lalu. Operasi itu berjalan mulus sepanjang sekitar 2,5 jam, tanpa kerugian korban jiwa di pihak AS dan hanya satu kerusakan pesawat helikopter.

Operasi itu sendiri sudah dipersiapkan berbulan-bulan, melibatkan 1 kapal induk, 1 kapal induk helikopter pendarat amfibi, 150 pesawat tempur dan helikopter, serta ratusan pasukan khusus elite AS, Delta Force. Pada saat operasi berlangsung, Caracas diserbu secara serentak oleh ratusan pesawat AS yang terbang dari AS, Pangkalan AS di Puerto Rico, dan kapal-kapal induk.

Puluhan jet tempur operasional Venezuela yang terdiri dari 14 unit Su-30, 3 unit F-16 seri lama, sistem senjata antiserangan udara BUK-M2E, dan S-300VM buatan Rusia tak kuasa menghadang serbuan alutsista gigantik Amerika. Demikian pula sejumlah radar antistealth JY-27 buatan China yang dipasang Venezuela di lokasi-lokasi strategis Caracas untuk membuat perlindungan berlapis, tak mampu mengendus satu pun jet siluman AS.

Tak mengherankan, Menteri Perang AS Pete Hegseth dalam pidatonya di galangan kapal Newport News Shipbuilding pada Senin (5/1/2026) mengejek sistem pertahanan udara buatan Rusia yang tak mampu menghentikan 200 pasukan elite Delta Force yang memasuki Caracas dengan helikopter tempur Blackhawk dan Boeing.

”Tampaknya pertahanan udara Rusia itu tidak bekerja dengan begitu baik, bukan?” ledek Hegseth. Jelas Hegseth bermaksud memanasi para lawannya dengan menggunakan keberhasilan operasi tersebut. Dia menyoroti keterbatasan teknologi pertahanan radar JY-27 China ataupun sistem rudal S-300 dan BUK yang gagal mendeteksi jet siluman AS. Pete Hegseth dengan yakin menyatakan bahwa kekuatan militer AS kini berada pada tingkat ”dominasi mutlak” dibandingkan dengan rival-rival terdekatnya, Rusia dan China.

Tingkah menteri seperti presiden

Tingkah sang menteri perang itu tak jauh berbeda dengan sang presiden, Donald Trump. Sebelumnya, dalam pidato resmi di Mar-A Lago, Palmbeach, Florida, Sabtu (3/1/2026), setelah pelaksanaan serangan ke Venezuela, Presiden Trump menyatakan, ”Ini adalah salah satu demonstrasi kekuatan dan kompetensi militer Amerika yang paling menakjubkan, efektif, dan dahsyat dalam sejarah Amerika.”

”Tak ada negara lain yang mampu menyamai apa yang dicapai oleh Amerika Serikat,” tambahnya. Trump juga menyinggung prestasi pasukan AS di masa sebelumnya yang tak mampu disamai negara lain ketika berhasil membunuh Qasem Soleimani (Mayor Jenderal Iran), 3 Januari 2020; Abu Bakr Al Baghdadi (pimpinan ISIS), 26 Oktober 2019; dan melakukan operasi midnight hammer (pengeboman situs nuklir Iran), 22 Juni 2025. 

Pada 25 Desember 2025 Presiden Donald Trump juga merealisasikan ancamannya kepada kelompok radikal dan militan ISIS yang menargetkan warga sipil, terutama umat Kristen Nigeria. Serangan dengan puluhan rudal Tomahawk dilakukan di wilayah Provinsi Sokoto, Nigeria, yang dilakukan dengan pola kerja sama intelijen dan militer dengan Nigeria. Bulan sebelumnya, Trump telah mengancam Pemerintah Nigeria untuk menindak kelompok radikal yang melakukan banyak kekejaman terhadap warga sipil tersebut atau dia akan melakukannya sendiri.

Pola penyerangan oleh Pemerintah AS untuk ”menghukum” negara asing ataupun kekuatan bersenjata yang dianggap musuh sebenarnya juga dilakukan oleh presiden-presiden AS sebelumnya. Hampir semua presiden AS, baik dari partai Demokrat maupun Republik, sama-sama pernah menggunakan kekuatan militer ofensif terhadap negara atau aktor yang dianggap mengancam atau merugikan kepentingan AS. Yang berbeda adalah frekuensi, justifikasi, skala, dan gaya komunikasi pembenarannya.

Terlepas dari terang benderangnya pelanggaran hukum internasional, kedaulatan nasional, dan norma-norma tak tertulis dalam hubungan negara bangsa modern, harus diakui serangan presisi pasukan AS ini mampu membuat lawan dan kawan tercekat dan lambat bereaksi menghadapi kecepatan dan akurasi serangan 200-an pasukan khusus AS dalam menangkap Maduro.

Khusus di era Presiden Donald Trump periode I dan periode II saat ini tampaknya hasrat berperang itu tak tertahankan. Bedanya, jika presiden terdahulu seperti Joe Biden mengarahkan pandangan pesimistik ke Rusia, Trump lebih banyak mengarah ke China serta pengaruhnya di Amerika Latin dan Afrika.

Dengan serangan ke Venezuela ini, tak hanya dunia internasional, bahkan Kongres (DPR) AS sendiri pun terbelalak atas serangan Amerika Serikat ini. Senator kawakan dari Partai Republik AS, Bernie Sanders, berapi-api mengecam keputusan Trump dan menyerukan segera dilakukan penyelidikan di tingkat Kongres AS. Sementara editorial The New York Times, Senin (5/1/2026), menyebut langkah serangan Trump itu sebagai imperialism yang ilegal dan tak bijak.

Infografik Serangan AS ke Venezuela

Politik perang AS

Meski serangan itu sedemikian menghentak berita di seluruh dunia, hingga hari keempat pascapenangkapan Maduro, Rabu (7/1/2026), secara umum gejolak sosial politik relatif tidak banyak terjadi, baik di Venezuela, Amerika Serikat, maupun dunia internasional.

Negara yang mengecam atau mengutuk penangkapan kebanyakan adalah sekutu Venezuela, termasuk China, Kuba, Rusia, Korea Utara, dan Iran, meski Inggris, Spanyol, dan Portugal turut mengecam pula. Sebaliknya, negara-negara sekutu AS, seperti Israel, Italia, Perancis, dan sejumlah negara tetangga di Amerika Latin, cenderung bernada mendukung dan menganggap sah tindakan AS.

Sulit dimungkiri bahwa banyak rakyat Venezuela yang justru merayakan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Presiden interim Venezuela, Delcy Rodriguez, pada pernyataan sikap, Selasa (6/1/2026), juga bersikap lunak terhadap AS dan menyatakan terbuka untuk bekerja sama membangun Venezuela.

Yang tak banyak disadari publik umum, di balik serangan AS yang dilakukan dengan sangat akurat, cepat, dan taktis itu, sebenarnya terjadi perubahan drastis kebijakan politik luar negeri AS, khususnya dalam hal pertahanan negara. Jika sebelumnya AS adalah negara dengan sifat politik pertahanan negara yang defensif, sejak era Trump sebetulnya terjadi pembalikan arah kebijakan menjadi agresif.

Titik tolak perubahan politik ini sebenarnya sudah dilakukan sejak era pertama Presiden Trump ketika AS melakukan serangan unilateral terhadap  Jenderal Iran Qasem Soleimani tahun 2020. Namun, perubahan politik pertahanan itu agaknya terjeda oleh kekalahan Trump di pemilu oleh Joe Biden dan baru hadir kembali pada periode ini.

Hal itu ditandai dengan perubahan nama Departemen Pertahanan AS (Department of Defence) menjadi Departemen Perang (War Department) pada 5 September 2025 oleh Presiden Donald Trump. Sebelum penandatanganan dokumen yang mengesahkan perubahan nama dan nomenklatur departemen di ruang Oval Gedung Putih itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan bahwa penggantian nama tersebut mencerminkan niat mereka untuk kembali ke pola pikir yang lebih agresif untuk militer.

”Ini mengembalikan, seperti yang telah Anda arahkan kepada kami, Presiden Trump mengembalikan etos ksatria,” kata Hegseth pada saat pers rilis. ”Departemen Perang akan berperang secara telak dan pasti, bukan sekadar berperang tanpa akhir,” tambahnya.

”Departemen ini akan memastikan berperang untuk menang, bukan hanya untuk tidak kalah. Kita akan menyerang, bukan hanya bertahan. Daya hancur maksimal, bukan sekedar aspek legalitas yang lemah. Efek kekerasan bukan sekedar langkah politis yang benar. Kita akan membangkitkan para prajurit, bukan hanya para pembela,” kata Hegseth.

Merujuk penamaan pasca Perang Dunia II, nama Departemen Perang itu sesungguhnya pernah dipakai AS sebelum tahun 1947 ketika kemudian diubah menjadi Departemen Pertahanan oleh keputusan Kongres AS, yang menurut Trump, berakibat AS tidak pernah lagi memenangi perang besar selama 76 tahun terakhir.

”Kita sebenarnya bisa memenangi setiap perang, tetapi kita memilih untuk terlalu berhati-hati secara politik atau terlalu peka terhadap isu sosial, dan (akibatnya) kita terus berperang tanpa henti, dan akhirnya kita hanya berperang untuk berakhir seri,” kata Donald Trump sebagaimana dikutip dari laman Defense One, 5 September 2025.

Dampak postur militer AS

Perubahan nama Departemen Pertahanan AS menjadi Departemen Perang pada 5 September 2025 mencerminkan perubahan signifikan dalam misi dan postur militer Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.

Ke depan AS akan lebih sering melakukan serangan kilat tanpa deklarasi perang formal untuk melumpuhkan musuh, seperti yang terlihat dalam operasi di Fordow dan Caracas. Seperti dikatakan Menteri Perang Pete Hegseth bahwa fokus baru departemen ini adalah pada "serangan, bukan sekadar pertahanan" serta mengutamakan "dampak yang mematikan (lethality) secara maksimal".

Presiden Trump menyebut perubahan ini sebagai bagian dari upaya membersihkan militer dari apa yang dia sebut sebagai ideologi "woke" atau kebijakan progresif yang menurutnya melemahkan moral dan fokus tempur pasukan.

Pemerintah AS menggunakan nama ini sebagai pesan diplomatik yang keras kepada lawan (seperti Iran dan Korea Utara) bahwa ke depan AS siap dan bersedia menggunakan kekuatan perang untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, bukan sekadar melakukan pencegahan.

Sebagaimana yang terjadi di Fordow dan Caracas, pada akhirnya AS akan menyerang secara cepat dengan kekuatan yang jauh lebih besar (overwhelming force) yang menjadi doktrin perang AS sejak era PD II. Bedanya, kini kekuatan besar itu ditujukan untuk menjamin keberhasilan misi operasi militer ketimbang melakukan invasi besar-besaran secara terbuka.

Peta Greenland

Hal ini sesuai dengan prinsip serangan yang disebut Hegseth, yaitu desicive (yakin, pasti, akurat) dan menjamin kemenangan. Definisi ”menang” pun menjadi lebih terfokus, berupa penghancuran elemen-elemen penting dari kekuatan musuh, termasuk tokoh berpengaruh atau perwira militer, ketimbang keseluruhan angkatan perang yang pasti membutuhkan lebih banyak sumber daya dan korban.

Perubahan nama ini diiringi dengan lonjakan pendanaan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan modernisasi senjata. Pemerintahan Trump mengajukan anggaran pertahanan nasional sebesar 1,01 triliun dolar AS untuk tahun fiskal 2026, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah AS menembus angka 1 triliun dolar AS. Angka itu adalah kenaikan 13 persen dibanding anggaran pertahanan 2025 dan naik 20 persen dibanding anggaran 2024.

Anggaran itu akan difokuskan pada peningkatan kemampuan serangan (ofensif), termasuk investasi besar pada sistem otonom (13,4 miliar dolar AS), pembuatan kapal perang, dan modernisasi triad nuklir (kapal selam, silo, pesawat pengebom). Menteri Perang Pete Hegseth juga memerintahkan pemotongan sekitar 30-50 miliar dolar AS dari program-program yang dianggap pemborosan untuk dialihkan langsung ke program kesiapan tempur dan keamanan perbatasan.

Perubahan nama menjadi Departemen Perang menandakan transisi Amerika Serikat ke kebijakan luar negeri yang sangat agresif dan transaksional di bawah masa jabatan kedua Donald Trump. Perubahan ini bukan sekadar simbolis, melainkan mencerminkan kesiapan AS untuk melakukan intervensi militer langsung demi mengamankan sumber daya strategis dan menghilangkan pengaruh musuh di belahan bumi Barat.

Secara keseluruhan, AS akan lebih agresif dalam mengejar kepentingan nasionalnya tanpa terlalu terikat pada konvensi diplomatik dan hukum internasional. Berdasarkan retorika pemerintah dan pergerakan militer di awal Januari 2026, Kuba, Meksiko, Kolombia, hingga Greenland berpotensi diserang AS jika ambisi Trump muncul untuk memenuhi kebutuhan strategis keamanan nasional AS sekalipun bakal memperburuk hubungan AS dengan kolega NATO di Eropa.

Bagaimanapun, itulah AS masa kini, yang siap berperang dan mencari lawan di mana saja berbekal ”kegilaan” sang Presiden Donald Trump untuk memenuhi janjinya membuat Amerika kembali jaya, Make America Great Again. (LITBANG KOMPAS)