Amerika Serikat meminta pertemuan darurat di DK PBB terkait situasi di Iran. Perdebatan sengit terjadi meski negara lain menyerukan diplomasi dan deeskalasi.
Oleh Elsa Emiria Leba
NEW YORK, JUMAT — Setelah ketegangan berminggu-minggu, Amerika Serikat dan Iran berhadapan dalam pertemuan darurat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Kamis (15/1/2026), waktu setempat. Washington kembali mengancam serangan, tetapi Teheran tidak gentar. Negara-negara lain lantang menyerukan jalur diplomasi.
Presiden AS Donald Trump sebetulnya sudah mulai bersikap ”menunggu dan melihat” atas situasi di Iran. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Iran bereaksi keras terhadap gelombang unjuk rasa akibat kemerosotan ekonomi di negara tersebut. Lebih dari seribu orang dikabarkan tewas.
Namun, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz sekali lagi menunjukkan sikap keras dalam sidang di DK PBB. Waltz mengingatkan Iran agar berhenti melakukan kekerasan kepada para pengunjuk rasa.
”Biar saya jelaskan: Presiden Trump adalah orang yang beraksi, bukan hanya banyak bicara seperti yang kita lihat di PBB. Beliau telah menjelaskan bahwa semua opsi ada di meja untuk menghentikan pembantaian. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang hal itu selain kepemimpinan rezim Iran,” kata Waltz.
Dalam pertemuan itu, AS mengundang dua aktivis anti-pemerintahan Iran, yakni Masih Alinejad dan Ahmad Batebi. Keduanya menceritakan pengalaman mereka sebagai target pemerintah.
Alinejad menuding langsung perwakilan Iran di PBB atas tiga percobaan pembunuhannya. Sementara itu, Batebi menggambarkan penyiksaan saat dia ditahan di penjara Iran. Mereka juga meminta agar PBB, khususnya AS, berbuat lebih banyak supaya Iran bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi.
Wakil Duta Besar Iran untuk PBB Gholamhossein Darzi menegaskan, Iran tidak mencari eskalasi atau konfrontasi. Menurut dia, keterlibatan langsung AS ”mengarahkan kerusuhan di Iran menuju kekerasan”.
”Menggunakan dalih kosong kepedulian terhadap rakyat Iran dan klaim dukungan terhadap hak asasi manusia, Amerika Serikat berupaya menggambarkan diri sebagai teman rakyat Iran, sementara secara bersamaan meletakkan dasar bagi destabilisasi politik dan intervensi militer di bawah narasi yang disebut ’kemanusiaan’,” ujar Darzi.
Darzi lalu memperingatkan Washington. ”Setiap tindakan agresi, langsung atau tidak langsung, akan ditanggapi dengan tegas, proporsional, dan sah. Ini bukan ancaman. Ini adalah pernyataan tentang realitas hukum,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak agar semua pihak menahan diri secara maksimal. Tindakan apa pun berpotensi menghilangkan nyawa lebih lanjut atau memicu eskalasi regional yang lebih luas.
Diplomasi Timur Tengah
Melunaknya retorika AS terjadi seiring diplomasi negara-negara sekutu di Timur Tengah yang mendesak Washington menunda intervensi militer di Iran. Seorang diplomat Arab menceritakan upaya tersebut dengan syarat anonim.
Selama 48 jam terakhir, para pejabat tinggi dari Mesir, Oman, Arab Saudi, dan Qatar telah menyampaikan kekhawatiran kepada Trump bahwa intervensi militer akan mengguncang perekonomian global. Kawasan yang sudah goyah akan semakin bergejolak.
Pada saat yang bersamaan, para pejabat negara Arab mendesak pejabat senior Iran untuk segera mengakhiri aksi brutal terhadap para pengunjuk rasa. Mereka memperingatkan, setiap tanggapan Iran terhadap AS atau target lain di kawasan itu akan berdampak signifikan bagi Iran.
Ketika ditanya tentang laporan diplomasi sekutu Timur Tengah, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt tidak menanggapi secara langsung. ”Semua opsi terbuka bagi Presiden dalam menangani Iran. Hanya Presiden Trump yang tahu apa yang akan dia lakukan,” ujarnya.
Pada Kamis, Iran menutup wilayah udara selama beberapa jam tanpa penjelasan. Teheran melakukan hal serupa saat berperang melawan Israel, Juni lalu. AS sudah memindahkan beberapa personel dari Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar, serta memperingatkan para diplomat di Kuwait untuk menjauhi pangkalan militer AS di kawasan.
Inggris sudah menarik staf kedutaan Iran. Sementara itu, Israel sudah bersiap atas kemungkinan serangan rudal.
Retorika Trump mulai melunak pada Rabu (14/1/2026). Secara tiba-tiba, ia mengaku sudah menerima informasi bahwa Iran telah berhenti membunuh para demonstran serta tidak akan melanjutkan 800 rencana eksekusi.
Pasar memperhatikan perubahan nada Trump sehingga harga minyak turun pada Kamis. Akan tetapi, dunia tetap waspada. Trump terkenal sengaja menampilkan ambiguitas untuk mempertahankan unsur kejutan. Pada Juni 2025, ia tiba-tiba menyerang fasilitas nuklir Iran dalam waktu dua hari setelah mengumumkan akan memutuskan dalam dua pekan mendatang.
”Trump mungkin memutuskan untuk menunda serangan karena kekhawatiran tentang postur kekuatan AS saat ini di Timur Tengah. Mungkin mereka menunda dan menggunakan waktu untuk memperbaiki postur tersebut,” kata Jeremy Shapiro, Direktur Riset Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.
Saat ini, tidak ada kapal induk AS di wilayah tersebut setelah USS Gerald R Ford bergerak ke wilayah Komando Selatan AS untuk fokus pada operasi kontra-narkotika di Venezuela. Kapal induk merupakan aset penting dalam operasi militer yang besar.
Protes teredam
Menurut Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di AS, sedikitnya 2.677 orang tewas dalam protes-protes itu. Pemerintah Iran belum merilis angka resmi korban jiwa. Protes ini menjadi protes terbesar di Iran sejak Revolusi Islam 1979.
”Sejak 8 Januari 2026, kita telah menyaksikan perang besar-besaran, dan siapa pun yang berada di pertemuan sejak saat itu adalah penjahat,” kata Menteri Kehakiman Iran Amin Hossein Rahimi, Rabu.
Hingga Kamis, protes-protes yang menentang rezim Iran tampak mulai teredam. Di ibu kota Iran, Teheran, saksi mata mengatakan, beberapa pagi terakhir tidak terlihat tanda-tanda protes baru dari api unggun atau puing-puing di jalanan. Suara tembakan yang sempat intens selama beberapa malam mereda.
Video demonstrasi juga telah berhenti beredar. Pengiriman informasi dari Iran biasanya mengandalkan antena internet satelit Starlink karena negara masih memutus akses internet dan komunikasi.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, tidak ada rencana untuk hukuman gantung para tahanan. Ia turut mendesak Trump untuk mencari solusi melalui negosiasi.
”Pesan saya adalah: antara perang dan diplomasi, diplomasi adalah cara yang lebih baik, meskipun kami tidak memiliki pengalaman positif dari Amerika Serikat. Namun, tetap saja diplomasi jauh lebih baik daripada perang,” ujar Araghchi kepada Fox News.
Sebagai langkah lain untuk menekan Iran, AS mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat dan entitas Iran yang diduga menekan protes, termasuk Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran Ali Larijani. G7 dan Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi baru pula untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah teokratis Iran. (AP/AFP/REUTERS)